Bagaimana prosedur dan tata cara gugat cerai pasangan non musim di Indonesia ? apa saja tahapan, prosedur hingga jangka waktu mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri.
Pendahuluan
Proses perceraian di Indonesia tidak hanya berlaku bagi pasangan beragama Islam, tetapi juga bagi pasangan non-Muslim seperti Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu.
Perbedaannya terletak pada lembaga peradilan yang berwenang menangani perkara tersebut. Jika umat Islam berperkara di Pengadilan Agama, maka perceraian bagi pasangan non-Muslim dilakukan melalui Pengadilan Negeri.
Meskipun berbeda lembaga, prinsip dasarnya tetap sama: perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak.
Dasar Hukum Pengajuan Perceraian Non-Muslim
Prosedur perceraian bagi non-Muslim diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan berikut:
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. artinya, perceraian hanya dapat terjadi apabila pengadilan memutus perceraian tersebut.
Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan, yang mengatur tata cara serta alasan-alasan yang dapat digunakan untuk pengajuan gugatan cerai di Pengadilan Negeri.
Lembaga yang Berwenang Menangani Perceraian Non-Muslim
Untuk umat non-Muslim, Pengadilan Negeri (PN) memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perceraian.
Berbeda dengan Pengadilan Agama yang hanya menangani perkara antara sesama Muslim, PN menjadi forum hukum bagi mereka yang perkawinannya dicatat di Kantor Catatan Sipil.
Contoh:
Pasangan Kristen yang menikah di gereja dan mencatat pernikahan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, jika ingin bercerai, wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal Tergugat.
Syarat Mengajukan Gugatan Cerai Non-Muslim
Berikut syarat umum untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri:
- Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat dan
- Nama dan Alamat tempat tinggal Tergugat.
- Kartu keluarga (KK) dan Akta Lahir Anak jika meminta Hak Asuh Anal.
- Surat gugatan cerai yang berisi identitas para pihak, alasan perceraian, dan tuntutan lain (seperti hak asuh anak atau nafkah anak).
- Surat kuasa khusus jika menggunakan jasa pengacara.
- Saksi 2 (dua) orang yang mendukung dan menjelaskan alasan perceraian.
Alasan yang Dapat Diterima untuk Mengajukan Gugatan Cerai
Menurut Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar untuk bercerai untuk non muslim di Pengadilan Negeri, antara lain:
- Salah satu pihak berzina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, atau melakukan perbuatan tercela lainnya.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dan alasan yang sah.
- Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih setelah perkawinan.
- Terjadi kekejaman atau penganiayaan berat oleh salah satu pihak.
- Salah satu pihak mengalami cacat badan atau penyakit yang menyebabkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri.
- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali.
Tahapan Proses Gugat Cerai di Pengadilan Negeri
1. Pengajuan Gugatan
Penggugat (pihak yang ingin bercerai) mengajukan surat gugatan ke Pengadilan Negeri di wilayah tempat tinggal tergugat. Gugatan bisa diajukan langsung atau melalui kuasa hukum.
2. Pemanggilan Para Pihak
Pengadilan memanggil penggugat dan tergugat untuk hadir dalam sidang. Jika salah satu pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, sidang dapat dilanjutkan secara verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat).
3. Sidang Mediasi
Sebelum pemeriksaan pokok perkara, hakim akan mengupayakan mediasi. Proses ini wajib dijalankan berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jika perdamaian gagal, sidang dilanjutkan ke pokok perkara.
Namun mediasi ini hanya terjadi jika pihak Penguggat dan Tergugat menghadiri persidangan.
4. Pemeriksaan Pokok Perkara
Pada tahap ini, penggugat akan membacakan gugatan, lalu tergugat diberi kesempatan untuk memberikan jawaban. Setelah itu, kedua pihak dapat saling menanggapi (replik dan duplik).
5. Pembuktian dan Pemeriksaan Saksi
Kedua belah pihak menghadirkan bukti surat dan saksi. Hakim akan menilai apakah alasan perceraian cukup kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum.
6. Putusan Hakim
Setelah semua bukti dan saksi diperiksa, hakim akan menjatuhkan putusan. Jika gugatan dikabulkan, maka pengadilan menyatakan perkawinan sah tersebut putus karena perceraian.
7. Pencatatan Perceraian
Setelah putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht), salinan putusan disampaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatat dalam register perceraian. Proses ini menjadi dasar penerbitan Akta Cerai Non-Muslim.
Lama Waktu Proses Perceraian
Rata-rata proses perceraian non-Muslim di Pengadilan Negeri berlangsung antara 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, tergantung pada:
- Kompleksitas perkara (misalnya ada tuntutan harta bersama atau hak asuh anak),
- Kehadiran para pihak,
- Upaya mediasi dan banding.
Jika salah satu pihak mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, proses bisa memakan waktu lebih lama.
Kesimpulan
Perceraian bagi pasangan non-Muslim di Indonesia hanya dapat dilakukan di Pengadilan Negeri, bukan di Pengadilan Agama. Prosesnya melibatkan tahapan administrasi, mediasi, pemeriksaan saksi, hingga putusan hakim yang sah.
Setiap perceraian baru dianggap sah setelah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
Memahami prosedur ini penting agar setiap langkah hukum dilakukan dengan benar, sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975.
Konsultasi di Firma Hukum Legal Keluarga
Untuk membantu Anda melalui masa sulit ini, Firma Hukum Legal Keluarga siap mendampingi dari awal hingga selesai.
Hubungi kami untuk konsultasi:
- Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
- Email: klien@legalkeluarga.id
Kami siap menjadi mitra hukum terpercaya untuk membantu Anda melewati proses perceraian dengan tenang dan tuntas.
