Banyak pasangan masih memandang perjanjian pra nikah secara negatif.
Sebagian orang menganggap perjanjian ini tidak etis, egois, atau seolah-olah menunjukkan ketidakpercayaan kepada pasangan.
Padahal, secara hukum, perjanjian perkawinan dapat membantu suami dan isteri mengatur harta, aset, dan hutang selama perkawinan.
Karena itu, pasangan sebaiknya memahami manfaat perjanjian pra nikah sebelum mengambil keputusan.
Secara umum, terdapat 5 manfaat perjanjian pra nikah yang perlu pasangan ketahui.
1. Memisahkan Harta dan Hutang Selama Perkawinan
Perjanjian perkawinan dapat mengatur pemisahan harta antara suami dan isteri.
Misalnya, suami membeli rumah dengan uang miliknya sendiri.
Jika perjanjian mengatur pemisahan harta, rumah tersebut tetap menjadi milik suami.
Selain itu, aturan yang sama dapat berlaku terhadap kendaraan, tabungan, saham, atau aset lain.
Perjanjian juga dapat mengatur hutang.
Sebagai contoh, suami meminjam uang dari bank atas nama pribadi.
Dalam kondisi tersebut, suami menanggung hutang tersebut sesuai isi perjanjian.
Karena itu, isteri tidak otomatis ikut menanggung seluruh kewajiban suami.
2. Mengurangi Sengketa Harta Bersama Saat Perceraian
Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa harta yang suami dan isteri peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
Selain itu, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1448 K/Sip/1974 tertanggal 9 November 1967 juga membahas pembagian harta bersama antara suami dan isteri.
Dalam praktik, para pihak sering memperdebatkan pembagian harta ketika perceraian terjadi.
Namun, perjanjian perkawinan dapat mengatur pemisahan harta sejak awal.
Karena itu, aset yang masing-masing pihak peroleh dapat tetap menjadi miliknya sendiri sesuai isi perjanjian.
Dengan demikian, pasangan dapat mengurangi potensi sengketa harta bersama setelah perceraian.
3. Mempermudah Transaksi Harta Masing-Masing
Perjanjian perkawinan juga dapat memberi keleluasaan kepada masing-masing pihak dalam mengelola hartanya.
Misalnya, isteri ingin menjual aset miliknya sendiri.
Jika perjanjian mengatur pemisahan harta, isteri dapat menjalankan transaksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, suami juga dapat membeli aset atas nama pribadi.
Dengan demikian, masing-masing pihak dapat mengelola hartanya secara lebih mandiri.
Namun, pasangan tetap perlu memperhatikan isi perjanjian dan ketentuan hukum lain yang berlaku.
4. Mengurangi Konflik Panjang Saat Perceraian
Sengketa harta bersama sering membuat proses perceraian menjadi lebih panjang.
Selain itu, konflik dapat membesar jika kedua pihak sama-sama mempertahankan aset tertentu.
Karena itu, perjanjian perkawinan dapat membantu sejak awal.
Pasangan dapat menentukan status aset sebelum masalah muncul.
Dengan demikian, jika perceraian terjadi, para pihak sudah memiliki pedoman mengenai kepemilikan harta.
Selain itu, pasangan juga dapat mengurangi perdebatan mengenai asal-usul aset.
5. Mengurangi Risiko Sengketa Hutang dengan Pihak Ketiga
Perjanjian perkawinan juga dapat membantu mengatur tanggung jawab hutang.
Misalnya, suami mempunyai hutang kepada bank atau pihak ketiga.
Jika perjanjian mengatur pemisahan hutang, suami menanggung hutang tersebut sesuai isi perjanjian.
Karena itu, isteri dapat memiliki posisi hukum yang lebih jelas terhadap aset miliknya sendiri.
Selain itu, pihak ketiga juga dapat melihat pembagian tanggung jawab para pihak secara lebih jelas.
Dengan demikian, perjanjian perkawinan dapat membantu mengurangi potensi sengketa mengenai hutang.
Apakah Perjanjian Pra Nikah Hanya Mengatur Harta?
Tidak. Perjanjian perkawinan memang sering membahas harta dan hutang.
Namun, pasangan juga dapat mengatur hal lain sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum.
Karena itu, pasangan sebaiknya menyusun isi perjanjian secara jelas sejak awal.
Selain itu, pasangan perlu memahami setiap klausul sebelum menandatanganinya.
Cara Membuat Perjanjian Pra Nikah
Pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan pada dua waktu.
1. Sebelum Perkawinan
Calon suami dan isteri dapat membuat prenuptial agreement sebelum menikah.
Perjanjian ini sering disebut sebagai perjanjian pra nikah.
Biasanya, pasangan mengatur pemisahan harta dan hutang sejak awal.
2. Setelah Perkawinan
Suami dan isteri juga dapat membuat postnuptial agreement setelah menikah.
Dengan cara ini, pasangan tetap dapat mengatur harta setelah perkawinan berlangsung.
Karena itu, pasangan tidak selalu harus membuat perjanjian sebelum menikah.
Proses Pembuatan Perjanjian Perkawinan
Pasangan dapat membuat perjanjian perkawinan di hadapan notaris.
Selanjutnya, para pihak menandatangani isi perjanjian.
Setelah itu, pasangan perlu mengurus pencatatan sesuai ketentuan administrasi yang berlaku.
Untuk pasangan Muslim, pencatatan dapat berkaitan dengan KUA.
Sementara itu, untuk pasangan non-Muslim, pencatatan dapat berkaitan dengan Disdukcapil.
Karena itu, jangan berhenti hanya setelah menandatangani akta notaris.
Syarat Umum Membuat Perjanjian Perkawinan
Secara umum, pasangan perlu menyiapkan:
- KTP para pihak;
- NPWP para pihak jika sudah memiliki penghasilan;
- paspor dan KITAS untuk WNA;
- surat izin nikah dari kedutaan jika memang diperlukan; dan
- dokumen lain sesuai kebutuhan notaris.
Selain itu, notaris dapat meminta dokumen tambahan.
Karena itu, pasangan sebaiknya memeriksa syarat terlebih dahulu sebelum membuat perjanjian.
Kesimpulan
Perjanjian pra nikah dapat memberi banyak manfaat bagi suami dan isteri.
Pertama, perjanjian dapat memisahkan harta dan hutang.
Kedua, perjanjian dapat mengurangi sengketa harta bersama.
Ketiga, pasangan dapat mengelola aset masing-masing dengan lebih jelas.
Selain itu, perjanjian juga dapat mengurangi konflik saat perceraian dan risiko sengketa hutang.
Dengan demikian, pasangan dapat menggunakan perjanjian pra nikah sebagai alat untuk mengatur kepastian hukum sejak awal perkawinan.
Konsultasi Perjanjian Pra Nikah
Legal Keluarga membantu klien yang ingin berkonsultasi mengenai perjanjian perkawinan atau perjanjian pra nikah.
Kami dapat membantu menjelaskan struktur perjanjian, dampak hukum, serta hubungan perjanjian dengan harta dan hutang.
Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai manfaat perjanjian pra nikah, silakan hubungi:
Legal Keluarga
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
