Dalam praktik, ada anak yang belum berusia 18 tahun tetapi sudah memiliki aset berupa rumah. Biasanya, nama anak tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atau SHM.
Orang tua dapat memasukkan nama anak ke dalam sertifikat dengan tujuan melindungi masa depan anak. Namun, masalah dapat muncul ketika orang tua meninggal dunia.
Anak kemudian membutuhkan biaya untuk hidup dan pendidikan. Dalam kondisi seperti itu, keluarga mungkin perlu menjual rumah yang memuat nama anak tersebut.
Namun, anak belum dapat menjual rumah sendiri karena belum berusia 18 tahun. Karena itu, anak membutuhkan orang yang dapat mewakilinya secara hukum.
Pasal 50 ayat (1) UU No. 1/1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
“Anak yang belum mencapai umur 18 (depalan belas) tahun atau belum pernah melakukan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasan wali;”
Berdasarkan ketentuan tersebut, orang tua pada prinsipnya mewakili anak yang belum berusia 18 tahun.
Namun, jika orang tua sudah meninggal dunia, wali dapat mewakili anak.
Karena itu, wali dapat menjalankan tindakan hukum untuk kepentingan anak.
Dalam konteks penjualan rumah, wali dapat bertindak mewakili anak sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga : Hukum Perwalian Anak di Indonesia
Siapa yang Menjadi Wali untuk Menjual Rumah Warisan Anak di Bawah Umur?
Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 107 ayat (4) KHI mengatur pihak yang dapat menjadi wali anak.
Jika kedua orang tua telah meninggal dunia, keluarga atau kerabat dapat menjadi wali.
Namun, calon wali harus sudah dewasa dan memenuhi syarat menurut hukum.
Beberapa pihak yang dapat menjadi wali antara lain:
- kakek atau nenek anak;
- saudara dari anak;
- paman atau bibi anak;
- sepupu dari orang tua anak; dan
- kerabat lain yang mempunyai hubungan darah dengan anak.
Namun, keluarga tetap perlu mempertimbangkan siapa yang paling dekat dengan anak.
Selain itu, calon wali juga perlu mampu menjaga kepentingan anak.
Dengan demikian, penentuan wali tidak hanya melihat hubungan keluarga.
Kondisi anak dan kemampuan calon wali juga menjadi hal penting.
Mengangkat Wali untuk Menjual Rumah Warisan Anak Melalui Pengadilan
Jika orang tua tidak meninggalkan wasiat, keluarga dapat meminta pengadilan menetapkan wali.
Pemohon dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama.
Pengadilan yang berwenang bergantung pada kondisi dan agama para pihak.
Pasal 359 KUHPerdata menyebutkan:
“Bagi anak belum dewasa, yang tidak di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya tidak telah diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.”
Karena itu, keluarga dapat menggunakan penetapan pengadilan sebagai dasar perwalian.
Selanjutnya, wali dapat mewakili anak untuk mengurus kepentingan hukumnya.
Syarat Permohonan Penetapan Wali
Untuk mengajukan permohonan wali, Pemohon perlu menyiapkan beberapa dokumen.
Dokumen tersebut antara lain:
- KTP calon wali;
- Kartu Keluarga wali;
- Buku Nikah atau Akta Perkawinan wali jika sudah menikah;
- Akta Kelahiran anak;
- Kartu Keluarga anak;
- surat kematian orang tua anak;
- sertifikat rumah yang akan dijual;
- Surat Keterangan Waris atau SKW; dan
- dua orang saksi dari keluarga atau kerabat.
Selain itu, pengadilan dapat meminta dokumen lain.
Karena itu, Pemohon sebaiknya menyiapkan dokumen secara lengkap sejak awal.
Kewajiban Wali Setelah Mendapat Penetapan
Setelah pengadilan menetapkan wali, wali harus menjalankan tugas dengan baik.
Pasal 362 KUHPerdata mengatur kewajiban wali untuk menjalankan perwalian dengan baik dan tulus hati.
Selain itu, Pasal 51 ayat (5) UU Perkawinan menyebutkan bahwa wali bertanggung jawab terhadap harta anak.
Wali juga bertanggung jawab atas kerugian akibat kesalahan atau kelalaiannya.
Karena itu, wali tidak boleh menggunakan harta anak untuk kepentingan pribadi.
Wali harus selalu mengutamakan kepentingan anak.
Tanggung Jawab Wali terhadap Harta Anak
Wali dapat mengurus harta milik anak.
Namun, wali harus menjaga harta tersebut dengan baik.
Misalnya, wali harus memastikan hasil penjualan rumah benar-benar digunakan untuk kepentingan anak.
Selain itu, wali perlu menghindari tindakan yang dapat merugikan anak.
Jika wali melakukan perbuatan melawan hukum, pengadilan dapat mencabut perwaliannya.
Pasal 53 UU Perkawinan mengatur mengenai pencabutan kekuasaan wali.
Setelah itu, pengadilan dapat menunjuk wali baru untuk anak.
Dengan demikian, wali mempunyai tanggung jawab besar terhadap harta anak.
Apakah Wali Bisa Langsung Menjual Rumah Anak?
Penetapan wali menjadi dasar penting bagi seseorang untuk mewakili anak.
Namun, wali tetap harus memperhatikan ketentuan lain terkait penjualan harta milik anak.
Karena itu, wali sebaiknya memastikan seluruh persyaratan hukum telah terpenuhi sebelum melakukan transaksi.
Selain itu, wali perlu menyiapkan dokumen kepemilikan dan dokumen perwalian.
Dengan demikian, proses penjualan dapat berjalan lebih aman secara hukum.
Kesimpulan
Anak di bawah umur belum dapat melakukan sendiri perbuatan hukum untuk menjual rumah.
Karena itu, orang tua atau wali harus mewakili anak.
Jika orang tua sudah meninggal dunia, keluarga dapat meminta pengadilan menetapkan wali.
Selanjutnya, wali dapat mengurus kepentingan hukum anak.
Namun, wali wajib menjaga harta anak dan bertindak untuk kepentingannya.
Selain itu, wali harus mengikuti ketentuan dalam Pasal 362 KUHPerdata, Pasal 51 ayat (5) UU Perkawinan, dan Pasal 53 UU Perkawinan.
Dengan demikian, penjualan rumah warisan anak di bawah umur harus tetap mengutamakan kepentingan anak.
Konsultasi Perwalian Anak
Legal Keluarga membantu klien mengurus permohonan perwalian anak di bawah umur.
Kami dapat membantu memeriksa dokumen, menyusun permohonan, serta mendampingi proses persidangan.
Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai cara menjual warisan untuk anak bawah umur, silakan hubungi:
Legal Keluarga
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluaga.id
