Cara Menggugat Pembagian Harta Gono Gini ke Pengadilan

Cara Menggugat Pembagian Harta Gono Gini ke Pengadilan

Pengertian Harta Gono Gini

Harta gono gini adalah harta bersama yang diperoleh oleh suami dan isteri selama masa perkawinan. Jadi, apabila selama perkawinan suami dan isteri tersebut menghasilkan suatu harta benda seperti rumah, mobil, motor, tabungan di bank, perhiasan, emas atau usaha, maka terhadap harta tersebut dapat dikatakan sebagai harta gono gini (harta bersama).

Dasar hukumnya, yaitu Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan :

“Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.”

Bila Terjadi Perceraian, Harga Gono Gini Wajib dibagi 1/2 Untuk Mantan Suami dan 1/2 Untuk Mantan Isteri

Seluruh harta yang dikategorikan sebagai harta gono gini, maka akan dibagi 1/2 (seperdua) untuk mantan suami dan 1/2 (seperdua) untuk mantan isteri.

Dasar Hukum :

Yurisprudensi MA  RI Nomor 1448 K/Sip/1974 :

“ Sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri”

Pasal 97 KHI :

“Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”

Cara Menggugat Pembagian Harta Gono Gini di Pengadilan

Untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono gini di Pengadilan, maka terdapat 2 (dua) cara, yaitu :

1. Gugatan Harta Gono Gini Diajukan Secara Bersama-Sama Dengan Gugatan Cerai

Gugatan cerai pada dasarnya dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan pembagian harta gono gini.

Dalam praktek, biasanya gugatan cerai yang digabungkan dengan permintaan harta gono gini adalah mereka yang bercerai di Pengadilan Agama, karena memiliki dasar hukum yaitu Pasal 86 ayat (1) UU Peradilan Agama yang menyebutkan :

gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan percerain memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Untuk mereka yang bercerai di Pengadilan Negeri, biasanya gugatan cerai dan gugatan permintaan harta gono gini dipisah, yaitu setelah gugatan cerai diputus oleh pengadilan negeri terlebih dahulu, barulah dapat diajukan permintaan pembagian harta gono gini.

2. Gugatan Harta Gono Gini Diajukan Secara Terpisah Ke Pengadilan.

Bagi mereka yang telah bercerai baik di Pengadilan Negeri maupun di Pengadilan Agama, maka tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan pembagian harta gono gini setelah cerai mereka diputus oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap (in kracht).

 

Apabila anda ingin mengajukan pertanyaan seputar pembagian harta gono gini, silahkan hubungi kami legalkeluarga.id melalui :

Telepon/ WhatsApp : 0813-8968-6009 atau

Email klien@legalkeluarga.id

 

 

(Visited 16 times, 1 visits today)
Share This :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *