Apakah hak asuh anak pasti ke ibu jika orang tua bercerai? Jawabannya, tidak selalu. Untuk pasangan Muslim, ibu memang mempunyai prioritas mengasuh anak yang belum berumur 12 tahun. Namun, hukum tidak memberikan hak tersebut secara mutlak dalam semua keadaan.
Hakim tetap melihat keselamatan, kenyamanan, pola pengasuhan, dan kepentingan terbaik bagi anak. Karena itu, ayah tetap dapat memperoleh hak asuh apabila terdapat alasan dan bukti yang menunjukkan bahwa pengasuhan bersama ibu justru dapat merugikan anak.
Apa Aturan Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun?
Untuk pasangan Muslim, aturan utama terdapat dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam.
Pasal 105 KHI mengatur bahwa dalam hal terjadi perceraian:
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”
Selanjutnya, untuk anak yang sudah mumayyiz, KHI memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaan. Sementara itu, ayah tetap menanggung biaya pemeliharaan anak.
Aturan tersebut menjelaskan mengapa ibu mempunyai posisi yang kuat dalam perkara hak asuh anak di bawah 12 tahun.
Namun, kata “hak ibunya” tidak berarti hakim harus menyerahkan hak asuh kepada ibu dalam semua kondisi.
Hakim tetap mempunyai kewajiban menjaga kepentingan terbaik bagi anak.
Baca juga: Ibu Mendapatkan Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun
Apakah Hak Asuh Anak di Bawah 12 Tahun Pasti ke Ibu?
Tidak. Pasal 105 KHI memang menempatkan ibu sebagai pihak yang mempunyai hak utama untuk mengasuh anak yang belum berumur 12 tahun. Namun, hakim tidak hanya melihat umur anak.
Majelis juga akan melihat kemampuan ibu dalam menjaga keselamatan jasmani dan rohani anak.
Dasarnya dapat kita lihat dalam Pasal 156 huruf c KHI. Ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan kewenangan kepada Pengadilan Agama untuk memindahkan hak asuh apabila pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
Dengan demikian, hukum memang memberikan prioritas kepada ibu, tetapi prioritas tersebut dapat gugur apabila keadaan ibu bertentangan dengan kepentingan anak.
Kapan Hak Asuh Anak Bisa Beralih kepada Ayah?
Ayah dapat meminta hak asuh apabila mempunyai alasan yang kuat.
Misalnya, ibu menelantarkan anak, melakukan kekerasan, mempunyai perilaku yang membahayakan anak, atau tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
Dalam kondisi seperti itu, ayah dapat mengajukan bukti kepada pengadilan.
Hakim kemudian akan menilai kondisi kedua orang tua dan kebutuhan anak.
Karena itu, ayah tidak cukup hanya mengatakan bahwa dirinya mempunyai penghasilan lebih besar.
Kemampuan finansial memang penting. Namun, pengadilan juga melihat kedekatan emosional, pola pengasuhan, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari anak.
Apa yang Menjadi Pertimbangan Hakim?
Hakim dapat mempertimbangkan banyak faktor sebelum menentukan hak asuh.
Pertama, majelis akan melihat siapa yang selama ini lebih aktif mengurus anak. Pengadilan juga dapat menilai kedekatan emosional anak dengan ayah dan ibu.
Selanjutnya, hakim melihat lingkungan tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kestabilan kehidupan anak.
Perilaku masing-masing orang tua juga mempunyai peran penting.
Jika salah satu pihak melakukan kekerasan, menelantarkan anak, atau mempunyai perilaku yang mengganggu perkembangan anak, fakta tersebut dapat memengaruhi keputusan hakim.
Dengan demikian, hakim tidak hanya mempertimbangkan siapa ayah atau siapa ibu.
Kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pusat penilaian.
Apa Dasar Kepentingan Terbaik bagi Anak?
Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan prinsip penting setelah perceraian.
Ketentuan tersebut menegaskan:
“baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya”
Undang-undang kemudian menempatkan kepentingan anak sebagai dasar pelaksanaan kewajiban tersebut.
Artinya, perceraian tidak menghapus tanggung jawab ayah maupun ibu terhadap anak.
Karena itu, sengketa hak asuh seharusnya tidak hanya berfokus pada keinginan orang tua untuk “mendapatkan” anak.
Pengadilan harus melihat pengaturan mana yang memberikan perlindungan terbaik terhadap anak.
Bagaimana Jika Anak Sudah Berusia 12 Tahun?
Aturannya berbeda. Pasal 105 huruf b KHI memberikan hak kepada anak yang sudah mumayyiz untuk memilih apakah ia ingin berada dalam pemeliharaan ayah atau ibu.
Karena itu, ketika anak sudah berumur 12 tahun atau lebih, pendapat anak mempunyai peran yang jauh lebih besar.
Dalam praktik, hakim dapat meminta anak hadir untuk menyampaikan pilihannya.
Namun, pilihan anak tidak membuat hakim kehilangan kewenangan untuk menilai keadaan pengasuhan.
Jika pilihan tersebut ternyata membahayakan kepentingan anak, majelis tetap dapat mempertimbangkan keadaan lain.
Apakah Anak Usia 12 Tahun Pasti Bebas Memilih?
Anak memang mempunyai hak untuk menyampaikan pilihan.
Namun, pengadilan tetap harus memastikan bahwa anak memberikan pendapat secara bebas dan tidak berada di bawah tekanan salah satu orang tua.
Karena itu, hakim dapat mendengar anak secara langsung.
Majelis ingin mengetahui alasan anak memilih ibu atau ayah serta kondisi hubungan anak dengan kedua orang tuanya.
Jadi, pilihan anak merupakan pertimbangan penting, tetapi pengadilan tetap menempatkan kepentingan terbaik anak sebagai tujuan utama.
Bagaimana Jika Ayah dan Ibu Sudah Sepakat?
Ayah dan ibu dapat mencapai kesepakatan mengenai hak asuh.
Misalnya, keduanya sepakat bahwa anak akan tinggal bersama ibu.
Kesepakatan tersebut tentu membantu penyelesaian perkara.
Namun, pengadilan tetap mempunyai kewajiban memastikan bahwa isi kesepakatan tidak merugikan anak.
Terlebih jika anak sudah berumur 12 tahun atau lebih, dalam praktik beberapa majelis tetap meminta anak hadir.
Hakim dapat meminta anak menyampaikan apakah ia memang ingin tinggal bersama ibu atau ayah.
Karena itu, kesepakatan kedua orang tua tidak selalu membuat pendapat anak menjadi tidak penting.
Apakah Ayah Kehilangan Hak Bertemu Anak Jika Hak Asuh ke Ibu?
Tidak. Hak asuh kepada ibu tidak berarti ayah kehilangan hubungan dengan anak.
SEMA Nomor 1 Tahun 2017 memberikan aturan yang sangat penting mengenai masalah ini.
Rumusan Kamar Agama angka 4 mengatur bahwa amar mengenai hak asuh harus memuat kewajiban pemegang hadhanah untuk memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh agar dapat bertemu anak.
Mahkamah Agung juga menegaskan konsekuensinya.
Jika pemegang hak asuh terus menghalangi akses orang tua lainnya kepada anak, tindakan tersebut dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.
Dengan demikian, ibu yang memperoleh hak asuh tidak boleh menggunakan hak tersebut untuk memutus hubungan anak dengan ayahnya tanpa alasan yang sah.
Baca juga: Dapatkah Ayah Mendapatkan Hak Asuh Anak?
Apakah Ayah Tetap Memberikan Nafkah Jika Hak Asuh ke Ibu?
Ya. Hak asuh dan nafkah anak merupakan dua persoalan yang berbeda.
Pasal 105 huruf c KHI menempatkan biaya pemeliharaan anak pada ayah.
Karena itu, ayah tetap mempunyai kewajiban memenuhi kebutuhan anak walaupun ibu memegang hak asuh.
Kebutuhan tersebut dapat meliputi makanan, pendidikan, kesehatan, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan lain yang wajar.
Ayah tidak dapat menggunakan alasan bahwa anak tinggal bersama ibu untuk menghilangkan kewajiban nafkah.
Bagaimana Hak Asuh Anak untuk Pasangan Non-Muslim?
Pasangan non-Muslim menyelesaikan perkara perceraian dan hak asuh melalui Pengadilan Negeri.
Dalam perkara tersebut, Pasal 105 KHI tidak menjadi dasar yang sama seperti dalam perkara Muslim.
Karena itu, tidak tepat membuat rumus bahwa semua anak di bawah 12 tahun dalam perceraian non-Muslim pasti ikut ibu.
Pengadilan Negeri tetap melihat kepentingan terbaik bagi anak.
Pasal 41 UU Perkawinan juga mewajibkan kedua orang tua untuk terus memelihara dan mendidik anak setelah perceraian.
Dengan demikian, hakim akan melihat kondisi ayah, ibu, kehidupan anak, serta bukti yang muncul dalam persidangan.
Jadi, Apakah Hak Asuh Anak Pasti ke Ibu?
Tidak selalu.
Untuk pasangan Muslim, Pasal 105 KHI memang memberikan hak utama kepada ibu untuk mengasuh anak yang belum berumur 12 tahun.
Namun, hak tersebut bukan hak mutlak.
Pasal 156 KHI membuka kemungkinan perpindahan hak asuh apabila pemegang hadhanah tidak mampu menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
Selain itu, Pasal 41 UU Perkawinan menempatkan kepentingan anak sebagai dasar tanggung jawab ayah dan ibu setelah perceraian.
Jika anak sudah berumur 12 tahun, Pasal 105 KHI memberikan hak kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibu.
Karena itu, hakim akan melihat umur anak, kondisi kedua orang tua, pola pengasuhan, keselamatan anak, pendapat anak, serta seluruh bukti dalam persidangan.
Jadi, posisi hukumnya jelas: ibu mempunyai prioritas untuk anak di bawah 12 tahun dalam perkara Muslim, tetapi hak asuh anak tidak pasti selalu ke ibu.
Legal Keluarga dapat membantu menangani sengketa hak asuh anak, baik untuk mempertahankan hak asuh ibu maupun memperjuangkan hak asuh kepada ayah berdasarkan kondisi dan bukti dalam perkara.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
