Perlukah Membuat Perjanjian Perkawinan ?

Perlukah Membuat Perjanjian Perkawinan ?

Salah satu pertanyaan timbul bagi mereka yang akan melangsungkan perkawinan adalah apakah perlu membuat perjanjian perkawinan atau tidak ?

Bagi mereka yang percaya perkawinan yang dilangsungkannya awet seumur hidup, maka “perjanjian perkawinan” tidak perlu dibuat. Namun, bagi mereka menganut prinsip kehati-hatian dalam membangun rumah tangga, maka “perjanjian perkawinan” adalah hal yang perlu dipikirkan untuk dibuat.

Pada prinsipnya, perjanjian perkawinan dibuat untuk menghindari adanya percampuran harta suami dan isteri dikemudian hari.

 

Mengapa bisa terjadi “pencampuran harta” antara suami dan isteri setelah melangsungkan perkawinan ?

Perlu diketahui, apabila seorang pria dan wanita telah melangsungkan perkawinan, maka akan timbul akibat hukum yaitu seluruh harta yang didapatkannya baik itu isteri dan suami tercampur menjadi satu. Artinya, harta yang didapatkan suami adalah harta isteri. Demikian sebaliknya, harta isteri merupakan harta suami.

Dalam UU Perkawinan harta yang bercampur disebut dengan istilah “harta bersama”.

Pasal 35 :

  1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama,
  2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

 

Akibat hukum dari pencampuran harta (harta bersama)  ?

Pencampuran harta ini mempunyai akibat hukum ketika terjadi suatu perceraian.

Apabila terjadi perceraian, maka seluruh harta yang didapatkan suami dan isteri selama perkawinan berlangsung wajib dibagi 2 (dua). Artinya, suami mendapatkan bagian ½ (satu perdua), sedangkan isteri juga mendapatkan ½ (satu perdua).

Hal ini terkadang terasa tidak adil apabila isteri merasa memiliki kesanggupan mencari nafkah lebih besar daripada suaminya, sebab lebih menguntungkan dari pihak suami nantinya.

 

Bisakah tidak terjadi pencampuran harta (harta bersama) ?

Agar tidak terjadi pencampuran harta, maka perlu membuat “perjanjian perkawinan” yang didalamnya memuat ketentuan apabila terjadi suatu perceraian dikemudian hari, maka terhadap harta yang didapatkan isteri dan harta yang di dapatkan suami tidak bercampur menjadi 1 (satu) kesatuan.

 

Bagaimana membuat perjanjian perkawinan ?

Isi dalam “perjanjian perkawinan” yang akan dibuat tidaklah dibatasi dan ditentukan dalam undang-undang, sehingga calon suami atau isteri dapat leluasa menentukan isi “perjanjian perkawinan” yang akan dibuatnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kesusilaan, kepatutan dan ketertiban umum.

Namun, untuk memudahkan membuat perjanjian perkawinan, maka lebih baik berkonsultasi langsung dengan pengacara atau notaris sebagai pihak yang memiliki keahlian tersebut.

Pada dasarnya, pengacara atau notaris nantinya akan memberikan saran serta masukan mengenai isi perjanjian perkawinan yang baik dibuat.

Perjanjian perkawinan yang dibuat pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

  1. Perjanjian dibawah tangan, artinya perjanjian tersebut hanya dibuat antara 2 (dua) pihak yaitu calon suami dan isteri dengan memberikan materai;
  2. Perjanjian dengan akta autentik, artinya perjanjian yang dibuat melibatkan pihak berwenang seperti notaris.

Apabila perjanjian perkawinan telah dibuat, maka selanjutnya terhadap “perjanjian perkawinan tersebut wajib dicatatkan untuk disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

Dasar hukum pencatatan tersebut tertera dalam Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan :

 “Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atau persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.”

 

Pembuatan Perjanjian Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

 Pasca adanya putusan MK No.69/PUU-XIII/2016, maka pembuatan perjanjian dapat dilakukan dalam 2 (dua) waktu, yaitu:

  1. Sebelum perkawinan berlangsung (prenuptial agreement), serta
  2. Setelah perkawinan dilangsungkan (postnuptial agreement).

Dengan demikian, bagi kalian yang telah menikah dan ternyata ingin membuat perjanjian perkawinan, maka hal tersebut masih dimungkinkan, sepanjang anda dan pasangan anda sepakat dan tanpa ada paksaan ingin membuat perjanjian perkawinan.

 

Apabila anda ingin berkonsultasi mengenai hal-hal berkaitan pembuatan perjanjian pra-nikah, silahkan hubungi kami legalkeluarga.id melalui  Telepon/ WhatsApp  0813-8968-6009 atau Email klien@legalkeluarga.id

(Visited 27 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *