Dalam perkara perceraian, persoalan hak asuh anak sering menjadi salah satu isu yang paling penting.
Lalu, bagaimana jika anak sudah berusia 12 tahun?
Apakah anak harus hadir di pengadilan untuk menyampaikan apakah ia ingin tinggal bersama ayah atau ibu?
Untuk perkara pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang cukup jelas.
Pasal 105 huruf b KHI menentukan bahwa anak yang sudah mumayyiz diberi hak untuk memilih apakah akan berada dalam pemeliharaan ayah atau ibunya. Badilag juga menjelaskan bahwa dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia, usia 12 tahun menjadi batas penting untuk pilihan tersebut.
Namun, KHI tidak menyatakan secara eksplisit bahwa setiap anak berusia 12 tahun selalu wajib hadir secara fisik dalam setiap perkara.
Yang paling penting adalah hak anak untuk menyampaikan pilihannya.
Apa Bunyi Pasal 105 KHI?
Pasal 105 KHI mengatur:
“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.”
Dengan demikian, ketika anak sudah berusia 12 tahun atau lebih, hakim tidak hanya melihat keinginan ayah dan ibu.
Pendapat anak juga menjadi bagian penting dalam menentukan hak asuh.
Badilag juga menegaskan bahwa anak berumur 12 tahun atau lebih mempunyai hak untuk memilih berada bersama ayah atau ibunya.
Mengapa Hakim Meminta Anak Hadir?
Dalam praktik, hakim dapat meminta anak hadir untuk mendengar pendapatnya secara langsung.
Tujuannya bukan untuk membebani anak dengan konflik orang tua.
Hakim ingin memastikan bahwa pilihan tersebut benar-benar berasal dari anak.
Selain itu, hakim dapat melihat apakah terdapat tekanan, pengaruh, atau kondisi tertentu yang membuat pilihan anak perlu diperiksa lebih jauh.
Karena itu, kehadiran anak dapat membantu hakim memperoleh gambaran yang lebih objektif.
Dalam salah satu putusan Pengadilan Agama, misalnya, majelis mendengar langsung keterangan anak mengenai dengan siapa ia tinggal, hubungan dengan kedua orang tua, serta keinginannya mengenai pengasuhan.
Apakah Anak Usia 12 Tahun Wajib Hadir?
Tidak tepat jika dikatakan bahwa setiap anak usia 12 tahun secara otomatis wajib hadir dalam semua perkara.
Aturannya memberikan hak kepada anak yang sudah mumayyiz untuk memilih.
Namun, cara hakim memperoleh pendapat anak dapat bergantung pada keadaan perkara.
Dalam praktik, ada majelis yang merasa cukup dengan bukti dan kesepakatan para pihak.
Namun, ada juga hakim yang tetap meminta anak hadir untuk memastikan pilihan anak secara langsung.
Karena itu, jangan menganggap adanya kesepakatan ayah dan ibu otomatis menghilangkan kebutuhan untuk menghadirkan anak.
Bagaimana Jika Ayah dan Ibu Sudah Sepakat?
Ini yang sering menjadi pertanyaan.
Misalnya, ayah dan ibu sepakat bahwa anak akan tinggal bersama ibu.
Anak sudah berusia 12 tahun.
Apakah anak masih perlu hadir?
Secara praktik, jawabannya: bisa saja hakim tetap meminta anak hadir.
Kesepakatan kedua orang tua memang menjadi pertimbangan penting.
Namun, hak memilih berada pada anak yang sudah mumayyiz.
Karena itu, hakim dapat ingin memastikan bahwa kesepakatan orang tua juga sejalan dengan keinginan anak.
Dengan kata lain, kesepakatan orang tua tidak selalu menggantikan suara anak.
Praktik di Pengadilan Tidak Selalu Sama
Dalam praktik kantor kami, kami beberapa kali menangani perkara ketika ayah dan ibu sebenarnya sudah mempunyai kesepakatan mengenai hak asuh.
Namun, karena anak sudah berusia di atas 12 tahun, beberapa majelis hakim tetap meminta anak hadir.
Hakim kemudian menanyakan secara langsung apakah anak ingin tinggal bersama ibu atau ayah.
Karena itu, meskipun orang tua sudah sepakat, sebaiknya tetap mempersiapkan kemungkinan bahwa hakim akan meminta kehadiran anak.
Jangan berasumsi bahwa anak pasti tidak perlu hadir hanya karena para pihak sudah berdamai mengenai hak asuh.
Hak Anak untuk Menyampaikan Pendapat
Hak anak untuk menyampaikan pendapat tidak hanya berasal dari KHI.
Pasal 24 UU Perlindungan Anak juga menegaskan bahwa negara menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kecerdasannya.
Prinsip ini sejalan dengan kepentingan terbaik bagi anak.
Karena itu, dalam sengketa hak asuh, hakim tidak semestinya hanya melihat keinginan orang tua.
Pendapat anak juga penting, terutama ketika usia dan kematangannya sudah memungkinkan anak memahami pilihan tempat tinggal dan pengasuhan.
Apakah Pilihan Anak Selalu Mengikat Hakim?
Tidak selalu.
Walaupun anak berusia 12 tahun mempunyai hak memilih, hakim tetap harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.
Misalnya, anak memilih tinggal bersama salah satu orang tua, tetapi terdapat bukti bahwa lingkungan tersebut membahayakan keselamatan atau perkembangan anak.
Dalam keadaan seperti itu, hakim tetap dapat mempertimbangkan faktor lain.
UU Perkawinan sendiri menegaskan bahwa setelah perceraian, ayah dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak.
Karena itu, pilihan anak penting, tetapi kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi prinsip utama.
Apakah Aturan Ini Berlaku untuk Perceraian Non-Muslim?
Perlu dibedakan.
Pasal 105 KHI berlaku dalam konteks pasangan Muslim dan perkara di Pengadilan Agama.
Untuk pasangan non-Muslim yang berperkara di Pengadilan Negeri, tidak ada ketentuan identik dalam KHI yang secara khusus menyatakan anak usia 12 tahun memilih ayah atau ibu.
Namun, Pengadilan Negeri tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak dan hak anak untuk menyampaikan pendapat sesuai usia dan tingkat kematangannya.
Karena itu, suara anak tetap dapat menjadi pertimbangan penting.
Kesimpulan
Jadi, apakah anak usia 12 tahun harus hadir di pengadilan untuk menentukan hak asuh?
Untuk pasangan Muslim, Pasal 105 KHI memberikan hak kepada anak yang sudah mumayyiz atau berusia sekitar 12 tahun untuk memilih tinggal bersama ayah atau ibu.
Namun, aturan tersebut tidak berarti bahwa dalam setiap perkara anak secara otomatis wajib hadir secara fisik.
Meski demikian, dalam praktik, hakim dapat meminta anak hadir agar majelis mendengar langsung keinginan anak.
Bahkan ketika ayah dan ibu sudah sepakat mengenai hak asuh, beberapa hakim tetap meminta anak yang berusia 12 tahun atau lebih hadir untuk menyampaikan pilihannya.
Karena itu, kesepakatan orang tua tidak otomatis membuat anak pasti tidak perlu hadir.
Pada akhirnya, hakim tetap akan melihat keinginan anak, kondisi pengasuhan, serta kepentingan terbaik bagi anak.
Legal Keluarga dapat membantu menilai strategi perkara hak asuh anak dan mempersiapkan bukti serta proses persidangan.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
