Category: <span>Perceraian</span>

Apabila terjadi suatu perceraian, maka salah satu akibatnya hukumnya adalah adanya pembagian harta bersama (gono-gini) antara mantan suami dan mantan isteri. Pembagian harta bersama (gono-gini) tersebut terjadi apabila antara mantan suami dan mantan isteri ketika menikah dahulu tidak mempunyai perjanjian perkawinan pemisahan harta bersama. Perlu diketahui, adanya pembagian harta bersama (gono-gini) ini dikarenakan UU Perkawinan

Salah satu permasalahan dalam rumah tangga apabila terjadi suatu pertengkaran adalah salah satu pihak, yaitu baik dari pihak isteri atau suami akan pergi dari rumah. Pergi dari rumah untuk sementara waktu untuk menghidari pertengkaran mungkin masih dianggap wajar. Namun, apabila pergi dari rumah dan tidak pernah kembali, maka hal ini yang dianggap tidak wajar. Apabila

Bagi pasangan yang menikah diluar negeri berwarga negara Indonesia (WNI) ingin mengurus perceraiannya, bagaimanakah syarat dan prosedurnya ? apakah wajib kembali ke Indonesia ? Bagi pasangan yang tinggal di luar negeri sebenarnya mereka dapat mengurus perceraian di negara dimana mereka tinggal sepanjang aturan hukum dinegara tersebut memungkinkan mereka untuk memutus perceraiannya. Namun apabila tidak, maka

Pertanyaan yang sering muncul ketika terjadi suatu perselingkuhan dalam suatu hubungan perkawinan adalah apakah pasangannya yang telah melakukan perselingkuhan dapat dijerat pidana atau dipenjara ? Sebenarnya istilah “perselingkuhan” tidak diatur dalam hukum pidana. Hukum pidana atau KUHP hanya mengenal istilah “Zina” atau “Perzinahan”.  Artinya, apabila perselingkuhan yang dimaksud lebih kepada pasangan telah berbuat zina dengan

Salah satu akibat dari suatu perceraian adalah diputuskannya hak asuh anak oleh pengadilan yang dimana akan diberikan kepada ibu-nya atau ayahnya ? Apabila merujuk pada praktek peradilan, maka hak asuh anak yang berada dibawah 12 (dua belas) tahun akan diberikan kepada Ibunya. Hal ini sesuai dengan Perintah Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan

Pertanyaan yang sering muncul ke kami adalah bagaimanakah proses PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang ingin bercerai ? apakah memiliki mekanisme khusus dalam mengajukan permohonan/ gugatan cerai ke Pengadilan ? Pada umumnya, PNS atau profesi lainnya yang ingin bercerai dengan pasangannya wajib mengikuti prosedur yang telah ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mengajukan gugatan/ permohonan cerai

Salah satu problem yang sering dihadapi suami/ isteri ketika akan mengajukan permohonan / gugatan cerai ke Pengadilan adalah apakah akan memakai jasa pengacara atau tidak. Pada dasarnya setiap orang yang akan mengajukan permohonan / gugatan cerai di Pengadilan tidak harus di dampingi pengacara. Artinya, Seorang isteri/ suami dapat mengajukan sendiri gugatan / permohonan cerai ke

Berapa lama jangka waktu proses persidangan perceraian di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama ? UU Pengadilan Umum dan UU Pengadilan Agama tidak mengatur terkait dengan berapa lama jangka waktu persidangan perceraian berlangsung. Namun, untuk mengetahui berapa lama proses persidangan berlangsung, dapat dilihat dari apa-apa saja agenda persidangan serta apakah para pihak sering hadir ke pengadilan

Apabila isteri menggugat cerai suaminya, apakah perceraian tetap dapat diputus pengadilan tanpa hadirnya suami ? Setiap gugatan cerai yang diajukan ke pengadilan, maka terdapat kewajiban kepada para pihak yaitu isteri dan suami  menghadiri persidangan. Pasal 83 UU Pengadilan Agama : Pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berusaha mendamaikan kedua pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami

Dalam banyak literatur hukum yang kita pahami atau peraturan perundang-undangan yang berlaku menyebutkan bahwa ketika terjadi suatu perceraian, maka harta bersama (gono gini) sebagai harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung wajib dibagi sama rata, yaitu 1/2 (seperdua) untuk mantan suami, dan 1/2 (seperdua) untuk mantan isteri. Dasar hukum  harta bersama (gono gini), yaitu: Pasal 35