Cara Mengurus Cerai dari Luar Kota

Bagaimana cara mengurus cerai dari luar kota jika suami dan isteri sudah tinggal di kota yang berbeda?

Jawabannya bergantung pada agama para pihak dan siapa yang mengajukan perceraian.

Bagi pasangan Muslim, khususnya isteri yang mengajukan cerai gugat, prosesnya relatif lebih mudah karena gugatan pada prinsipnya diajukan ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri.

Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, aturannya berbeda. Gugatan perceraian pada prinsipnya mengikuti tempat kediaman tergugat.

Karena itu, jika tergugat tinggal di kota lain, penggugat mungkin harus mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri di kota tempat tergugat tinggal.

Dalam kondisi seperti ini, penggunaan pengacara dapat membantu mengurangi kebutuhan bolak-balik ke luar kota. Namun, hukum tidak mewajibkan seseorang menggunakan pengacara.

Apakah Bisa Mengurus Cerai dari Luar Kota?

Bisa. Suami dan isteri tidak harus tinggal di kota yang sama untuk mengajukan perceraian.

Namun, penggugat harus mengajukan perkara ke pengadilan yang mempunyai kewenangan.

Karena itu, sebelum membuat gugatan, periksa lebih dahulu:

1. agama para pihak;
2. siapa yang mengajukan perceraian;
3. tempat tinggal penggugat;
4. tempat tinggal tergugat; dan
5. apakah salah satu pihak tinggal di luar negeri.

Kesalahan menentukan pengadilan dapat menyebabkan persoalan kompetensi relatif.

Cara Mengurus Cerai dari Luar Kota bagi Pasangan Muslim

Untuk pasangan Muslim, perceraian berlangsung melalui Pengadilan Agama.

Namun, aturan tempat mengajukan perkara berbeda antara cerai gugat dan cerai talak.

Jika Isteri yang Mengajukan Cerai

Pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur:

“Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat…”

Ketentuan tersebut memberikan kemudahan kepada isteri yang mengajukan cerai gugat.

Sebagai contoh, suami tinggal di Bandung, sedangkan isteri sekarang tinggal di Jakarta.

Pada prinsipnya, isteri dapat mengajukan cerai gugat ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggalnya di Jakarta.

Karena itu, isteri tidak harus pergi ke Bandung hanya karena suami tinggal di sana.

Namun, Pasal 73 juga memberikan pengecualian apabila isteri dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Kondisi ini harus dilihat berdasarkan fakta setiap perkara.

Apakah Perlu Surat Keterangan Domisili?

Jika alamat KTP berbeda dengan tempat tinggal saat ini, surat keterangan domisili dapat membantu menunjukkan tempat kediaman faktual penggugat.

Misalnya, KTP isteri masih beralamat di Surabaya, tetapi ia sudah tinggal dan bekerja di Jakarta.

Dalam kondisi seperti itu, penggugat dapat menyiapkan dokumen yang menunjukkan tempat tinggal sebenarnya.

Dokumen pendukung dapat berupa:

• surat keterangan domisili;
• keterangan dari lingkungan setempat;
• bukti tempat tinggal;
• dokumen pekerjaan; atau
• dokumen lain yang mendukung alamat faktual.

Namun, surat keterangan domisili bukan sekadar cara untuk bebas memilih Pengadilan Agama.

Penggugat tetap harus benar-benar tinggal di wilayah tersebut dan dapat menjelaskan keadaan tempat tinggalnya apabila hakim meminta penjelasan.

Bagaimana Jika Suami yang Mengajukan Cerai Talak?

Untuk cerai talak, aturannya berbeda.

Suami tidak otomatis mengajukan perkara di tempat tinggalnya sendiri.

UU Peradilan Agama pada prinsipnya mengatur permohonan cerai talak berdasarkan tempat kediaman isteri, dengan pengecualian tertentu.

Karena itu, sebelum mengajukan perkara, suami perlu memeriksa lebih dahulu Pengadilan Agama mana yang berwenang.

Hal ini penting karena banyak orang menganggap semua perceraian Muslim selalu mengikuti domisili pihak yang mengajukan.

Padahal, cerai gugat dan cerai talak mempunyai aturan kompetensi yang berbeda.

Cara Mengurus Cerai dari Luar Kota bagi Pasangan Non-Muslim

Untuk pasangan non-Muslim, perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 mengatur:

“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.”

Artinya, prinsip umumnya mengikuti tempat tinggal pihak yang digugat.

Sebagai contoh, isteri tinggal di Jakarta dan ingin menggugat cerai suaminya yang tinggal di Surabaya.

Pada prinsipnya, isteri perlu mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal suami di Surabaya.

Inilah yang membuat perceraian non-Muslim dari luar kota sering terasa lebih merepotkan dibanding cerai gugat bagi isteri Muslim.

Apakah Penggugat Non-Muslim Harus Bolak-Balik ke Luar Kota?

Tidak selalu, tetapi kemungkinan itu ada.

Jika seseorang mengajukan gugatan sendiri tanpa kuasa hukum, ia perlu mengikuti proses perkara pada pengadilan yang berwenang.

Jika pengadilan berada di luar kota, perjalanan tentu dapat menjadi persoalan waktu dan biaya.

Saat ini pengadilan juga sudah menggunakan administrasi dan persidangan elektronik berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sistem ini dapat membantu beberapa tahapan administrasi dan persidangan.

Namun, tidak semua tahapan otomatis berarti pihak tidak perlu hadir sama sekali.

Dalam perkara perceraian, pengadilan tetap dapat membutuhkan kehadiran langsung para pihak pada tahap tertentu, termasuk mediasi atau ketika hakim membutuhkan keterangan langsung.

Karena itu, jangan menganggap e-Court membuat seluruh proses cerai dapat dilakukan dari rumah.

Apakah Lebih Praktis Menggunakan Pengacara?

Untuk perkara luar kota, penggunaan pengacara sering menjadi pilihan yang lebih praktis.

Pengacara dapat membantu:

1. menentukan pengadilan yang berwenang;
2. menyusun gugatan;
3. mendaftarkan perkara;
4. mengunggah dokumen melalui sistem elektronik;
5. mengikuti tahapan persidangan berdasarkan surat kuasa;
6. menyiapkan bukti;
7. membantu mempersiapkan saksi; dan
8. mengurus dokumen setelah putusan.

Dengan begitu, klien tidak harus menangani seluruh administrasi sendiri.

Namun, penggunaan pengacara tetap merupakan pilihan.

Hukum tidak mewajibkan setiap penggugat cerai memakai advokat.

Bagaimana Jika Tergugat Tidak Diketahui Alamatnya?

Untuk perceraian non-Muslim, Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 memberikan pengecualian.

Jika tempat tinggal tergugat tidak jelas, tidak diketahui, atau tergugat tidak mempunyai tempat tinggal tetap, penggugat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Karena itu, kondisi tergugat tidak diketahui alamatnya berbeda dengan kondisi tergugat yang jelas tinggal di kota lain.

Jika alamat tergugat jelas, prinsip tempat kediaman tergugat tetap berlaku.

Bagaimana Jika Tergugat Tinggal di Luar Negeri?

PP Nomor 9 Tahun 1975 juga mengatur keadaan ketika tergugat tinggal di luar negeri.

Dalam kondisi tersebut, penggugat dapat mengajukan gugatan di tempat kediamannya sendiri. Pengadilan kemudian melakukan proses penyampaian kepada tergugat sesuai mekanisme yang berlaku.

Untuk pasangan Muslim, UU Peradilan Agama juga mempunyai pengaturan khusus ketika salah satu atau kedua pihak tinggal di luar negeri.

Karena itu, perkara lintas kota dan perkara lintas negara tidak boleh disamakan.

Dokumen untuk Mengurus Cerai dari Luar Kota

Secara umum, penggugat perlu menyiapkan:

1. KTP;
2. Kartu Keluarga;
3. Buku Nikah untuk pasangan Muslim;
4. Akta Perkawinan untuk pasangan non-Muslim;
5. alamat lengkap tergugat;
6. surat keterangan domisili jika memang diperlukan untuk menunjukkan tempat tinggal faktual;
7. Akta Kelahiran Anak apabila perkara juga berkaitan dengan anak;
8. bukti alasan perceraian; dan
9. surat kuasa apabila menggunakan pengacara.

Pengadilan dapat meminta dokumen tambahan sesuai kondisi perkara.

Karena itu, sebaiknya periksa kewenangan dan dokumen sebelum mendaftarkan gugatan.

Apakah Bisa Mengurus Cerai dari Luar Kota Tanpa Datang ke Pengadilan?

Tidak tepat jika dijawab selalu bisa.

Dengan adanya e-Court, banyak proses administrasi dan sebagian tahapan perkara dapat berjalan secara elektronik.

Penggunaan pengacara juga dapat mengurangi kebutuhan klien menghadiri setiap tahapan administratif.

Namun, hakim tetap mempunyai kewenangan meminta pihak hadir apabila proses perkara membutuhkannya.

Selain itu, mediasi mempunyai aturan kehadiran tersendiri.

Karena itu, posisi yang lebih tepat adalah: perkara luar kota dapat dibuat jauh lebih praktis, tetapi tidak ada jaminan pihak sama sekali tidak perlu hadir.

Mana yang Lebih Mudah: Cerai Muslim atau Non-Muslim dari Luar Kota?

Untuk kondisi tertentu, cerai gugat bagi isteri Muslim memang lebih sederhana dari sisi kompetensi pengadilan.

Pasal 73 UU Peradilan Agama pada prinsipnya memungkinkan isteri mengajukan gugatan berdasarkan tempat kediamannya sendiri.

Sebaliknya, perceraian non-Muslim pada prinsipnya mengikuti tempat kediaman tergugat.

Karena itu, jika tergugat non-Muslim tinggal jauh di luar kota, penggugat harus mempertimbangkan jarak pengadilan, biaya perjalanan, dan kebutuhan menghadiri proses persidangan.

Dalam keadaan seperti itu, menggunakan pengacara di kota tempat pengadilan berada dapat menjadi pilihan yang lebih praktis.

Kesimpulan

Cara mengurus cerai dari luar kota bergantung pada agama para pihak dan pengadilan yang berwenang.

Bagi isteri Muslim yang mengajukan cerai gugat, Pasal 73 UU Peradilan Agama pada prinsipnya menggunakan tempat kediaman isteri sebagai dasar menentukan Pengadilan Agama.

Jika alamat KTP berbeda dengan tempat tinggal faktual, penggugat dapat menyiapkan surat keterangan domisili dan dokumen pendukung lainnya.

Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, Pasal 20 PP Nomor 9 Tahun 1975 pada prinsipnya menentukan gugatan berdasarkan tempat kediaman tergugat.

Karena itu, apabila tergugat tinggal di kota lain, penggugat mungkin harus mengajukan perkara ke Pengadilan Negeri di kota tersebut.

Penggugat tetap dapat mengurus sendiri.

Namun, jika jarak cukup jauh, penggunaan pengacara dapat membantu mengurangi kebutuhan bolak-balik dan memudahkan administrasi perkara.

Legal Keluarga dapat membantu memeriksa pengadilan yang berwenang, menyusun gugatan, dan mendampingi proses perceraian bagi klien yang tinggal di kota berbeda.

Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id