Apa Itu Sita Marital?

Apa itu sita marital?

Sita marital adalah tindakan pengadilan untuk menjaga harta bersama suami dan isteri agar salah satu pihak tidak menjual, mengalihkan, menjaminkan, menyembunyikan, atau menghilangkan aset selama sengketa masih berlangsung.

Dalam praktik, sita marital sering muncul dalam perkara perceraian dan sengketa harta gono gini.

Tujuan utamanya bukan untuk langsung membagi harta.

Sebaliknya, pengadilan menggunakan sita marital untuk menjaga agar objek tetap tersedia sampai hakim menentukan status dan hak masing-masing pihak.

Karena itu, sita marital mempunyai fungsi preventif.

Pihak yang khawatir pasangannya akan mengalihkan harta dapat meminta pengadilan memberikan perlindungan terhadap aset tersebut.

Apa Pengertian Sita Marital?

Istilah sita marital sering juga disebut sita harta bersama atau marital beslag.

Secara sederhana, sita marital merupakan sita terhadap harta yang berkaitan dengan perkawinan.

Pengadilan dapat menggunakan mekanisme ini untuk menjaga aset selama proses hukum berlangsung.

Misalnya, suami dan isteri sedang berperkara mengenai perceraian dan harta bersama. Salah satu pihak mengetahui bahwa pasangannya berencana menjual rumah yang mereka beli selama perkawinan.

Dalam keadaan seperti itu, pihak yang berkepentingan dapat meminta pengadilan meletakkan sita marital.

Namun, pengadilan tetap akan menilai apakah alasan permohonan cukup kuat.

Apa Dasar Hukum Sita Marital?

Dasar hukum sita marital tidak hanya berasal dari satu aturan.

Beberapa ketentuan memberikan dasar bagi pengadilan untuk menjaga harta bersama selama sengketa berlangsung.

1. Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam

Bagi pasangan Muslim, Pasal 95 KHI menjadi dasar yang sangat penting.

Ketentuan tersebut pada pokoknya memberikan hak kepada suami atau isteri untuk meminta Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan atas harta bersama apabila salah satu pihak melakukan tindakan yang merugikan atau membahayakan harta bersama.

Pasal 95 ayat (1) KHI antara lain menyebut:

“suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama…”

KHI juga memberi contoh tindakan yang dapat membahayakan harta bersama, seperti judi, mabuk, boros, dan tindakan lain yang merugikan.

Artinya, pasangan tidak harus selalu menunggu perceraian selesai untuk meminta perlindungan terhadap harta.

Bahkan, dalam kondisi tertentu, suami atau isteri dapat meminta sita meskipun belum mengajukan gugatan cerai.

2. Pasal 78 Huruf c UU Peradilan Agama

UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama juga memberikan dasar.

Pasal 78 huruf c menyatakan bahwa selama gugatan perceraian berlangsung, pengadilan dapat mengambil tindakan yang perlu untuk menjaga barang yang menjadi hak bersama maupun hak masing-masing pihak.

Inti ketentuannya adalah:

“menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri…”

Dengan demikian, pengadilan dapat menjaga harta selama perkara perceraian masih berjalan.

3. Pasal 136 Ayat (2) KHI

Pasal 136 ayat (2) KHI juga memberikan ruang kepada Pengadilan Agama untuk mengambil langkah yang diperlukan selama gugatan perceraian berlangsung.

Pengadilan dapat menentukan tindakan untuk menjaga barang yang menjadi hak bersama, hak suami, maupun hak isteri.

Ketentuan ini memperkuat dasar bahwa pengadilan dapat melindungi aset sebelum perkara selesai.

4. Pasal 823 Rv

Reglement op de Rechtsvordering atau Rv juga mengenal tindakan penyitaan dalam konteks harta perkawinan.

Pasal 823 Rv antara lain mengenal penyitaan jaminan terhadap barang bergerak bersama dan barang tetap bersama.

Walaupun Rv berasal dari hukum acara lama, ketentuan tersebut masih sering digunakan sebagai rujukan doktrinal dalam pembahasan sita marital.

5. SEMA Nomor 5 Tahun 1975

Mahkamah Agung juga menerbitkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 tentang Sita Jaminan.

SEMA tersebut menekankan agar hakim sangat berhati-hati ketika menggunakan lembaga sita jaminan.

Mahkamah Agung secara tegas mengingatkan:

“agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan…”

Inilah salah satu alasan mengapa permohonan sita marital tidak otomatis mudah memperoleh persetujuan hakim.

Dalam Kasus Apa Sita Marital Digunakan?

Sita marital biasanya muncul ketika terdapat risiko terhadap harta bersama.

Misalnya, salah satu pasangan:

1. menawarkan rumah kepada pihak ketiga;
2. berusaha menjual tanah;
3. mencoba menjaminkan aset;
4. memindahkan kendaraan;
5. menyembunyikan aset;
6. memindahkan dana;
7. mengalihkan aset kepada keluarga atau pihak lain; atau
8. melakukan tindakan yang membahayakan harta bersama.

Dalam perkara Muslim, Pasal 95 KHI bahkan secara khusus menyebut perilaku seperti judi, mabuk, dan boros sebagai contoh tindakan yang dapat membahayakan harta bersama.

Karena itu, sita marital berfungsi sebagai langkah perlindungan.

Apakah Sita Marital Harus Menunggu Perceraian?

Tidak selalu.

Untuk pasangan Muslim, Pasal 95 KHI membuka kemungkinan permohonan sita marital tanpa harus menunggu adanya gugatan cerai.

Namun, pemohon harus menunjukkan adanya tindakan yang merugikan atau membahayakan harta bersama.

Berbeda halnya jika perceraian sudah berjalan.

Selama gugatan perceraian berlangsung, pihak juga dapat meminta pengadilan menjaga harta berdasarkan Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama dan Pasal 136 ayat (2) KHI.

Apakah Sita Marital Sama dengan Pembagian Harta Gono Gini?

Tidak.

Sita marital hanya menjaga objek.

Pembagian harta gono gini menentukan siapa yang memperoleh bagian atas aset tersebut.

Karena itu, keduanya mempunyai fungsi berbeda.

Ketika pengadilan meletakkan sita, pengadilan belum tentu menyatakan bahwa objek tersebut benar-benar harta bersama.

Hakim tetap harus memeriksa pokok perkara.

Setelah pemeriksaan selesai, barulah hakim menentukan apakah aset merupakan harta bersama dan berapa bagian masing-masing pihak.

Apakah Semua Harta Bisa Diminta Sita Marital?

Tidak otomatis.

Pemohon harus menjelaskan objek secara jelas dan menunjukkan hubungan objek dengan perkawinan.

Harta bersama sendiri pada prinsipnya mencakup harta yang pasangan peroleh selama perkawinan.

Badilag juga menjelaskan bahwa Pasal 35 UU Perkawinan menempatkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama.

Objek yang sering muncul antara lain:

• tanah;
• rumah;
• apartemen;
• mobil;
• motor;
• saham;
• deposito;
• rekening;
• aset usaha; dan
• aset lain yang memiliki nilai ekonomi.

Namun, pemohon tetap harus membedakan harta bersama dengan harta bawaan, hibah, dan warisan.

Apa yang Harus Dicantumkan dalam Permohonan Sita?

Pemohon sebaiknya menjelaskan objek secara rinci.

Untuk tanah, cantumkan antara lain:

• nomor sertifikat;
• jenis hak;
• luas;
• alamat;
• batas objek; dan
• nama pemegang hak.

Kejelasan objek sangat penting karena pengadilan harus mengetahui aset yang ingin dijaga.

Mahkamah Agung juga menekankan bahwa perkara yang melibatkan tanah membutuhkan kejelasan mengenai letak, luas, batas, bentuk, dan pihak yang menguasai objek.

Selain itu, pemohon perlu menjelaskan alasan mengapa sita diperlukan.

Apakah Permohonan Sita Marital Mudah Dikabulkan?

Tidak selalu.

Ini salah satu bagian yang paling penting.

Walaupun hukum menyediakan mekanisme sita marital, hakim tidak otomatis mengabulkan setiap permohonan.

SEMA Nomor 5 Tahun 1975 justru meminta hakim berhati-hati sebelum meletakkan sita.

Pemohon perlu menunjukkan urgensi.

Misalnya, sudah ada rencana penjualan, percakapan mengenai pengalihan aset, calon pembeli, upaya menjaminkan aset, atau tindakan lain yang konkret.

Jika pemohon hanya mengatakan “saya takut aset dijual”, hakim dapat menilai alasan tersebut belum cukup.

Karena itu, bukti menjadi faktor penting.

Mengapa Hakim Sering Berhati-hati?

Hakim harus memastikan bahwa sita tidak merugikan pihak secara berlebihan.

Selain itu, status objek sering masih menjadi sengketa.

Misalnya, tergugat membantah bahwa rumah merupakan harta bersama.

Ia mungkin mengatakan bahwa rumah berasal dari warisan atau sudah dimiliki sebelum perkawinan.

Dalam keadaan seperti itu, hakim perlu memeriksa bukti terlebih dahulu.

Karena itu, pengadilan sering baru menentukan status akhir harta dalam putusan.

Apakah Hakim Bisa Menolak Sita tetapi Mengabulkan Gugatan Harta Bersama?

Bisa.

Penolakan sita tidak berarti pengadilan menolak seluruh gugatan.

Hakim dapat menilai bahwa belum ada urgensi untuk meletakkan sita.

Namun, setelah memeriksa pokok perkara, pengadilan tetap dapat menyatakan objek sebagai harta bersama.

Selanjutnya, hakim menentukan pembagian masing-masing pihak.

Karena itu, sita marital dan gugatan harta bersama harus dipahami sebagai dua hal yang berbeda.

Apa Bedanya Sita Marital dan Sita Jaminan Biasa?

Sita jaminan atau conservatoir beslag pada umumnya bertujuan menjaga harta tergugat agar putusan nantinya tetap dapat dijalankan.

Sementara itu, sita marital secara khusus berkaitan dengan harta dalam hubungan perkawinan.

Objeknya dapat berupa harta bersama maupun harta yang berkaitan dengan hak suami atau isteri dalam konteks perkara keluarga.

Meskipun berbeda konteks, prinsip kehati-hatian dalam sita jaminan tetap relevan.

Karena itu, SEMA Nomor 5 Tahun 1975 sering menjadi rujukan dalam praktik.

Apa Bedanya Sita Marital dan Blokir Sertifikat?

Sita marital berjalan melalui pengadilan.

Blokir sertifikat berjalan melalui Kantor Pertanahan atau BPN.

Sita mempunyai karakter sebagai tindakan dalam proses peradilan.

Sementara itu, blokir merupakan pencatatan administratif pada data pertanahan.

Dalam sengketa tanah harta bersama, lawyer dapat mempertimbangkan salah satu atau kedua mekanisme tersebut sesuai kebutuhan.

Apakah Sita Marital Bisa Diajukan Bersama Gugatan Cerai?

Bisa.

Dalam perkara di Pengadilan Agama, tuntutan harta bersama juga dapat diajukan bersama dengan gugatan perceraian.

Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama memberikan ruang untuk menggabungkan tuntutan mengenai harta bersama dengan gugatan perceraian atau mengajukannya setelah perceraian berkekuatan hukum tetap.

Namun, keberadaan tuntutan harta bersama tidak membuat sita otomatis berlaku.

Pemohon tetap harus meminta sita dan menjelaskan alasannya.

Kesimpulan

Jadi, apa itu sita marital?

Sita marital adalah tindakan pengadilan untuk menjaga harta bersama selama sengketa perkawinan atau sengketa harta gono gini berlangsung.

Tujuan utamanya adalah mencegah aset hilang, dijual, dialihkan, dijaminkan, atau dipindahkan sebelum pengadilan menyelesaikan perkara.

Dasar hukumnya antara lain terdapat dalam Pasal 95 KHI, Pasal 78 huruf c UU Peradilan Agama, Pasal 136 ayat (2) KHI, Pasal 823 Rv, serta SEMA Nomor 5 Tahun 1975.

Namun, sita marital tidak otomatis mudah memperoleh persetujuan hakim.

Pemohon harus menunjukkan objek secara jelas, hubungan objek dengan perkawinan, serta risiko nyata yang mengancam aset.

Karena itu, sita marital sebaiknya digunakan ketika memang terdapat kebutuhan untuk menjaga harta bersama.

Legal Keluarga dapat membantu menilai apakah suatu perkara membutuhkan sita marital serta menyiapkan argumentasi dan bukti yang mendukung permohonan tersebut.

Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id