Banyak orang bertanya apakah pasangan non-Muslim harus berpisah rumah selama 6 bulan sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri. Pertanyaan ini muncul karena beredarnya informasi tentang aturan Mahkamah Agung yang mensyaratkan hal tersebut.
Lalu, apakah aturan itu juga berlaku untuk perceraian non-Muslim?
Jawabannya tidak. Ketentuan pisah rumah selama 6 bulan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) hanya berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Aturan ini tidak mengikat hakim Pengadilan Negeri.
Munculnya Aturan Pisah Rumah 6 Bulan
Mahkamah Agung pertama kali menegaskan aturan ini melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2022. Aturan ini berasal dari Rumusan Kamar Agama.
Dalam rumusan tersebut disebutkan:
“Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.”
Mahkamah Agung membuat aturan ini sebagai pedoman bagi hakim di Peradilan Agama saat menangani perkara perceraian pasangan Muslim.
Perubahan Melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023
Mahkamah Agung kemudian memperbarui aturan tersebut melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023.
Rumusan terbaru menyatakan:
“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.”
Aturan ini memberi pengecualian. Jika terbukti terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pasangan tidak perlu memenuhi syarat pisah rumah selama 6 bulan.
Apakah SEMA Ini Berlaku untuk Perceraian Non-Muslim?
Jawabannya seharusnya tidak berlaku. Banyak orang lupa bahwa aturan ini berasal dari Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung. Artinya, aturan ini hanya berlaku bagi hakim di lingkungan Peradilan Agama.
Sebaliknya, pasangan non-Muslim mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri, yang berada di bawah Peradilan Umum.
Karena itu, hakim Pengadilan Negeri tidak wajib mengikuti aturan pisah rumah selama 6 bulan.
Dasar Perceraian di Pengadilan Negeri
Dalam perkara perceraian non-Muslim, hakim fokus pada alasan perceraian. Hakim menilai apakah hubungan rumah tangga sudah tidak bisa dipertahankan.
Hakim tidak menjadikan lamanya pisah rumah sebagai syarat utama. Ia akan menilai bukti, keterangan saksi, dan fakta di persidangan.
Jika bukti menunjukkan bahwa tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, hakim dapat mengabulkan gugatan perceraian.
Apakah Bisa Mengajukan Cerai Tanpa Pisah Rumah?
Tentu bisa. Pasangan non-Muslim tetap dapat mengajukan gugatan cerai meskipun masih tinggal satu rumah. Yang penting, mereka memiliki alasan yang jelas dan memenuhi syarat administrasi.
Dalam praktiknya, banyak pasangan tetap tinggal bersama karena alasan ekonomi, anak, atau belum memiliki tempat tinggal lain. Kondisi ini tidak menghalangi proses perceraian.
Yang terpenting, pihak yang mengajukan cerai mampu membuktikan alasan tersebut di persidangan.
Kesalahan Memahami SEMA
Sebagian masyarakat mengira semua perceraian di Indonesia harus memenuhi syarat pisah rumah selama 6 bulan. Anggapan ini tidak tepat.
SEMA Nomor 1 Tahun 2022 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 hanya berlaku di lingkungan Peradilan Agama. Aturan ini tidak berlaku untuk Pengadilan Negeri.
Karena itu, penting untuk memahami jenis pengadilan sebelum menentukan aturan yang berlaku.
Kesimpulan
Pasangan non-Muslim tidak wajib berpisah rumah selama 6 bulan sebelum mengajukan perceraian di Pengadilan Negeri.
SEMA yang mengatur hal tersebut hanya berlaku di Peradilan Agama. Aturan itu tidak mengikat hakim Pengadilan Negeri.
Selama pasangan memiliki alasan perceraian yang sah dan memenuhi syarat administrasi, mereka dapat langsung mengajukan gugatan cerai.
Konsultasi Cerai dengan Legal Keluarga
Jika Anda masih ragu tentang prosedur perceraian non-Muslim, Anda dapat berkonsultasi dengan tim Legal Keluarga. Tim profesional siap membantu Anda memahami langkah hukum yang tepat.
📞 Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
📧 Email: klien@legalkeluarga.id
