Pertanyaan:
Saya dan pasangan sudah berpacaran sekitar tujuh tahun. Namun, kami berbeda agama dan tetap ingin mempertahankan agama masing-masing.
Kami berencana menikah. Saya pernah mendengar bahwa pasangan beda agama harus menikah di luar negeri terlebih dahulu, lalu melaporkan perkawinannya di Indonesia.
Apakah harus seperti itu?
Jawaban:
Masalah perkawinan beda agama memang memiliki perkembangan hukum yang cukup panjang di Indonesia.
Sebelum tahun 2023, pasangan beda agama pernah menggunakan jalur permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin pencatatan perkawinan.
Namun, keadaan tersebut berubah setelah Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023.
Karena itu, saat ini pasangan tidak dapat lagi mengandalkan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin pencatatan perkawinan beda agama.
Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama
Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghubungkan sahnya perkawinan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
Selain itu, Pasal 8 huruf f UU Perkawinan mengatur larangan perkawinan apabila agama atau peraturan lain melarang hubungan tersebut.
Karena itu, hukum perkawinan Indonesia menempatkan ketentuan agama sebagai dasar penting dalam menentukan sahnya perkawinan.
Anda dapat membaca ketentuan UU Perkawinan melalui JDIH BPK.
Bagaimana Aturan Lama Melalui Pengadilan Negeri?
Sebelum SEMA No. 2 Tahun 2023, pasangan beda agama pernah menggunakan Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagai dasar permohonan.
Pasal tersebut mengatur pencatatan terhadap perkawinan yang memperoleh penetapan pengadilan.
Selain itu, penjelasan Pasal 35 huruf a menyebut perkawinan antarumat berbeda agama.
Karena itu, dalam praktik lama, pasangan dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri.
Jika hakim mengabulkan permohonan, pasangan kemudian meminta Disdukcapil mencatat perkawinannya.
Untuk melihat pembahasan mengenai praktik tersebut, Anda dapat membaca artikel Cara Mengesahkan Perkawinan Beda Agama di Indonesia.
Apa yang Berubah Setelah SEMA No. 2 Tahun 2023?
Mahkamah Agung menerbitkan SEMA No. 2 Tahun 2023 pada 17 Juli 2023. SEMA tersebut masih berstatus berlaku.
SEMA itu memberikan dua pedoman utama kepada hakim.
Pertama, hakim harus berpedoman pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f UU Perkawinan mengenai sahnya perkawinan menurut agama masing-masing.
Kedua, Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.
Dengan demikian, pasangan beda agama tidak lagi dapat menggunakan jalur permohonan ke Pengadilan Negeri seperti praktik sebelum tahun 2023.
Apakah Masih Bisa Meminta Izin ke Pengadilan Negeri?
Saat ini, jawabannya pada prinsipnya tidak.
SEMA No. 2 Tahun 2023 memerintahkan hakim untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
Karena itu, petitum seperti berikut tidak lagi sesuai dengan pedoman Mahkamah Agung saat ini:
- meminta hakim memberikan izin perkawinan beda agama;
- meminta hakim memerintahkan Disdukcapil mencatat perkawinan; atau
- meminta Pengadilan Negeri memberikan dasar pencatatan perkawinan beda agama.
Dengan demikian, artikel atau contoh permohonan sebelum Juli 2023 perlu dibaca dengan memperhatikan perubahan hukum tersebut.
Apakah Harus Menikah di Luar Negeri?
Menikah di luar negeri merupakan persoalan yang berbeda.
Pasal 56 UU No. 1 Tahun 1974 mengatur perkawinan WNI yang berlangsung di luar Indonesia.
Hukum Indonesia mengakui perkawinan di luar negeri apabila pasangan memenuhi hukum negara tempat perkawinan berlangsung. Namun, bagi WNI, perkawinan tersebut juga tidak boleh melanggar ketentuan UU Perkawinan Indonesia.
Karena itu, menikah di luar negeri tidak otomatis menyelesaikan seluruh persoalan hukum perkawinan beda agama di Indonesia.
Pasangan tetap perlu memperhatikan syarat sah perkawinan dan aturan pencatatan ketika kembali ke Indonesia.
Untuk memahami mekanisme pencatatannya, Anda dapat membaca artikel Mekanisme Pencatatan Perkawinan yang Dilaksanakan di Luar Negeri.
Bagaimana dengan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan?
Pasal 35 huruf a UU No. 23 Tahun 2006 memang masih memuat ketentuan mengenai perkawinan yang memperoleh penetapan pengadilan.
Selain itu, penjelasan pasal tersebut menyebut perkawinan antarumat berbeda agama.
Namun, Mahkamah Agung kemudian memberikan pedoman kepada hakim melalui SEMA No. 2 Tahun 2023.
Karena itu, pasangan perlu membaca Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan bersama dengan perkembangan praktik peradilan setelah SEMA tersebut.
Dengan kata lain, keberadaan Pasal 35 tidak berarti hakim saat ini dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan beda agama.
Kesimpulan
Dahulu, pasangan beda agama pernah menggunakan jalur permohonan ke Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 35 UU Administrasi Kependudukan.
Namun, Mahkamah Agung mengubah praktik tersebut melalui SEMA No. 2 Tahun 2023.
Saat ini, hakim harus menolak permohonan pencatatan perkawinan antarumat berbeda agama dan kepercayaan.
Karena itu, pasangan tidak lagi dapat mengandalkan permohonan ke Pengadilan Negeri sebagai cara untuk mengesahkan atau mencatat perkawinan beda agama.
Sementara itu, perkawinan di luar negeri memiliki aturan tersendiri. Pasangan tetap harus memenuhi ketentuan hukum negara tempat menikah serta memperhatikan UU Perkawinan Indonesia.
Konsultasi Perkawinan Beda Agama
Persoalan perkawinan beda agama perlu dianalisis berdasarkan agama para pihak, tempat perkawinan, serta cara pasangan ingin mencatatkan status perkawinannya.
Legal Keluarga dapat membantu memeriksa dokumen dan menjelaskan pilihan hukum sesuai kondisi masing-masing pasangan.
Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai perkawinan beda agama, silakan hubungi:
Legal Keluarga
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
