Pengertian Harta Gono Gini
Harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh oleh suami dan isteri selama masa perkawinan. Jadi, apabila selama perkawinan suami dan isteri tersebut menghasilkan suatu harta benda seperti rumah, mobil, motor, tabungan di bank, perhiasan, emas atau usaha, maka terhadap harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta gono gini (harta bersama).
Dasar hukumnya, yaitu Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan :
“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”
Pembagian Harga Gono Gini Dibagi 2 (dua) Bagian
Seluruh harta yang dikategorikan sebagai harta gono gini, maka akan dibagi 1/2 (seperdua) untuk mantan suami dan 1/2 (seperdua) untuk mantan isteri. Adapun dasar hukumnya yaitu sebagai berikut:
Yurisprudensi MA RI Nomor 1448 K/Sip/1974:
“ Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri.”
Pasal 97 KHI :
“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
Cara Menggugat Pembagian Harta Gono Gini di Pengadilan
Terdapat perbedaan antara gugatan pembagian gono gini /harta bersama untuk yang menikah menurut agama Islam dan Non Muslim (Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu).
Untuk yang beragama Islam gugatan pembagian gono gini diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan Non Muslim mengajukan gugatan pembagian harta gono gini diajukan ke Pengadilan Negeri.
Dibawah ini Legal Keluarga Untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan, maka terdapat 2 (dua) cara, yaitu:
1. Gugatan Harta Gono Gini Diajukan Secara Bersama-Sama Dengan Gugatan Cerai.
Gugatan cerai pada dasarnya dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan pembagian harta gono gini.
Dalam praktek, biasanya gugatan cerai yang digabungkan dengan permintaan harta gono gini adalah mereka yang bercerai di Pengadilan Agama (Islam), karena memiliki dasar hukum yaitu Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :
” gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan percerain memperoleh kekuatan hukum tetap.”
Untuk mereka yang bercerai di Pengadilan Negeri, biasanya gugatan cerai dan gugatan permintaan harta gono gini dipisah, yaitu setelah gugatan cerai diputus oleh pengadilan negeri terlebih dahulu, barulah dapat diajukan permintaan pembagian harta gono gini.
2. Gugatan Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian Diajukan Secara Terpisah Ke Pengadilan.
Bagi mereka yang telah bercerai baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, maka tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono gini setelah cerai mereka diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).
Langkah diperhatikan dalam mengajukan gugatan Pembagian Harta Gono Gini
Dibawah ini Legal Keluarga memberikan gambaran seputar hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan pembagian harta gono gini agar dapat diterima Pengadilan, yaitu :
1. Objek Harta Gono Gini tidak boleh dalam keadaan sengketa atau dalam jaminan pihak ketiga
Apabila anda mengajukan gugatan pembagian harta gono gini, maka hal pertama yang perlu anda pastikan adalah apakah objek harta gono gini berupa rumah atau mobil tersebut masih dalam jaminan pihak ketiga atau jaminan bank ?
ketika objek harta gono gini tersebut masih dalam jaminan bank atau masih KPR / Kredit, maka kemungkinan gugatan pembagian harta gono gini tidak dapat diterima di Pengadilan (N.O).
2. Pastikan tidak ada perjanjian perkawinan/ perjanjian pra nikah / perjanjian perkawinan pasca nikah
Dalam mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di pengadilan, maka hal lain yang perlu diperhatikan adalah apakah pasangan tersebut selama menikah memiliki perjanjian perkawinan / perjanjian pra nikah / perjanjian perkawinan pasca nikah ?
Apabila pihak yang ingin mengajukan gugatan pembagian harta gono gini memiliki perjanjian tersebut maka gugatan pembagian harta gono gini ditolak oleh Pengadilan.
3. Objek Harta Gono Gini bukan pemberian/ hibah dari orang tua atau merupakan harta warisan
Pastikan objek harta gono gini yang digugat ke Pengadilan bukanlah pemberian / hibah dari orang tua atau merupakan warisan. Apabila objek harta gono gini adalah pemberian/ hibah dari orang tua atau warisan, maka gugatan pembagian harta gono gini ditolak oleh Pengadilan.
4. Usahakan Memegang bukti-bukti kepemilikan Objek Harta Gono Gini
Hal lain yang perlu diperhatikan dalam meyakinkan hakim untuk membagi hartagono gini adalah memegang bukti kepemilikan objek gono gini yang akan dibagi. Hal ini sangat penting karena sistem pembuktian hukum perdata di Indonesia adalah siapa yang mendalilkan (menggugat), maka dia yang membuktikan. Artinya, jika pihak yang mengajukan gugatan pembagian harta gono gini tidak memegang bukti kepemilikan objek harta gono gini, maka gugatan pembagian harta gonogini tidak dapat diterima pengadilan (N.O).
Kebanyakan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan tidak dapat diterima karena pihak yang mengajukan gugatan tidak memegang bukti kepemilikan objek harta gono goni, walau dalam praktek juga dapat diusahakan pemeriksaan setempat (PS).
Oleh karena itu, sebelum mengajukan gugatan pembagian harta gono gini (harta bersama), maka sangat penting untuk melihat aspek apakah kita telah memegang bukti kepemilikan atau tidak.
Syarat mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan
Syarat mengurus atau mengajukan gugatan pembagian harta gono gini adalah sebagai berikut:
- KTP Pihak Penggugat;
- Nama dan Alamat Lengkap Tergugat;
- Putusan Cerai + Akta Cerai (Jika telah bercerai);
- Bukti kepemilikan objek harta gono gini (Asli atau Foto Copy);
- Siapkan 2 (dua) orang saksi;
Dalam mengurus pembagian harta gono gini di Pengadilan, maka dapat memakai jasa pengacara harta gono gini.
Berapa biaya gugatan harta gono gini jika memakai pengacara harta gono gini ? untuk menentukan fee/ tarif/ harga/ biaya pengacara harta gono gini tergantung kesepakatan antara calon klien dan pengacara tersebut.
____
Apabila anda ingin mengajukan pertanyaan atau ingin berkonsultasi dengan pengacara /advokat seputar cara mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di pengadilan, silahkan hubungi kami legalkeluarga.id melalui :
Telepon/ WhatsApp : 0813-8968-6009 atau
Email klien@legalkeluarga.id
