Perceraian sering menimbulkan akibat hukum terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang biasa disebut harta bersama atau gono gini. Setelah perceraian, suami dan istri harus membagi harta tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Pengertian Harta Gono-Gini
Harta gono gini adalah harta atau aset yang diperoleh suami dan istri selama masa perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Sebagai contoh, jika suami atau istri membeli rumah, apartemen, tanah, mobil, atau motor selama masa perkawinan, maka hukum menganggap aset tersebut sebagai harta bersama meskipun hanya satu pihak yang tercantum sebagai pemilik.
Hukum juga tidak mempersoalkan siapa yang mengeluarkan uang lebih banyak ketika membeli aset tersebut. Selama pembelian terjadi dalam masa perkawinan, hukum tetap mengkategorikan aset tersebut sebagai harta bersama.
Perbedaan Harta Bawaan dan Harta Gono Gini
Perbedaan utama antara harta bawaan dan harta gono-gini terletak pada waktu dan cara perolehan aset tersebut.
Jika seseorang memperoleh harta sebelum menikah, maka hukum menganggap harta tersebut sebagai harta bawaan. Pemilik tetap memiliki hak penuh atas harta tersebut meskipun perkawinan berlangsung.
Sebaliknya, jika pasangan memperoleh harta setelah menikah, hukum menganggap harta tersebut sebagai harta gono-gini.
Namun terdapat pengecualian. Jika seseorang memperoleh harta setelah menikah melalui hibah atau warisan, maka hukum tetap menganggap harta tersebut sebagai harta pribadi dan bukan harta bersama.
Aturan Hukum Harta Gono Gini
Hukum Indonesia mengatur konsep harta bersama dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan:
“harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
Ketentuan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas mengenai definisi harta gono-gini dalam sistem hukum Indonesia.
Objek Harta Gono Gini
Objek harta gono-gini mencakup seluruh aset yang memiliki nilai ekonomi dan diperoleh selama perkawinan. Beberapa contoh objek harta gono-gini antara lain:
Harta Tidak Bergerak
Adapun contoh harta tidak bergerak, yaitu: Rumah, Apartemen, Tanah, Ruko, Pabrik, Gudang atau Sawah.
Harta Bergerak
Harta bergerak meliputi Mobil, Motor, Saham perusahaan, Deposito, Tabungan bank, Investasi (reksadana, obligasi, saham, crypto, bitcoin), Asuransi atau Surat berharga lainnya.
Hutang Selama Perkawinan
Pasangan juga dapat memiliki hutang selama perkawinan. Pengadilan sering menilai hutang tersebut sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
Jika pengadilan menafsirkan frasa “harta benda” dalam Pasal 35 UU Perkawinan mencakup kewajiban finansial, maka hutang juga dapat menjadi bagian dari harta bersama.
Apakah Seluruh Objek Harta Gono-Gini Akan Dibagi Setelah Perceraian?
Pada prinsipnya, pasangan harus membagi seluruh harta gono-gini setelah perceraian.
Suami dan istri dapat membagi harta tersebut melalui kesepakatan bersama. Namun jika terjadi sengketa, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembagian harta gono-gini ke pengadilan.
Dalam praktik persidangan, hakim akan menilai bukti yang diajukan oleh para pihak. Penggugat memiliki kewajiban membuktikan bahwa aset yang dipersoalkan benar-benar termasuk harta bersama.
Karena hukum acara perdata menerapkan prinsip beban pembuktian pada penggugat, maka pihak yang mengajukan gugatan harus menunjukkan bukti kepemilikan aset tersebut.
Jumlah Pembagian Harta Gono Gini Jika Bercerai
Secara umum, pengadilan membagi harta gono-gini secara sama rata antara suami dan istri.
Beberapa dasar hukum pembagian tersebut antara lain:
Pasal 128 KUHPerdata
“Setelah bubarnya perkawinan (bercerai), kekayaan bersama mereka (harta bersama/ gono gini) dibagi dua untuk suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersolahkan dari mana asal barang-barang (harta bersama) tersebut.”
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam
“Janda (mantan isteri) atau duda (mantan suami) yang telah bercerai, masing-masing memiliki hak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1448 K/Sip/1974
“Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI No. 1/ 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono–gini), sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri ”
Aturan ini berlaku baik untuk perceraian di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Baca Juga: Harta Gono–Gini Untuk Anak
Cara Pembagian Harta Gono Gini
Mekanisme atau tata cara pembagian harta gono-gini dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
1. Membuat Surat Perjanjian Pembagian Harta Gono–Gini
Suami dan istri dapat membuat perjanjian tertulis mengenai pembagian harta bersama.
Perjanjian tersebut biasanya memuat:
- Daftar aset yang termasuk harta bersama
- Hak dan kewajiban masing-masing pihak
- Mekanisme penjualan aset
- Pembagian hasil penjualan
- Pengaturan pembayaran hutang
Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
2. Mengajukan Gugatan Pembagian Harta Gono–Gini ke Pengadilan
Jika suami dan istri tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama bersama ke pengadilan.
Pasangan Muslim mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama, sedangkan pasangan non-Muslim mengajukannya ke Pengadilan Negeri.
Hakim biasanya membagi harta bersama secara sama rata. Namun hakim juga dapat menetapkan pembagian lain jika para pihak mencapai kesepakatan di persidangan.
Mengajukan gugatan ke Pengadilan adalah salah satu opsi cara yang dapat dilakukan untuk membagi gono-gini atau harta bersama.
Baca juga : Batas Waktu Gugatan Harta Gono Gini
Objek Harta Gono–Gini Yang Dapat Dibagi di Pengadilan
Beberapa jenis harta tidak dapat masuk dalam pembagian harta bersama.
1. Harta Hibah, Warisan, dan Harta Bawaan
Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa:
- harta bawaan sebelum perkawinan
- harta hibah
- harta warisan
tetap berada dalam penguasaan masing-masing pihak.
2. Aset yang Masih Menjadi Jaminan Bank
SEMA No. 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa pengadilan tidak dapat memeriksa gugatan harta bersama jika objek sengketa masih menjadi jaminan hutang atau kredit bank.
3. Tidak Memiliki Bukti Kepemilikan
Pengadilan sering menolak gugatan harta bersama jika penggugat tidak memiliki bukti kepemilikan aset seperti sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan lainnya.
4. Adanya Perjanjian Pra Nikah
Jika pasangan membuat perjanjian pra nikah atau perjanjian perkawinan yang memisahkan harta, pengadilan biasanya menolak gugatan pembagian harta bersama.
5. Perbedaan Pengajuan Gugatan di Pengadilan
Pasangan Muslim dapat menggabungkan gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian di Pengadilan Agama.
Sebaliknya, pasangan non-Muslim harus mengajukan gugatan pembagian harta bersama secara terpisah dari gugatan perceraian di Pengadilan Negeri.
Jasa Pengacara Pembagian Harta Gono Gini
Legal Keluarga menyediakan layanan hukum untuk membantu proses pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Tim kami dapat membantu menyiapkan dokumen, menyusun gugatan, mendaftarkan melalui e-court serta mendampingi klien selama proses persidangan.
Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai pembagian harta gono-gini, silakan hubungi Legal Keluarga melalui:
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluaga.id

Harta Bersama Menurut UU Perkawinan
Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Ayat (2) pasal yang sama mengecualikan harta bawaan, hibah, dan warisan, yang tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
Konsekuensinya, Pasal 36 mengatur bahwa tindakan atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua belah pihak. Ini sebabnya penjualan rumah bersama tanpa persetujuan pasangan dapat dipersoalkan, meskipun sertifikat hanya tercatat atas satu nama.
Ketika perkawinan putus karena perceraian, Pasal 37 menyerahkan pengaturan harta bersama kepada hukum masing-masing pihak. Bagi pasangan Muslim, rujukannya adalah Kompilasi Hukum Islam. Bagi pasangan non-Muslim, rujukannya KUHPerdata dan yurisprudensi.
Harta Bawaan, Hibah, dan Warisan
Tiga jenis harta ini sering menjadi sumber sengketa karena posisinya berbeda dari harta bersama:
- Harta bawaan — diperoleh sebelum perkawinan atau melalui usaha sendiri sebelum menikah. Tetap menjadi milik pihak yang memperolehnya.
- Hibah — pemberian dari pihak lain, termasuk orang tua. Umumnya menjadi harta pribadi penerima, kecuali ditentukan lain.
- Warisan — harta yang diperoleh karena kematian anggota keluarga. Tidak otomatis menjadi harta bersama.
Yang sering luput: ketika harta bawaan atau warisan diubah bentuknya selama perkawinan, misalnya tanah warisan dijual lalu hasilnya dibelikan rumah. Dalam kondisi seperti ini, hakim menilai asal-usul dana, bukan hanya nama yang tercantum di sertifikat. Bukti aliran dana menjadi penentu.
Bagaimana dengan Utang Selama Perkawinan?
Undang-undang tidak mengatur utang secara eksplisit dalam pasal harta bersama. Namun dalam praktik peradilan, utang yang digunakan untuk kepentingan keluarga sering diperhitungkan sebagai bagian yang harus diselesaikan bersama sebelum harta dibagi.
Yang perlu dibedakan adalah utang untuk kepentingan keluarga dan utang pribadi. Utang usaha yang hasilnya dinikmati bersama umumnya diperlakukan berbeda dari utang konsumtif yang hanya menguntungkan satu pihak. Karena itu, pembukuan utang — termasuk kartu kredit, pinjaman online, dan kredit kendaraan — sebaiknya disiapkan sejak awal.
Perjanjian Kawin dan Pisah Harta
Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan memungkinkan pasangan membuat perjanjian kawin. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, perjanjian kawin tidak lagi terbatas dibuat sebelum perkawinan, tetapi dapat pula dibuat selama perkawinan berlangsung dan disahkan pada instansi pencatatan.
Bagi pasangan yang memiliki perjanjian pisah harta, pembagian harta bersama tidak serta-merta berlaku. Hakim akan merujuk pada isi perjanjian, sepanjang perjanjian tersebut sah dan tidak melanggar batas-batas hukum. Karena itu, pembahasan sengketa gono gini sebaiknya dimulai dengan memeriksa ada atau tidaknya perjanjian kawin.
Harta Gono Gini dalam Perkawinan Kedua
Pada perkawinan kedua, batas waktunya menjadi lebih penting. Harta yang diperoleh selama perkawinan kedua adalah harta bersama perkawinan tersebut, sedangkan harta dari perkawinan pertama tetap terpisah. Permasalahan muncul ketika aset dari perkawinan pertama dijual dan hasilnya dicampur dengan harta perkawinan kedua.
Untuk mencegah sengketa, pencatatan aset dan pemisahan rekening sejak awal jauh lebih efektif daripada pembuktian belakangan. Anak dari perkawinan pertama juga dapat memiliki kepentingan atas harta orang tuanya, sehingga pembagian harta bersama berpotensi bersinggungan dengan hak waris.
Cara Membuktikan Harta Bersama di Pengadilan
Prinsip beban pembuktian menempatkan penggugat sebagai pihak yang harus membuktikan dalilnya. Beberapa bukti yang biasanya relevan:
- Sertifikat, BPKB, atau dokumen kepemilikan lain beserta tanggal perolehannya.
- Rekening koran dan mutasi yang menunjukkan aliran dana pembelian.
- Bukti penghasilan selama perkawinan, termasuk slip gaji dan laporan usaha.
- Akta nikah atau buku nikah untuk menetapkan periode perkawinan.
- Keterangan saksi yang mengetahui asal-usul perolehan aset.
- Dokumen kredit atau perjanjian utang apabila objek masih dijaminkan.
Bukti yang tersusun kronologis lebih mudah dinilai hakim dibanding kumpulan dokumen tanpa keterangan waktu. Untuk tahapan pengajuan, lihat cara menggugat harta gono gini ke pengadilan.
Objek yang Masih Menjadi Jaminan Bank
Aset yang masih menjadi jaminan kredit menimbulkan persoalan tersendiri. Di satu sisi, aset tersebut bagian dari harta bersama. Di sisi lain, bank memiliki hak jaminan yang harus dihormati.
Dalam praktik, gugatan atas objek semacam ini sering dianggap belum dapat diperiksa sepenuhnya, atau pembagiannya disesuaikan dengan nilai aset setelah dikurangi sisa kewajiban. Karena itu, sebelum mengajukan gugatan, penting untuk memastikan status jaminan dan sisa utang pada bank yang bersangkutan.
Eksekusi Putusan Pembagian Harta Bersama
Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap belum tentu dijalankan sukarela. Apabila satu pihak menguasai aset dan menolak membagi, pihak lain dapat mengajukan permohonan eksekusi.
Bentuk eksekusi bergantung pada amar putusan. Jika putusan menetapkan pembagian natura, eksekusi dapat berupa penyerahan bagian. Jika putusan menetapkan penjualan bersama, eksekusi dapat berjalan melalui lelang. Pada tahap ini, koordinasi dengan pengadilan dan penyiapan dokumen menjadi kunci.
Kesalahan yang Sering Terjadi dalam Sengketa Gono Gini
- Menganggap semua harta otomatis dibagi dua. Harta bawaan, hibah, dan warisan tidak otomatis masuk pembagian.
- Tidak memisahkan utang dari nilai aset. Pembagian tanpa memperhitungkan kewajiban menghasilkan angka yang tidak realistis.
- Mengabaikan perjanjian kawin. Perjanjian yang sah mengubah dasar pembagian.
- Baru mengumpulkan bukti setelah gugatan didaftarkan. Keterlambatan bukti memperpanjang perkara.
- Menunda terlalu lama. Ada batas waktu yang perlu diperhatikan pada gugatan harta bersama.
Mengenai tenggat, baca batas waktu gugatan harta gono gini.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah harta yang dibeli sebelum menikah tetapi diangsur setelah menikah termasuk harta bersama?
Bagian yang diangsur selama perkawinan umumnya dinilai sebagai kontribusi harta bersama, sedangkan bagian yang dibayar sebelum perkawinan tetap harta pribadi. Hakim menghitung proporsinya berdasarkan bukti pembayaran.
Apakah istri yang tidak bekerja tetap berhak atas harta bersama?
Pada prinsipnya ya. Harta bersama tidak ditentukan oleh siapa yang menghasilkan uang, melainkan oleh waktu perolehannya selama perkawinan. Pengurusan rumah tangga juga dipandang sebagai kontribusi.
Bisakah harta dibagi tanpa ke pengadilan?
Bisa, melalui kesepakatan tertulis. Namun untuk aset yang masih terikat kredit, sertifikat bersama, atau berpotensi disengketakan ahli waris, penetapan pengadilan memberi kepastian hukum yang lebih kuat. Lihat perjanjian pembagian harta gono gini.
Bagaimana jika harta sudah dialihkan ke pihak lain?
Pengalihan yang dilakukan tanpa persetujuan dapat dipersoalkan. Namun keberhasilannya bergantung pada bukti waktu pengalihan, iktikad pihak penerima, dan kemampuan menelusuri aset. Semakin cepat persoalan dideteksi, semakin besar peluang aset dipertahankan dalam sengketa.
Apakah harta gono gini bisa menjadi hak anak?
Harta bersama adalah hak suami dan istri. Anak memiliki hak nafkah, dan dalam kondisi tertentu dapat memiliki hak atas harta orang tua melalui waris. Pembahasan terpisah tersedia pada harta gono gini untuk anak.
Konsultasi Pembagian Harta Gono Gini
Sengketa harta bersama jarang selesai hanya dengan menghitung nilai aset. Yang menentukan adalah bukti asal-usul perolehan, status jaminan, ada atau tidaknya perjanjian kawin, dan ketepatan waktu pengajuan. Memetakan hal-hal ini sejak awal menghindari gugatan yang harus diperbaiki di tengah jalan.
Legal Keluarga mendampingi pembagian harta gono-gini di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri, mulai dari penelusuran aset, penyusunan gugatan, hingga eksekusi putusan.
Baca juga: gugatan pembagian harta gono gini — syarat, dokumen, dan tahapan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Baca juga: cara pembagian harta gono gini menurut hukum — dasar pembagian dan langkah yang ditempuh bila terjadi sengketa.
Baca juga: pembagian harta gono gini setelah perceraian — langkah praktis dan aturan pembagiannya.
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id