Pengadilan sudah menghukum ayah untuk membayar nafkah anak setiap bulan. Namun, setelah perceraian selesai, ayah tidak menjalankan kewajiban tersebut. Apa yang dapat dilakukan oleh ibu?
Secara hukum, ibu dapat meminta pengadilan menjalankan putusan melalui permohonan eksekusi. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 bahkan menegaskan bahwa kewajiban nafkah anak dapat ditempuh melalui mekanisme Pasal 196 HIR atau Pasal 207 RBg serta Pasal 197 HIR atau Pasal 208 RBg.
Namun, persoalan tidak selesai hanya dengan mengatakan, “ajukan eksekusi”.
Nafkah anak mempunyai karakter yang berbeda dengan utang biasa. Anak membutuhkan biaya makan, sekolah, kesehatan, dan kebutuhan sehari-hari setiap bulan. Sementara itu, hukum acara eksekusi Indonesia masih menggunakan mekanisme umum berupa teguran, sita aset, dan jika perlu penjualan aset.
Di sinilah masalah praktik muncul.
Apakah Putusan Nafkah Anak Bisa Dieksekusi?
Bisa. SEMA Nomor 1 Tahun 2025 memberikan dasar yang lebih jelas bagi pihak yang ingin menagih nafkah anak berdasarkan putusan pengadilan.
Artinya, ketika ayah tidak membayar nafkah sebagaimana amar putusan, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan yang menangani perkara tersebut.
Namun, pengadilan tidak langsung mengambil uang dari rekening ayah atau langsung menyita hartanya.
Pengadilan tetap harus menjalankan tahapan hukum acara.
Tahap Pertama: Mengajukan Permohonan Eksekusi
Ibu atau pihak yang berhak lebih dahulu mengajukan permohonan eksekusi.
Pasal 196 HIR pada pokoknya mengatur bahwa apabila pihak yang kalah tidak menjalankan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat meminta Ketua Pengadilan menjalankan putusan tersebut.
Setelah menerima permohonan, Ketua Pengadilan memanggil pihak yang tidak menjalankan putusan.
Ketua Pengadilan kemudian memberikan teguran agar termohon melaksanakan isi putusan secara sukarela.
Tahap tersebut dikenal sebagai aanmaning.
Apa Itu Aanmaning?
Aanmaning merupakan teguran resmi dari Ketua Pengadilan kepada pihak yang tidak menjalankan putusan.
Dalam tahap ini, pengadilan pada dasarnya masih meminta ayah melaksanakan kewajibannya secara sukarela.
Standar pelayanan pengadilan juga menempatkan aanmaning sebagai salah satu tahapan awal eksekusi. Ketua Pengadilan memberikan peringatan kepada termohon untuk memenuhi isi putusan dalam waktu yang diberikan menurut hukum acara.
Jadi, ketika ibu mengajukan permohonan eksekusi hari ini, pengadilan tidak otomatis menyita harta ayah pada hari yang sama.
Prosedur tetap berjalan terlebih dahulu.
Bagaimana Jika Setelah Aanmaning Ayah Tetap Tidak Membayar?
Jika ayah tetap tidak menjalankan putusan, persoalannya masuk ke tahap yang lebih rumit.
Pasal 197 HIR pada prinsipnya membuka ruang bagi Ketua Pengadilan untuk memerintahkan sita eksekusi terhadap harta termohon guna memenuhi kewajiban pembayaran.
Secara teoritis, urutannya terlihat sederhana:
putusan → permohonan eksekusi → aanmaning → tidak membayar → sita eksekusi.
Namun, dalam perkara nafkah anak, pertanyaan berikutnya justru menjadi sangat penting:
aset apa yang akan disita?
Putusan Nafkah Anak Biasanya Tidak Menentukan Aset sebagai Jaminan
Putusan perceraian pada umumnya hanya menghukum ayah untuk memberikan nafkah anak sejumlah tertentu setiap bulan.
Misalnya:
Ayah wajib membayar nafkah anak sebesar Rp5.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri.
Amar seperti itu biasanya tidak menyatakan:
“Apabila ayah tidak membayar, maka rumah A, mobil B, atau tanah C menjadi jaminan pembayaran nafkah anak.”
Pengadilan perceraian juga tidak lazim sejak awal menunjuk aset tertentu sebagai jaminan pembayaran nafkah bulanan.
Karena itu, ketika ayah kemudian berhenti membayar, ibu menghadapi persoalan baru.
Apakah Aset yang Tidak Disebut dalam Putusan Bisa Disita?
Secara hukum acara, pada prinsipnya mungkin.
Untuk putusan pembayaran sejumlah uang, hukum acara mengenal sita eksekusi terhadap harta milik termohon setelah ia tidak menjalankan putusan secara sukarela.
Artinya, aset tidak harus selalu tercantum terlebih dahulu dalam amar sebagai “jaminan nafkah”.
Namun, hal tersebut tidak berarti pengadilan dapat langsung mengambil sembarang aset milik ayah.
Pengadilan harus mengetahui objek yang akan menjadi sasaran eksekusi.
Selain itu, aset tersebut harus benar-benar milik termohon.
Jika ternyata aset milik pihak ketiga, sedang menjadi jaminan bank, atau mempunyai persoalan hukum lain, proses akan menjadi lebih rumit.
Karena itu, kalimat “kalau tidak membayar, tinggal sita aset ayah” sebenarnya terlalu sederhana.
Masalah Besarnya: Ibu Harus Mengetahui Aset Ayah
Inilah salah satu hambatan terbesar dalam praktik.
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pernah menjelaskan bahwa kendala yang sering muncul dalam eksekusi nafkah isteri dan anak adalah pemohon tidak mengetahui barang milik mantan suami yang dapat dimohonkan untuk eksekusi.
Misalnya, ibu mengetahui bahwa mantan suaminya mempunyai penghasilan.
Namun, apakah ibu mengetahui:
- nomor rekeningnya;
- saldo rekeningnya;
- sertifikat tanah yang masih atas namanya;
- kendaraan yang masih ia miliki;
- deposito;
- saham;
- atau aset lain yang mempunyai nilai?
Belum tentu.
Padahal, proses sita eksekusi membutuhkan objek yang jelas.
Apakah Pengadilan Otomatis Mencari Seluruh Aset Ayah?
Belum ada mekanisme sederhana seperti itu.
Tulisan resmi di lingkungan Badan Peradilan Umum juga mengakui masalah penelusuran aset dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Dalam praktik sekarang, pemohon pada akhirnya sering harus memberikan informasi mengenai aset atau rekening termohon yang dapat menjadi sasaran eksekusi.
Masalahnya, data tersebut tersebar di bank, BPN, Samsat, perusahaan efek, dan berbagai lembaga lain. Masyarakat juga tidak mempunyai akses bebas terhadap seluruh informasi tersebut.
Akibatnya, muncul situasi yang cukup ironis.
Ibu mempunyai putusan pengadilan.
Ayah mempunyai kewajiban hukum.
Ayah tidak membayar.
Namun, ibu tidak mengetahui harta apa yang dapat ia minta kepada pengadilan untuk dieksekusi.
Inilah salah satu alasan eksekusi pembayaran nafkah anak dapat menjadi sulit.
Bagaimana dengan Rekening Bank Ayah?
Secara teori, aset keuangan dapat menjadi bagian dari kekayaan termohon.
Namun, ibu tentu tidak mempunyai akses bebas terhadap informasi rekening mantan suaminya.
Perbankan juga mempunyai aturan mengenai kerahasiaan data nasabah.
Tulisan resmi lingkungan peradilan bahkan menyoroti belum adanya mekanisme yang sederhana bagi pemohon eksekusi untuk menelusuri rekening termohon. Kondisi tersebut dapat membuat pemohon mengalami kebuntuan ketika ia tidak mengetahui aset yang tersedia.
Karena itu, penyitaan rekening tidak sesederhana meminta pengadilan “cek semua rekening ayah”.
Nafkah Anak Dibutuhkan Setiap Bulan
Persoalan berikutnya justru lebih serius.
Misalnya, putusan menghukum ayah membayar nafkah sebesar Rp5.000.000 per bulan.
Januari ia membayar.
Februari ia tidak membayar.
Maret ia kembali tidak membayar.
Anak tetap membutuhkan uang sekolah dan makan pada Februari dan Maret.
Lalu apakah ibu harus mengajukan permohonan eksekusi?
Secara hukum, jalur tersebut memang tersedia untuk kewajiban yang sudah jatuh tempo.
Namun, proses eksekusi membutuhkan waktu.
Ibu harus mengajukan permohonan.
Pengadilan melakukan aanmaning.
Jika ayah tetap tidak membayar, barulah persoalan dapat bergerak menuju sita eksekusi.
Kemudian muncul lagi pertanyaan mengenai aset yang akan menjadi objek sita.
Sementara itu, anak membutuhkan nafkah sekarang.
Apakah Setiap Tunggakan Harus Dibawa ke Eksekusi?
Inilah bagian yang sampai sekarang masih menyisakan persoalan praktik.
SEMA Nomor 1 Tahun 2025 sudah memberikan kemajuan karena secara jelas menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak dapat ditempuh melalui permohonan eksekusi.
Namun, aturan tersebut belum menciptakan suatu sistem yang secara otomatis menarik nafkah dari penghasilan ayah setiap bulan.
Akibatnya, ketika ayah kembali menunggak, orang tua yang memegang hak asuh tetap berhadapan dengan masalah pelaksanaan putusan.
Karakter kewajiban bulanan inilah yang membedakan nafkah anak dengan pembayaran uang biasa.
Apakah Pengadilan Bisa Langsung Memotong Gaji Ayah?
Indonesia belum mempunyai sistem umum yang membuat setiap putusan nafkah anak otomatis berubah menjadi perintah pemotongan gaji oleh perusahaan.
Jadi, apabila putusan memerintahkan seorang ayah membayar Rp5.000.000 per bulan, bagian HR perusahaan tempat ayah bekerja tidak otomatis memotong Rp5.000.000 dari gajinya hanya berdasarkan putusan tersebut.
Mekanisme umum eksekusi masih harus berjalan.
Padahal, sistem pemotongan langsung seperti ini dapat memberikan kepastian pembayaran yang jauh lebih tinggi.
Bagaimana Negara Lain Menjalankan Nafkah Anak?
Inggris mempunyai mekanisme yang disebut Deduction from Earnings Order atau DEO.
Child Maintenance Service dapat menggunakan DEO untuk menarik nafkah langsung dari penghasilan orang tua yang mempunyai kewajiban membayar.
Ketika perusahaan menerima DEO, perusahaan wajib memotong jumlah nafkah dari pendapatan bersih pekerja dan mengirimkannya kepada Child Maintenance Service.
Section 31 Child Support Act 1991 bahkan memungkinkan mekanisme tersebut mencakup tunggakan, pembayaran yang akan jatuh tempo, atau keduanya.
Artinya, sistem tersebut tidak hanya bereaksi setelah tunggakan menjadi besar.
Mekanismenya dapat menjaga pembayaran nafkah secara berkelanjutan.
Australia Juga Mengenal Pemotongan dari Penghasilan
Australia mempunyai sistem serupa.
Services Australia dapat meminta perusahaan memotong child support langsung dari gaji, komisi, bonus, atau sejumlah jenis pendapatan lainnya.
Ketika pemberi kerja menerima perintah resmi, hukum mewajibkan perusahaan menjalankan pemotongan tersebut.
Dengan model ini, orang tua yang mengasuh anak tidak selalu harus mengejar pembayaran setiap bulan.
Negara mempunyai mekanisme yang menghubungkan kewajiban nafkah dengan sumber penghasilan pihak yang wajib membayar.
Mengapa Sistem Seperti Itu Penting?
Karena nafkah anak bukan hutang komersial biasa.
Kreditur mungkin masih dapat menunggu proses eksekusi beberapa bulan.
Anak tidak mempunyai kemewahan tersebut.
Anak membutuhkan makanan hari ini.
Sekolah meminta pembayaran sesuai jadwal.
Biaya kesehatan dapat muncul setiap saat.
Karena itu, mekanisme eksekusi nafkah idealnya mempunyai karakter yang cepat dan berkelanjutan.
Masalah di Indonesia bukan lagi sekadar apakah anak mempunyai hak atas nafkah.
Putusan pengadilan sudah memberikan hak tersebut.
Persoalan sebenarnya adalah:
bagaimana memastikan ayah benar-benar membayar setiap bulan?
Apakah Ayah yang Tidak Membayar Bisa Dilaporkan ke Polisi?
Dalam praktik, sebagian orang kemudian memilih jalur pidana.
Salah satu ketentuan yang sering menjadi dasar adalah Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
Pasal tersebut pada pokoknya melarang seseorang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya ketika hukum atau perjanjian mewajibkannya memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan.
Pasal 49 UU PKDRT memberikan ancaman pidana paling lama tiga tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000 terhadap penelantaran sebagaimana Pasal 9.
UU Perlindungan Anak juga melarang penelantaran anak.
Pasal 76B UU Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa setiap orang dilarang menempatkan atau membiarkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran.
Apakah Terlambat Membayar Satu Bulan Langsung Menjadi Pidana?
Tidak sesederhana itu. Polisi tetap harus memeriksa apakah fakta perkara memenuhi unsur tindak pidana penelantaran.
Karena itu, keterlambatan satu kali tidak otomatis membuat polisi langsung menetapkan seseorang sebagai tersangka.
Penyidik perlu melihat keadaan secara keseluruhan.
Misalnya, apakah ayah memang mampu tetapi sengaja tidak memberikan nafkah, berapa lama penelantaran berlangsung, bagaimana dampaknya kepada anak, serta fakta lain yang relevan.
Jadi, jalur pidana juga membutuhkan proses pembuktian.
Apakah Laporan Polisi Menjadi Solusi Cepat?
Belum tentu. Ibu dapat mempertimbangkan laporan pidana jika fakta memang menunjukkan penelantaran.
Namun, proses pidana tetap mengenal penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, dan proses berikutnya.
Dengan demikian, laporan polisi tidak otomatis membuat anak menerima uang nafkah pada minggu yang sama.
Padahal, kebutuhan anak berjalan setiap hari.
Karena itu, jalur pidana belum tentu menjawab kebutuhan mendesak mengenai pembayaran nafkah.
Jadi Apa yang Bisa Dilakukan Saat Ini?
Dalam kondisi hukum Indonesia sekarang, setidaknya ada dua jalur yang dapat dipertimbangkan.
Pertama, ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap tunggakan nafkah berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
Hitung terlebih dahulu jumlah tunggakan yang sudah jatuh tempo.
Badilag juga menyarankan pemohon menghitung kewajiban yang tidak dipenuhi serta mengidentifikasi aset milik mantan suami yang memungkinkan untuk menjadi objek eksekusi.
Pengadilan kemudian akan menjalankan tahapan aanmaning.
Jika ayah tetap tidak membayar, pemohon dapat meminta proses eksekusi berlanjut sesuai hukum acara.
Kedua, apabila fakta menunjukkan penelantaran yang memenuhi unsur pidana, ibu dapat mempertimbangkan laporan kepada kepolisian.
Namun, kedua jalur tersebut tetap mempunyai keterbatasan.
Eksekusi Nafkah Anak Masih Menjadi Problem Hukum
Di sinilah persoalan yang menurut kami masih belum sepenuhnya terjawab dalam sistem hukum Indonesia.
Secara normatif, negara menyediakan mekanisme eksekusi.
Namun, dalam praktik, pemohon masih menghadapi beberapa masalah:
- harus mengajukan permohonan eksekusi;
- harus melalui aanmaning;
- harus menghitung tunggakan;
- perlu mengetahui aset milik termohon;
- tidak mempunyai akses mudah untuk menelusuri aset;
- aset dapat berada pada pihak ketiga atau menjadi jaminan;
- dan seluruh proses membutuhkan waktu.
Lingkungan peradilan sendiri mengakui bahwa ketidaktahuan pemohon mengenai aset termohon menjadi salah satu hambatan utama dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang.
Padahal, nafkah anak mempunyai sifat yang rutin dan mendesak.
Karena itu, mekanisme eksekusi umum belum tentu memberikan jawaban yang ideal terhadap karakter nafkah anak.
Kesimpulan
Jika suami tidak membayar nafkah anak sesuai putusan pengadilan, ibu secara hukum dapat mengajukan permohonan eksekusi.
SEMA Nomor 1 Tahun 2025 sudah menegaskan penggunaan Pasal 196 HIR/207 RBg dan Pasal 197 HIR/208 RBg untuk kewajiban nafkah anak.
Namun, persoalan praktik jauh lebih kompleks.
Putusan nafkah anak biasanya hanya menetapkan jumlah pembayaran setiap bulan. Pengadilan umumnya tidak menentukan sejak awal rumah, mobil, rekening, atau aset tertentu sebagai jaminan apabila ayah tidak membayar.
Secara hukum acara, aset termohon memang dapat menjadi sasaran sita eksekusi dalam pelaksanaan putusan pembayaran uang.
Namun, ibu sering menghadapi kesulitan untuk mengetahui aset tersebut.
Pengadilan juga belum mempunyai sistem penelusuran aset otomatis dan terintegrasi yang membuat seluruh kekayaan termohon langsung terlihat ketika permohonan eksekusi masuk.
Karena itu, eksekusi nafkah anak secara praktik tidak sesederhana kalimat “kalau ayah tidak membayar, asetnya tinggal disita”.
Sementara itu, jalur pidana melalui dugaan penelantaran juga membutuhkan proses dan tidak otomatis memberikan nafkah kepada anak secara cepat.
Saat ini, langkah yang paling mungkin adalah mencoba mengajukan permohonan eksekusi atas tunggakan yang sudah jatuh tempo dan menyiapkan informasi mengenai aset termohon apabila tersedia.
Namun, persoalan ini sekaligus menunjukkan kebutuhan akan mekanisme yang lebih efektif.
Negara seperti Inggris dan Australia sudah mengenal sistem pemotongan penghasilan melalui pemberi kerja untuk pembayaran child support. Mekanisme seperti itu membuat kewajiban nafkah berjalan secara rutin tanpa memaksa orang tua yang mengasuh anak kembali berjuang melakukan eksekusi setiap kali pembayaran berhenti.
Pada akhirnya, putusan nafkah anak seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam amar putusan.
Kepastian hukum baru benar-benar terasa ketika anak menerima nafkah tersebut tepat waktu setiap bulan.
Legal Keluarga dapat membantu memeriksa putusan nafkah anak, menghitung tunggakan, menilai kemungkinan eksekusi, serta menentukan langkah hukum yang paling relevan berdasarkan kondisi perkara.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
