Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Pertama, Dapat Dipidana ?
Post

Poligami Tanpa Persetujuan Isteri Pertama, Dapat Dipidana ?

Apabila mencermati UU Perkawinan, maka prinsip pernikawian yang dianut adalah “Monogami”. Artinya seorang pria hanya dapat menikah/kawin terhadap 1 (satu) perempuan. Demikian juga terhadap perempuan yang diwajibkan memiliki suami hanya 1 (satu) orang. Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan : “Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya

Cara Pembagian Harga Gono Gini Menurut Hukum
Post

Cara Pembagian Harga Gono Gini Menurut Hukum

Pengertian Harta bersama (gono gini) adalah adalah harta yang diperoleh suami dan isteri selama melangsungkan perkawinan. Harta yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan tersebut pada dasarnya akan menjadi satu kesatuan, sehingga ketika bercerai terhadap harta tersebut wajib dibagi menjadi 2 (dua), yaitu ½ (satu perdua) untuk mantan suami dan ½ (satu perdua ) untuk mantan isteri.

Hak Hukum Isteri Ketika Diceraian Suami
Post

Hak Hukum Isteri Ketika Diceraian Suami

Ketika suami mengajukan permohonan cerai ke pengadilan, maka pihak isteri perlu memperhatikan hak-hak hukumnya. Pada dasarnya ketika suami mengajukan permohonan cerai terhadap isteri, maka pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan yang layak kepada mantan isteri. Pasal 41 huruf c UU Perkawinan : “ Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan

Menentukan Pengadilan Tempat Ajukan Gugatan Cerai
Post

Menentukan Pengadilan Tempat Ajukan Gugatan Cerai

Untuk mengetahui tempat pengajuan gugatan/permohonan cerai, maka perlu memperhatian hal-hal sebagai berikut :   Cerai Gugat Cerai Gugat merupakan istilah dimana seorang isteri menuntut suaminya untuk bercerai. Isteri yang menuntut suaminya untuk bercerai akan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Untuk menentukan di pengadilan mana seorang isteri dapat mengajukan gugatan cerai, maka perlu memperhatikan Pasal 73

Cara Mengurus Gugatan Cerai Ke Pengadilan
Post

Cara Mengurus Gugatan Cerai Ke Pengadilan

Terdapat 7 hal atau prosedur  (tahapan) atau cara mengurus Permohonan / Gugatan Cerai ke Pengadilan yang perlu anda ketahui, yaitu :   1. Gugatan / Permohonan Diajukan Ke Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri  Gugatan/permohonan cerai untuk beragama islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan untuk yang beragama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha serta Kong Hu Chu

Permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan
Post

Permohonan Dispensasi Perkawinan ke Pengadilan

Dispensasi Perkawinan adalah hak orang tua untuk memohon ke pengadilan agama atau pengadilan negeri agar dapat menikahkan anaknya yang belum berumur 19 (Sembilan belas) tahun karena adanya suatu alasan yang mendesak. Apabila mengacu pada UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan UU Perkawinan, maka dasar hukum permohonan dispensasi perkawinan adalah sebagai berikut: Pasal 7 :

Alasan Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan
Post

Alasan Mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan

Hal pertama yang anda harus tahu ketika ingin mengajukan gugatan atau permohonan cerai di pengadilan adalah memastikan perkawinan anda telah sah menurut hukum agama dan hukum negara. Apabila perkawinan anda sah menurut hukum agama dan hukum negara, maka dapat dipastikan anda memiliki hak mengajukan gugatan/ permohonan cerai ke Pengadilan. Untuk yang beragama Islam, gugatan/permohonan cerai

Harga Jasa Kantor Pengacara Perceraian di Jakarta
Post

Harga Jasa Kantor Pengacara Perceraian di Jakarta

Harga / Biaya jasa pengacara perceraian, gono gini & hak asuh anak di Indonesia sangatlah bervariasi. Tidak ada yang dapat memastikan berapa biaya jasa pengacara perceraian, hak asuh anak dan harta gono gini kecuali klien menanyakan langsung kepada pengacara tersebut. Biasanya harg / biaya jasa kantor pengacara perceraian di jakarta dapat ditaksir disekitar Rp. 50