Sengketa warisan sering terjadi ketika salah satu ahli waris menguasai seluruh harta peninggalan dan menolak membaginya kepada ahli waris lain.
Misalnya, salah satu anak menguasai rumah, tanah, kendaraan, atau uang peninggalan orang tua. Padahal, saudara lainnya juga mempunyai hak atas warisan tersebut.
Lalu, apa yang harus dilakukan jika ahli waris tidak mau membagi warisan?
Pada prinsipnya, ahli waris lain dapat meminta pembagian secara kekeluargaan terlebih dahulu. Namun, jika cara tersebut gagal, mereka dapat mengirimkan somasi dan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Apakah Satu Ahli Waris Boleh Menguasai Seluruh Warisan?
Penguasaan fisik terhadap harta warisan tidak otomatis membuat satu ahli waris menjadi pemilik seluruh harta tersebut.
Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata pada pokoknya menyatakan:
“Para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal.”
Artinya, setelah pewaris meninggal dunia, para ahli waris memperoleh hak atas harta peninggalan sesuai kedudukan mereka.
Karena itu, seorang anak yang memegang sertifikat atau menempati rumah peninggalan orang tua tidak otomatis memiliki seluruh rumah tersebut.
Selain itu, ahli waris lain tetap dapat menuntut haknya sepanjang hukum mengakui kedudukannya sebagai ahli waris.
Anda dapat melihat ketentuan KUHPerdata.
Ahli Waris Berhak Menuntut Harta Warisan
KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut harta peninggalan yang pihak lain kuasai.
Pasal 834 KUHPerdata pada pokoknya memberikan hak kepada ahli waris untuk menuntut warisannya terhadap orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan.
Karena itu, ahli waris tidak harus membiarkan pihak lain terus menguasai harta peninggalan secara sepihak.
Selain itu, Pasal 1066 KUHPerdata memberikan hak kepada ahli waris untuk meminta pembagian warisan.
Pada pokoknya, pasal tersebut menegaskan:
“Tiada seorang pun diharuskan menerima berlangsungnya harta peninggalan dalam keadaan tidak terbagi.”
Dengan demikian, satu ahli waris pada prinsipnya tidak dapat memaksa ahli waris lain mempertahankan harta warisan terus-menerus dalam keadaan tidak terbagi.
1. Minta Pembagian Warisan Secara Tertulis
Pertama, ahli waris sebaiknya meminta pembagian secara tertulis.
Dalam surat tersebut, ahli waris dapat meminta seluruh keluarga berkumpul untuk membahas:
- siapa saja ahli waris;
- apa saja harta peninggalan;
- apakah pewaris mempunyai utang;
- berapa bagian masing-masing ahli waris; dan
- bagaimana cara membagi aset.
Selain itu, surat tersebut dapat menjadi bukti bahwa ahli waris sudah berusaha menyelesaikan masalah secara baik.
Karena itu, permintaan tertulis sering menjadi langkah awal sebelum menggunakan somasi atau gugatan.
2. Utamakan Musyawarah dan Mediasi
Selanjutnya, para ahli waris dapat mencoba menyelesaikan pembagian melalui musyawarah.
Misalnya, satu ahli waris mengambil rumah, sedangkan ahli waris lain memperoleh uang atau aset lain dengan nilai yang sesuai.
Selain itu, keluarga dapat melibatkan advokat, mediator, atau pihak netral untuk membantu mencapai kesepakatan.
Jika para ahli waris mencapai kesepakatan, sebaiknya mereka menuangkannya secara tertulis.
Dengan demikian, para pihak mempunyai bukti yang jelas mengenai pembagian yang telah mereka sepakati.
3. Kirimkan Somasi
Jika pihak yang menguasai warisan tetap menolak, ahli waris dapat mengirimkan somasi.
Dalam somasi, ahli waris dapat meminta pihak tersebut untuk:
- mengakui hak ahli waris lain;
- membuka data mengenai aset warisan;
- tidak menjual atau mengalihkan harta;
- hadir dalam proses pembagian; dan
- menyerahkan bagian ahli waris sesuai haknya.
Selain itu, somasi dapat menunjukkan bahwa penggugat sudah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan persoalan tanpa pengadilan.
Namun, hukum tidak menetapkan bahwa somasi harus selalu tiga kali. Karena itu, jumlah somasi dapat menyesuaikan kebutuhan perkara.
4. Ajukan Gugatan Waris ke Pengadilan
Jika somasi tidak menghasilkan penyelesaian, ahli waris dapat mengajukan gugatan waris.
Melalui gugatan tersebut, penggugat dapat meminta hakim menentukan:
- siapa saja ahli waris;
- objek yang termasuk harta warisan;
- bagian masing-masing ahli waris; dan
- pembagian harta peninggalan.
Selain itu, penggugat dapat meminta perlindungan hukum terhadap aset apabila terdapat risiko pihak lain menjual atau mengalihkan harta.
Karena itu, gugatan waris menjadi langkah penting ketika salah satu ahli waris terus menolak pembagian.
Untuk memahami kedudukan para ahli waris, Anda juga dapat membaca artikel 4 Golongan Ahli Waris yang Perlu Diketahui.
5. Apakah Bisa Mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum?
Bisa dalam kondisi tertentu.
Misalnya, ahli waris tidak hanya menguasai aset, tetapi juga menjualnya tanpa hak, mengambil seluruh hasil sewa, memalsukan dokumen, atau melakukan tindakan lain yang merugikan ahli waris.
Dalam keadaan tersebut, Pasal 1365 KUHPerdata dapat menjadi salah satu dasar yang relevan.
Pasal tersebut menyatakan:
“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”
Namun, tidak setiap sengketa penguasaan warisan otomatis memenuhi unsur Perbuatan Melawan Hukum.
Karena itu, penggugat perlu menyesuaikan dasar hukum dan tuntutannya dengan fakta perkara.
6. Bagaimana Jika Harta Warisan Sudah Dijual?
Masalah menjadi lebih rumit jika salah satu ahli waris telah menjual rumah, tanah, atau aset warisan kepada pihak ketiga.
Pertama, ahli waris perlu memeriksa siapa yang menjual aset tersebut.
Selanjutnya, periksa dasar kepemilikan, dokumen transaksi, tanda tangan, serta kedudukan pembeli.
Jika transaksi tersebut melanggar hak ahli waris lain, penggugat dapat meminta pengadilan menilai keabsahan perbuatan tersebut.
Selain itu, dalam kondisi tertentu, pihak yang membeli aset juga perlu masuk sebagai pihak dalam gugatan.
Karena itu, ahli waris sebaiknya segera bertindak jika mengetahui adanya rencana pengalihan aset warisan.
7. Pengadilan Mana yang Berwenang?
Kewenangan pengadilan bergantung pada hukum waris yang berlaku.
Bagi perkara waris antara orang-orang beragama Islam, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan di bidang waris berdasarkan UU tentang Peradilan Agama.
Sebaliknya, sengketa waris yang tunduk pada KUHPerdata pada umumnya masuk ke Pengadilan Negeri.
Karena itu, ahli waris perlu menentukan pengadilan yang tepat sebelum mengajukan gugatan.
Selain itu, pihak juga perlu memperhatikan domisili para pihak dan lokasi objek sesuai hukum acara yang berlaku.
8. Apakah Bisa Melapor ke Polisi?
Bisa apabila terdapat dugaan tindak pidana.
Namun, penolakan membagi warisan semata-mata belum tentu merupakan tindak pidana.
Misalnya, persoalan pidana dapat muncul jika seseorang:
- memalsukan tanda tangan;
- menggunakan dokumen palsu;
- memalsukan surat waris;
- melakukan penipuan; atau
- melakukan perbuatan lain yang memenuhi unsur pidana.
Karena itu, ahli waris perlu membedakan antara sengketa pembagian warisan dan tindak pidana.
Selain itu, laporan pidana tidak otomatis membagi harta warisan.
Dengan demikian, ahli waris masih dapat membutuhkan gugatan perdata atau gugatan waris untuk memperoleh pembagian aset.
Kesimpulan
Apa yang harus dilakukan jika ahli waris tidak mau membagi warisan?
Pertama, mintalah pembagian secara tertulis. Selanjutnya, usahakan musyawarah atau mediasi.
Jika pihak yang menguasai aset tetap menolak, ahli waris dapat mengirimkan somasi.
Setelah itu, ahli waris dapat mengajukan gugatan waris ke pengadilan.
Selain itu, Pasal 834 KUHPerdata memberikan dasar bagi ahli waris untuk menuntut harta warisan. Sementara itu, Pasal 1066 KUHPerdata memberikan hak untuk meminta pembagian harta peninggalan.
Dalam kondisi tertentu, penggugat juga dapat menggunakan dasar Perbuatan Melawan Hukum jika pihak lain melakukan tindakan yang merugikan hak ahli waris.
Dengan demikian, satu ahli waris tidak dapat begitu saja menguasai seluruh harta peninggalan dan mengabaikan hak ahli waris lainnya.
Konsultasi Sengketa Warisan
Jika ahli waris tidak mau membagi warisan, Legal Keluarga dapat membantu menentukan langkah hukum yang sesuai dengan kondisi perkara.
Selain itu, kami dapat membantu membuat surat permintaan pembagian, somasi, melakukan negosiasi, serta menangani gugatan waris di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
