Legal Keluarga — kantor pengacara perceraian Jakarta

Artikel

Bolehkah Hibah Harta ke Anak Angkat ?

Pertanyaan:

Bolehkah orang tua menghibahkan seluruh hartanya kepada anak angkat?

Jawaban:

Pengertian Hibah

Hibah merupakan pemberian harta secara cuma-cuma kepada orang lain.

Pemberi hibah memberikan harta tersebut secara sukarela.

Selain itu, pemberi hibah tidak meminta imbalan dari penerima hibah.

Seseorang dapat memberikan hibah ketika masih hidup.

Harta hibah dapat berupa benda bergerak maupun tidak bergerak.

Misalnya, hibah dapat berupa rumah, apartemen, tanah, deposito, tabungan, emas, atau saham perusahaan.

Namun, dalam praktik keluarga, hibah sering menimbulkan sengketa.

Misalnya, orang tua memiliki anak kandung dan anak angkat.

Kemudian, orang tua ingin memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat.

Dalam kondisi tersebut, anak kandung dapat merasa keberatan.

Contoh lain juga dapat terjadi ketika orang tua hanya mempunyai anak angkat.

Kemudian, orang tua ingin memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat tersebut.

Sementara itu, saudara atau keluarga sedarah merasa mempunyai hak atas harta keluarga.

Karena itu, muncul pertanyaan: bolehkah orang tua menghibahkan seluruh harta kepada anak angkat?

Apakah Boleh Hibah Seluruh Harta ke Anak Angkat?

Pada prinsipnya, anak angkat bukan ahli waris karena hubungan darah.

Anak angkat juga tidak menjadi ahli waris hanya karena proses pengangkatan anak.

Namun, anak angkat tetap dapat memperoleh harta melalui mekanisme lain.

Salah satunya melalui hibah.

Selain itu, hukum Islam juga mengenal wasiat wajibah untuk anak angkat dalam kondisi tertentu.

Karena itu, orang tua angkat tetap dapat memberikan harta kepada anak angkat.

Namun, orang tua perlu memperhatikan batas dan aturan hukum yang berlaku.

Hibah untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur hibah dalam Pasal 210 KHI.

Pasal 210 ayat (1) menyatakan:

“Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.”

Ketentuan tersebut membatasi jumlah hibah.

Dengan demikian, seseorang dapat menghibahkan paling banyak 1/3 dari harta bendanya menurut ketentuan tersebut.

Karena itu, orang tua angkat pada prinsipnya tidak dapat memberikan seluruh hartanya kepada anak angkat melalui hibah menurut KHI.

Bagaimana dengan Wasiat Wajibah untuk Anak Angkat?

Selain hibah, KHI juga mengatur wasiat wajibah.

Pasal 209 ayat (2) KHI menyatakan:

“Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Hibah dan wasiat wajibah merupakan dua hal yang berbeda.

Hibah berlangsung ketika pemberi hibah masih hidup.

Sementara itu, wasiat wajibah berkaitan dengan harta setelah orang tua angkat meninggal dunia.

Karena itu, jangan menyamakan hibah dengan wasiat wajibah.

Namun, keduanya sama-sama dapat memberikan manfaat kepada anak angkat.

Mengapa Hibah Tidak Boleh Mengabaikan Hak Ahli Waris?

Orang tua perlu memperhatikan hak pihak lain sebelum memberikan harta.

Hal ini penting terutama jika pemberi hibah masih memiliki ahli waris.

Jika orang tua memberikan seluruh harta kepada satu pihak, ahli waris lain dapat merasa dirugikan.

Karena itu, pembatasan hibah dapat mencegah sengketa keluarga.

Selain itu, aturan tersebut membantu menjaga hak ahli waris yang sah.

Dengan demikian, orang tua sebaiknya tidak menggunakan hibah untuk menghilangkan seluruh hak ahli waris.

Hibah untuk Anak Angkat Menurut KUHPerdata

KUHPerdata juga mengatur hibah.

Pasal 1666 KUHPerdata pada pokoknya menjelaskan hibah sebagai suatu persetujuan.

Dalam hibah, pemberi hibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma kepada penerima hibah.

Selain itu, pemberi hibah melakukan penyerahan tersebut ketika masih hidup.

Pada prinsipnya, pemberi hibah tidak dapat menarik kembali hibah tersebut secara bebas.

Namun, KUHPerdata tetap memberikan perlindungan terhadap bagian mutlak ahli waris tertentu.

Legitime Portie dalam KUHPerdata

KUHPerdata mengenal istilah legitime portie.

Pasal 913 KUHPerdata mengatur bagian mutlak bagi ahli waris tertentu dalam garis lurus.

Artinya, pemberi warisan tidak dapat menghilangkan bagian mutlak tersebut melalui hibah atau wasiat.

Karena itu, seseorang tidak bebas memberikan seluruh hartanya jika tindakan tersebut melanggar legitime portie.

Namun, perlindungan legitime portie tidak berlaku kepada semua ahli waris secara otomatis.

KUHPerdata memberikan perlindungan tersebut kepada ahli waris tertentu yang termasuk legitimaris.

Dengan demikian, keluarga perlu melihat siapa saja ahli waris yang mempunyai hak atas legitime portie.

Apakah Orang Tua Bisa Menghibahkan Seluruh Harta ke Anak Angkat Menurut KUHPerdata?

Jawabannya bergantung pada kondisi ahli waris pemberi hibah.

Jika pemberi hibah mempunyai legitimaris, pemberi hibah tidak dapat menghapus bagian mutlak mereka.

Karena itu, hibah kepada anak angkat tidak boleh mengurangi legitime portie tersebut.

Namun, jika tidak ada legitimaris yang haknya terganggu, analisis hukumnya dapat berbeda.

Dengan demikian, tidak tepat jika setiap hibah seluruh harta otomatis batal.

Pengadilan perlu melihat komposisi ahli waris dan hak masing-masing pihak.

Akibat Hukum Jika Orang Tua Menghibahkan Seluruh Harta kepada Anak Angkat

Sengketa dapat muncul jika hibah melanggar hak pihak lain.

Ahli waris yang merasa haknya terganggu dapat menempuh upaya hukum.

Misalnya, ahli waris dapat mengajukan gugatan pembatalan atau pengurangan hibah sesuai dasar hukumnya.

Selain itu, ahli waris dapat meminta pengadilan memeriksa sah atau tidaknya hibah.

Namun, pengadilan akan melihat fakta setiap perkara.

Pengadilan juga akan memeriksa hubungan para pihak, bentuk hibah, dan hak ahli waris.

Karena itu, tidak setiap hibah kepada anak angkat otomatis batal.

Pengadilan Mana yang Menangani Sengketa Hibah?

Jenis pengadilan bergantung pada dasar hukum dan para pihak.

Untuk pihak Muslim, sengketa hibah tertentu dapat masuk ke kewenangan Pengadilan Agama.

Sementara itu, dalam perkara perdata umum, Pengadilan Negeri dapat memiliki kewenangan.

Karena itu, pihak yang ingin menggugat perlu menentukan dasar hukum lebih dahulu.

Selain itu, pihak tersebut perlu melihat hubungan hukum para pihak dan objek sengketa.

Cara Menghindari Sengketa Hibah

Orang tua sebaiknya merencanakan hibah dengan hati-hati.

Pertama, tentukan nilai harta yang akan menjadi objek hibah.

Selanjutnya, periksa siapa saja ahli waris yang mempunyai hak.

Setelah itu, periksa batas hibah menurut hukum yang berlaku.

Selain itu, gunakan dokumen hibah yang jelas.

Dengan langkah tersebut, keluarga dapat mengurangi risiko sengketa setelah pemberi hibah meninggal dunia.

Kesimpulan

Hibah harta ke anak angkat pada prinsipnya boleh.

Namun, pemberi hibah tetap harus memperhatikan aturan hukum.

Menurut KHI, Pasal 210 ayat (1) membatasi hibah paling banyak 1/3 harta benda.

Selain itu, Pasal 209 ayat (2) KHI mengatur wasiat wajibah untuk anak angkat paling banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkat.

Sementara itu, KUHPerdata melindungi legitime portie ahli waris tertentu.

Karena itu, orang tua tidak boleh menggunakan hibah untuk menghilangkan bagian mutlak legitimaris.

Dengan demikian, hibah kepada anak angkat sebaiknya tetap memperhatikan hak ahli waris dan aturan yang berlaku.

Konsultasi Hibah dan Warisan

Legal Keluarga membantu klien dalam perkara hibah, warisan, pembagian harta, dan sengketa ahli waris.

Selain itu, kami dapat membantu memeriksa dokumen hibah serta mendampingi proses di pengadilan.

Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai hibah harta ke anak angkat, silakan hubungi:

Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id

Butuh Pendampingan Pengacara?

Hubungi tim Legal Keluarga sekarang untuk mendapatkan solusi hukum yang tepat sesuai kebutuhan Anda.

Syukrian, S.H., advokat Legal Keluarga

Syukrian, SH

Chief Customer Officer
Legal Keluarga