Legal Keluarga — kantor pengacara perceraian Jakarta

Artikel

Perceraian Korban KDRT di Pengadilan

Pertanyaan:

Bagaimana cara mengurus dan mengajukan perceraian korban KDRT di Pengadilan jika isteri mengalami kekerasan dari suami?

Jawaban:

Korban KDRT dapat mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan. Untuk pasangan Muslim, isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Sementara itu, pasangan non-Muslim mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri.

Selain itu, KDRT dapat menjadi salah satu alasan perceraian. Karena itu, isteri dapat menjelaskan peristiwa kekerasan tersebut dalam surat gugatan. Jika tersedia, isteri juga dapat menggunakan bukti KDRT untuk memperkuat dalilnya.

KDRT Dapat Menjadi Alasan Perceraian

Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dan Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur salah satu alasan perceraian.

Ketentuan tersebut menyebutkan:

“Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.”

Dengan demikian, isteri dapat menggunakan kekerasan atau penganiayaan berat sebagai alasan perceraian. Namun, isteri tetap perlu menjelaskan kejadian tersebut dalam gugatan.

Selain itu, hakim akan memeriksa bukti dan keterangan saksi. Karena itu, isteri sebaiknya menyiapkan bukti sejak awal jika masih memilikinya.

Bukti Apa yang Dapat Menguatkan KDRT?

Bukti KDRT dapat berasal dari berbagai sumber. Misalnya, korban dapat menggunakan hasil pemeriksaan medis, foto luka, percakapan, rekaman, atau laporan polisi.

Selain itu, korban dapat menghadirkan saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Karena itu, anggota keluarga, tetangga, atau pihak lain dapat membantu jika mereka mengetahui fakta secara langsung.

Namun, laporan polisi bukan satu-satunya bukti. Dengan demikian, korban tetap dapat mengajukan perceraian walaupun belum pernah membuat laporan polisi.

Bagaimana Jika Isteri Tidak Memiliki Bukti KDRT?

Tidak adanya bukti KDRT bukan berarti isteri kehilangan hak untuk mengajukan perceraian. Namun, isteri perlu melihat alasan lain yang sesuai dengan fakta rumah tangga.

Misalnya, KDRT sering berawal dari pertengkaran yang terus terjadi. Selain itu, kekerasan juga dapat menyebabkan hubungan suami dan isteri tidak lagi harmonis.

Dalam kondisi tersebut, isteri dapat menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran terus-menerus jika fakta memang mendukungnya.

Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI menyebutkan:

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

Karena itu, isteri dapat menjelaskan rangkaian pertengkaran dan kondisi rumah tangga secara lengkap.

Apakah KDRT Harus Terjadi Berkali-kali?

Tidak selalu.

Hakim akan melihat tingkat kekerasan dan akibatnya terhadap korban. Karena itu, satu peristiwa yang berat dapat mempunyai nilai pembuktian yang berbeda dengan pertengkaran biasa.

Selain itu, hakim juga dapat melihat pola kekerasan yang terjadi berulang kali. Misalnya, suami sering memukul, mengancam, atau melakukan tindakan lain yang membahayakan isteri.

Dengan demikian, isteri sebaiknya menjelaskan seluruh kronologi secara runtut.

Perceraian Korban KDRT di Pengadilan Agama

Untuk pasangan Muslim, isteri dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Pada prinsipnya, isteri mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama yang meliputi tempat tinggalnya. Selanjutnya, Pengadilan akan memanggil suami sebagai Tergugat.

Dalam gugatan, isteri dapat menjelaskan peristiwa KDRT. Selain itu, isteri dapat menjelaskan pertengkaran, pisah rumah, atau fakta lain yang terjadi.

Karena itu, surat gugatan sebaiknya menggambarkan masalah rumah tangga secara lengkap.

Anda juga dapat membaca artikel Proses Perceraian di Pengadilan Agama untuk memahami tahap persidangan.

Perceraian Korban KDRT di Pengadilan Negeri

Untuk pasangan non-Muslim, isteri mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri.

Penggugat perlu menjelaskan alasan perceraian dalam surat gugatan. Selain itu, Penggugat perlu menyebutkan peristiwa KDRT jika ingin menjadikannya dasar perceraian.

Selanjutnya, hakim akan memeriksa para pihak, saksi, dan bukti. Karena itu, persiapan gugatan dan pembuktian mempunyai peran penting.

Syarat Mengurus Perceraian di Pengadilan

Secara umum, isteri perlu menyiapkan beberapa dokumen.

Dokumen tersebut antara lain:

  1. KTP Penggugat;
  2. alamat lengkap Tergugat;
  3. Buku Nikah untuk pasangan Muslim;
  4. Akta Perkawinan Dukcapil untuk pasangan non-Muslim;
  5. Akta Kelahiran Anak jika meminta hak asuh;
  6. Kartu Keluarga;
  7. saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga;
  8. surat gugatan cerai; dan
  9. bukti KDRT jika tersedia.

Selain itu, Penggugat dapat menyiapkan dokumen lain yang berhubungan dengan alasan cerai. Karena itu, sebaiknya seluruh bukti mulai dikumpulkan sebelum persidangan.

Apakah Korban KDRT Bisa Meminta Hak Asuh Anak?

Bisa. Jika pasangan mempunyai anak, isteri dapat meminta hak asuh dalam gugatan perceraian. Selain itu, isteri juga dapat meminta nafkah anak.

Dalam perkara hak asuh, hakim akan melihat kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, fakta mengenai KDRT dapat menjadi salah satu pertimbangan penting.

Misalnya, hakim dapat melihat apakah perilaku suami membahayakan anak. Dengan demikian, bukti mengenai kondisi rumah tangga juga dapat relevan dalam perkara hak asuh.

Laporan Polisi untuk Korban KDRT

Selain mengajukan perceraian, korban juga dapat menempuh jalur pidana jika mengalami KDRT.

Pasal 5 huruf a jo. Pasal 44 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur kekerasan fisik.

Ketentuan tersebut menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

Dengan demikian, korban dapat melaporkan kekerasan fisik kepada kepolisian. Namun, proses pidana dan perceraian merupakan dua proses hukum yang berbeda.

Selain itu, korban tidak harus menunggu proses pidana selesai untuk mengajukan perceraian. Karena itu, isteri dapat mempertimbangkan kedua jalur tersebut sesuai kondisi kasus.

Apakah Laporan Polisi Wajib untuk Mengajukan Cerai?

Tidak. Pengadilan tidak mensyaratkan laporan polisi sebagai syarat mutlak untuk mengajukan gugatan perceraian.

Namun, laporan polisi dapat membantu jika korban ingin membuktikan adanya KDRT. Selain itu, hasil visum atau dokumen medis juga dapat mendukung gugatan.

Karena itu, korban sebaiknya menyimpan seluruh bukti yang masih tersedia.

Kesimpulan

Perceraian korban KDRT di Pengadilan dapat menggunakan alasan kekejaman atau penganiayaan berat.

Pasal 19 huruf d PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf d KHI memberikan dasar untuk alasan tersebut. Selain itu, korban dapat menggunakan alasan pertengkaran terus-menerus jika fakta rumah tangga mendukungnya.

Jika korban memiliki bukti KDRT, sebaiknya sertakan bukti tersebut dalam proses pembuktian. Namun, korban tetap dapat mengajukan perceraian walaupun tidak memiliki laporan polisi.

Dengan demikian, hal terpenting adalah menjelaskan fakta rumah tangga secara jelas serta menyiapkan bukti dan saksi.

Konsultasi Perceraian Korban KDRT

Legal Keluarga membantu klien dalam perkara perceraian, hak asuh anak, nafkah anak, dan masalah keluarga lainnya.

Selain itu, kami dapat membantu menyusun gugatan, memeriksa bukti, serta mendampingi proses persidangan.

Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai perceraian korban KDRT di Pengadilan, silakan hubungi:

Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id

Butuh Pendampingan Pengacara?

Hubungi tim Legal Keluarga sekarang untuk mendapatkan solusi hukum yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Syukrian, S.H., advokat Legal Keluarga

Syukrian, SH

Chief Customer Officer
Legal Keluarga

WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!
👋 Hi, how can I help?