Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur

Syarat perwalian anak di bawah umur perlu diperhatikan ketika keluarga ingin meminta pengadilan menetapkan seseorang sebagai wali anak.

Perwalian umumnya diperlukan ketika anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak.

Selain itu, keluarga dapat membutuhkan penetapan wali untuk mengurus kepentingan hukum anak, seperti warisan, asuransi, rekening, atau aset yang menjadi hak anak.

Karena itu, calon wali perlu memenuhi persyaratan dan menyiapkan dokumen sebelum mengajukan permohonan ke pengadilan.

Baca Juga: Hukum Perwalian Anak di Indonesia.

Kapan Anak Membutuhkan Wali?

Anak dapat membutuhkan wali ketika orang tua tidak dapat menjalankan kekuasaan dan tanggung jawabnya.

Misalnya, kedua orang tua telah meninggal dunia, keberadaan orang tua tidak diketahui, atau terdapat keadaan lain yang membuat anak tidak berada dalam kekuasaan orang tua.

Selain itu, kebutuhan wali dapat muncul ketika anak mempunyai kepentingan hukum yang harus diwakili oleh orang dewasa.

Contohnya, anak memperoleh warisan atau manfaat asuransi tetapi belum dapat melakukan tindakan hukum sendiri.

Berapa Usia Anak yang Memerlukan Perwalian?

Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua.

Karena itu, pembahasan syarat perwalian anak di bawah umur umumnya berkaitan dengan anak yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah menikah.

Namun, usia bukan satu-satunya faktor.

Kondisi orang tua dan kebutuhan hukum anak juga menentukan apakah keluarga membutuhkan penetapan wali.

Siapa yang Dapat Menjadi Wali Anak di Bawah Umur?

Calon wali dapat berasal dari keluarga anak, saudara, orang lain, atau badan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan pada prinsipnya mengutamakan keluarga anak atau orang lain yang telah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik.

Selain itu, PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali mengatur lebih khusus mengenai pihak yang dapat menjadi wali serta persyaratannya.

Karena itu, hubungan darah dengan anak tidak otomatis membuat seseorang memperoleh kedudukan sebagai wali.

Syarat Calon Wali Anak

Syarat perwalian anak di bawah umur tidak hanya berkaitan dengan kelengkapan dokumen.

Pengadilan juga perlu melihat kelayakan calon wali.

Secara umum, calon wali perlu menunjukkan bahwa dirinya:

1. telah dewasa;
2. mampu melakukan perbuatan hukum;
3. mempunyai hubungan atau kepentingan yang jelas dengan anak;
4. mampu melindungi kepentingan anak;
5. mempunyai perilaku yang baik;
6. tidak mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan anak; dan
7. memenuhi ketentuan lain sesuai kedudukannya sebagai keluarga, saudara, orang lain, atau badan hukum.

Namun, persyaratan dapat berbeda menurut kategori calon wali.

Karena itu, calon wali juga perlu memperhatikan PP Nomor 29 Tahun 2019 dan aturan pelaksanaannya.

Dokumen untuk Permohonan Perwalian Anak

Selain memenuhi persyaratan sebagai calon wali, Pemohon perlu menyiapkan dokumen.

Secara umum, dokumen tersebut dapat meliputi:

1. KTP Pemohon;
2. Kartu Keluarga Pemohon;
3. Akta Kelahiran Anak;
4. Kartu Keluarga Anak;
5. Buku Nikah atau Akta Perkawinan orang tua;
6. Akta Kematian orang tua jika telah meninggal dunia;
7. dokumen yang menunjukkan hubungan Pemohon dengan anak;
8. dokumen mengenai kondisi orang tua jika masih hidup;
9. dokumen pendukung mengenai kepentingan anak; dan
10. dokumen lain sesuai permintaan pengadilan atau ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Pemohon perlu menjelaskan alasan mengapa dirinya meminta penetapan sebagai wali.

Baca juga: Cara Mengurus Perwalian Anak di Pengadilan.

Apakah Perlu Persetujuan Keluarga?

Persetujuan keluarga tidak dapat dianggap sebagai syarat mutlak dalam setiap permohonan perwalian.

Namun, dalam kondisi tertentu, sikap atau persetujuan keluarga dapat membantu menjelaskan bahwa tidak terdapat perselisihan mengenai calon wali. contoh, hakim bisa saja meminta agar keluarga hadir untuk menjadi saksi.

Misalnya, kakek atau nenek mengajukan diri sebagai wali setelah kedua orang tua anak meninggal dunia. Dalam keadaan seperti itu, keterangan anggota keluarga lain dapat memperjelas kondisi anak.

Sebaliknya, jika muncul perselisihan mengenai siapa yang seharusnya menjadi wali, hakim akan menilai bukti dan kepentingan anak.

Karena itu, kondisi setiap keluarga dapat menghasilkan kebutuhan bukti yang berbeda.

Apakah Perlu Rekomendasi Dinas Sosial?

Dalam mekanisme penunjukan wali berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019, aspek penilaian sosial mempunyai peran penting.

Selain itu, pemerintah telah menerbitkan Permensos Nomor 7 Tahun 2024 yang mengatur lebih lanjut mengenai pelaksanaan penunjukan wali, termasuk Tim Pertimbangan Penunjukan Wali.

Karena itu, dalam perkara yang tunduk pada mekanisme tersebut, calon wali perlu memperhatikan aturan terkait penunjukan wali tersebut.

Perlu diketahui permohonan wali yang diajukan ke Pengadilan oleh keluarga tidak memerlukan izin dari dinas sosial.

Apakah Permohonan Perwalian Memerlukan Saksi?

Dalam praktik persidangan, saksi dapat membantu menjelaskan kondisi anak dan hubungan Pemohon dengan anak.

Misalnya, saksi dapat menerangkan:

1. hubungan keluarga;
2. kondisi orang tua anak;
3. siapa yang selama ini merawat anak;
4. kelayakan calon wali; dan
5. alasan keluarga membutuhkan penetapan wali.

Karena itu, Pemohon sebaiknya menyiapkan saksi yang benar-benar mengetahui keadaan anak dan keluarga.

Namun, jumlah dan kebutuhan saksi dapat menyesuaikan pembuktian dalam masing-masing perkara.

Syarat Tambahan Jika Berkaitan dengan Harta Anak

Jika permohonan perwalian berkaitan dengan aset atau hak keuangan anak, Pemohon perlu menyiapkan dokumen tambahan.

Misalnya:

1. sertifikat tanah;
2. dokumen kepemilikan rumah;
3. rekening atau deposito;
4. polis asuransi;
5. surat keterangan waris atau penetapan ahli waris; atau
6. dokumen lain yang menunjukkan hak anak atas aset tersebut.

Namun, penetapan sebagai wali tidak selalu berarti wali bebas menjual aset anak.

Jika wali ingin menjual tanah atau rumah milik anak, keluarga dapat membutuhkan izin pengadilan tersendiri.

Baca juga: Penetapan Izin Jual Aset Anak di Bawah Umur.

Kesimpulan

Syarat perwalian anak di bawah umur mencakup persyaratan calon wali, identitas anak, hubungan keluarga, kondisi orang tua, serta bukti mengenai kepentingan anak.

Selain itu, Pemohon perlu menyiapkan dokumen yang sesuai dengan tujuan perwalian.

Jika perwalian berkaitan dengan warisan, asuransi, atau harta anak, Pemohon juga perlu menyiapkan dokumen mengenai aset tersebut.

Karena itu, keluarga sebaiknya terlebih dahulu menentukan tujuan penetapan wali sebelum menyiapkan permohonan dan dokumen pendukung.

Hubungi kami :

Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id