Gugatan Pembagian Harta Gono Gini

Putusan cerai mengakhiri perkawinan, tetapi tidak otomatis membagi harta. Kecuali hakim secara tegas memutus pembagian harta di dalam perkara cerai, harta bersama tetap tercatat atas nama para pihak sebagaimana sebelumnya. Untuk memperoleh pembagian yang mengikat, diperlukan gugatan tersendiri.

Gugatan ini menjadi penting ketika satu pihak menguasai aset dan pihak lain tidak pernah menerima bagiannya. Tanpa putusan pengadilan, bank, kantor pertanahan, atau pihak ketiga umumnya tidak dapat mengubah status kepemilikan aset yang masih tercatat atas nama salah satu pihak.

Pembagian harta bersama berpijak pada ketentuan berikut:

• Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 — harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
• Pasal 36 — harta bawaan masing-masing pihak tetap berada di bawah penguasaan pihak yang memilikinya, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.
• Pasal 37 — bila perkawinan putus, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.
• Pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam — bagi pasangan Muslim, masing-masing pihak berhak atas separuh harta bersama setelah perceraian.
• Pasal 128 dan 129 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata — bagi pasangan non-Muslim, dikenal pemisahan harta bersama dan harta bawaan.

Karena itu, jalur pengadilan mengikuti hukum yang berlaku bagi para pihak. Penjelasan umum mengenai objek dan cara pembagian ada pada halaman harta gono-gini.

Yang pada dasarnya termasuk harta bersama:

• Penghasilan, tabungan, dan deposito yang diperoleh selama perkawinan.
• Kendaraan, perabot, dan peralatan rumah tangga yang dibeli selama perkawinan.
• Properti yang dibeli selama perkawinan, meski sertifikat tercatat atas nama satu pihak.
• Keuntungan usaha yang dijalankan selama perkawinan.

Yang tidak otomatis dibagi:

• Harta bawaan yang dibawa masing-masing pihak sebelum perkawinan.
• Harta yang diperoleh dari hibah, warisan, atau hadiah, kecuali disepakati lain.
• Aset milik pihak ketiga, termasuk aset orang tua atau perusahaan yang bukan milik para pihak.
• Aset yang masih dijaminkan atau dalam status kredit, yang penyelesaiannya perlu memperhitungkan kewajiban kepada bank.

1. Konsultasi dan inventarisasi aset. Menyusun daftar aset, nilai perkiraan, dan status kepemilikan masing-masing.
2. Penyusunan gugatan. Memuat identitas pihak, uraian harta, dasar hukum, dan petitum yang jelas mengenai bagian yang diminta.
3. Pendaftaran perkara. Gugatan didaftarkan ke pengadilan yang berwenang, disertai pembayaran panjar biaya perkara.
4. Mediasi. Hakim mewajibkan mediasi. Banyak perkara harta selesai pada tahap ini melalui kesepakatan pembagian.
5. Pembuktian. Dokumen kepemilikan, bukti perolehan, dan saksi diajukan untuk membuktikan asal-usul harta.
6. Putusan dan pelaksanaan. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, pembagian dijalankan sesuai amar putusan, termasuk pengurusan dokumen kepemilikan bila diperlukan.

Keberhasilan gugatan sangat bergantung pada bukti. Dokumen yang biasanya disiapkan:

• Putusan cerai yang berkekuatan hukum tetap dan akta cerai.
• Akta nikah atau kutipan akta perkawinan.
• Bukti kepemilikan: sertifikat, buku pemilik kendaraan, buku tabungan, atau laporan rekening.
• Bukti waktu perolehan: kwitansi, akad kredit, atau tanggal pembelian yang menunjukkan aset diperoleh selama perkawinan.
• Bukti penghasilan atau kontribusi masing-masing pihak.
• Minimal dua orang saksi yang mengetahui perolehan harta.

Bila sebagian bukti tidak tersedia, pengadilan dapat menilai dari bukti lain yang saling menguatkan. Karena itu, inventarisasi dokumen sebaiknya dilakukan sejak awal, bukan menjelang sidang pembuktian.

• Aset tercatat atas nama pihak ketiga. Perlu pembuktian bahwa aset sebenarnya dibeli dengan harta bersama.
• Aset dialihkan sebelum gugatan diajukan. Semakin cepat diketahui, semakin besar peluang mempertahankan aset dalam sengketa.
• Aset berada di luar negeri. Penanganannya memerlukan koordinasi dan bukti tambahan.
• Kredit belum lunas. Pembagian biasanya memperhitungkan sisa kewajiban dan persetujuan bank.
• Tidak ada dokumen kepemilikan. Perlu bukti pendukung lain, termasuk keterangan saksi.

Untuk pemeriksaan di tingkat pertama, rentang yang umum adalah empat sampai delapan bulan, bergantung pada jumlah aset, tingkat sengketa, dan jadwal sidang. Perkara yang berlanjut ke banding atau kasasi memerlukan waktu lebih panjang.

Biaya terdiri atas panjar biaya perkara yang ditetapkan pengadilan dan honor pengacara yang disepakati terpisah. Jika diperlukan penilaian aset, biaya appraisal menjadi komponen tambahan. Rincian disampaikan terbuka pada tahap konsultasi setelah ruang lingkup perkara dipahami.

Apakah harta bisa dibagi tanpa ke pengadilan?

Bisa, melalui kesepakatan tertulis. Namun untuk aset yang masih terikat kredit, sertifikat bersama, atau berpotensi disengketakan ahli waris, penetapan pengadilan memberi kepastian hukum yang lebih kuat.

Bisakah gugatan harta diajukan bersamaan dengan gugatan cerai?

Bisa. Pembagian harta dapat dimasukkan sebagai tuntutan dalam gugatan cerai. Jika tidak diajukan saat itu, gugatan pembagian harta masih dapat diajukan tersendiri setelah perceraian.

Bagaimana jika harta sudah dialihkan ke pihak lain?

Pengalihan tanpa persetujuan dapat dipersoalkan. Keberhasilannya bergantung pada bukti waktu pengalihan, iktikad pihak penerima, dan kemampuan menelusuri aset.

Apakah harta bawaan ikut dibagi?

Pada dasarnya tidak. Harta bawaan tetap menjadi milik pihak yang membawanya, kecuali ada perjanjian kawin atau pembuktian bahwa harta tersebut bercampur dengan harta bersama.