Pertanyaan:
Saya WNI dan menikah dengan suami WNA di luar negeri. Negara tempat kami menikah sudah menerbitkan akta perkawinan.
Kami juga ingin mengurus pelaporan perkawinan tersebut di Indonesia. Bagaimana caranya?
Jawaban:
WNI yang menikah di luar negeri perlu mengurus pelaporan perkawinannya kepada pemerintah Indonesia.
Namun, pasangan perlu melihat lebih dahulu tempat tinggal mereka saat ini.
Jika masih tinggal di luar negeri, pasangan dapat melapor melalui Perwakilan Republik Indonesia.
Sementara itu, setelah kembali ke Indonesia, pasangan perlu mengurus pelaporan sesuai ketentuan administrasi di Indonesia.
Aturan Perkawinan Luar Negeri dalam UU Perkawinan
Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perkawinan WNI di luar Indonesia.
Pada prinsipnya, hukum Indonesia mengakui perkawinan tersebut apabila pasangan memenuhi hukum negara tempat mereka menikah.
Selain itu, bagi WNI, perkawinan tersebut tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan Indonesia.
Kemudian, Pasal 56 ayat (2) mengatur kewajiban pendaftaran bukti perkawinan setelah pasangan kembali ke Indonesia.
Karena itu, pasangan perlu menyimpan akta perkawinan dari negara tempat mereka menikah.
Anda dapat membaca ketentuan tersebut dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Apakah Bisa Melapor Saat Masih di Luar Negeri?
Bisa.
Pasal 37 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur pelaporan perkawinan WNI di luar negeri.
Pertama, pasangan mencatat perkawinan pada instansi yang berwenang di negara setempat.
Selanjutnya, pasangan melaporkan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Karena itu, pasangan tidak harus menunggu kembali ke Indonesia untuk mulai mengurus pelaporan.
Kementerian Luar Negeri juga menyediakan layanan pelaporan dan pencatatan perkawinan WNI melalui sejumlah Perwakilan RI.
Bagaimana Cara Melapor Melalui KBRI atau KJRI?
Pertama, periksa layanan pada KBRI atau KJRI di negara tempat Anda tinggal.
Selanjutnya, siapkan dokumen perkawinan.
Secara umum, Perwakilan RI dapat meminta:
- akta perkawinan dari negara setempat;
- paspor suami dan isteri;
- KTP dan Kartu Keluarga WNI;
- identitas pasangan WNA;
- akta kelahiran;
- foto pasangan; dan
- dokumen tambahan sesuai aturan Perwakilan RI.
Namun, setiap KBRI atau KJRI dapat menerapkan persyaratan teknis yang berbeda.
Karena itu, periksa terlebih dahulu persyaratan pada Perwakilan RI yang menangani wilayah tempat tinggal Anda.
Untuk layanan resmi, Anda dapat melihat informasi melalui Peduli WNI Kementerian Luar Negeri.
Apa yang Dilakukan Setelah Kembali ke Indonesia?
Setelah kembali ke Indonesia, pasangan tetap perlu mengurus pelaporan perkawinan.
Pasal 37 UU Administrasi Kependudukan mengatur batas waktu pelaporan setelah WNI kembali ke Indonesia.
Karena itu, jangan berhenti setelah melapor melalui KBRI atau KJRI.
Untuk pasangan non-Muslim, Anda dapat mengurus administrasi perkawinan melalui Disdukcapil sesuai domisili.
Sementara itu, pasangan Muslim perlu memperhatikan mekanisme pencatatan perkawinan melalui instansi pencatat nikah yang berwenang.
Dengan demikian, agama pasangan memengaruhi jalur administrasi setelah kembali ke Indonesia.
Dokumen yang Perlu Disiapkan di Indonesia
Sebelum mengurus pelaporan, siapkan dokumen secara lengkap.
Secara umum, pasangan dapat menyiapkan:
- KTP WNI;
- Kartu Keluarga;
- paspor suami dan isteri;
- akta perkawinan dari luar negeri;
- bukti pelaporan dari KBRI atau KJRI;
- dokumen identitas pasangan WNA; dan
- terjemahan resmi jika instansi membutuhkan.
Selain itu, instansi dapat meminta dokumen lain sesuai keadaan perkawinan.
Karena itu, kelengkapan dokumen akan membantu mempercepat proses administrasi.
Apakah Akta Perkawinan dari Luar Negeri Harus Diganti?
Tidak.
Akta perkawinan dari negara tempat menikah tetap menjadi bukti penting mengenai perkawinan tersebut.
Namun, WNI tetap perlu memenuhi kewajiban pelaporan kepada pemerintah Indonesia.
Karena itu, pelaporan di Indonesia bukan berarti pasangan menikah kembali.
Sebaliknya, pasangan mengurus administrasi agar pemerintah Indonesia mempunyai catatan mengenai perkawinan tersebut.
Bagaimana Jika Terlambat Melapor?
Pasangan tetap dapat mencoba mengurus pelaporan meskipun melewati batas waktu.
Pertama, siapkan seluruh dokumen perkawinan.
Kemudian, datang ke instansi yang berwenang sesuai agama dan domisili.
Jika muncul kendala, mintalah penjelasan mengenai dokumen atau langkah tambahan yang perlu Anda lakukan.
Dengan demikian, pasangan tidak perlu langsung menyimpulkan bahwa perkawinan tidak dapat masuk dalam administrasi Indonesia.
Untuk pembahasan lebih lanjut, baca juga artikel perkawinan luar negeri yang terlambat dilaporkan.
Apakah Harus Mengurus Pengadilan?
Tidak selalu.
Jika pasangan mempunyai akta perkawinan luar negeri dan dokumen administrasi yang lengkap, jalur administrasi menjadi langkah pertama.
Namun, masalah tertentu dapat membutuhkan analisis hukum tambahan.
Misalnya, terdapat persoalan mengenai bukti perkawinan atau instansi tidak dapat memproses dokumen.
Karena itu, periksa terlebih dahulu alasan kendala tersebut sebelum mempertimbangkan proses pengadilan.
Kesimpulan
Cara melaporkan perkawinan luar negeri di Indonesia bergantung pada posisi pasangan saat mengurusnya.
Jika masih tinggal di luar negeri, pasangan dapat melapor melalui KBRI atau KJRI.
Selanjutnya, setelah kembali ke Indonesia, pasangan perlu melanjutkan pelaporan kepada instansi yang berwenang.
Karena itu, simpan akta perkawinan luar negeri dan seluruh bukti pelaporan.
Selain itu, periksa persyaratan KBRI, KJRI, Disdukcapil, atau instansi pencatat nikah sebelum mengajukan permohonan.
Jasa Pengurusan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri
Legal Keluarga membantu klien yang ingin mengurus pelaporan perkawinan luar negeri di Indonesia.
Kami dapat membantu memeriksa dokumen, menentukan prosedur, serta memberikan pendampingan apabila terdapat kendala administrasi atau hukum.
Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai cara melaporkan perkawinan luar negeri di Indonesia, silakan hubungi:
Legal Keluarga
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
