Apakah hutang suami menjadi tanggung jawab isteri ketika cerai?
Jawabannya, tidak otomatis.
Perceraian tidak membuat seluruh hutang suami langsung menjadi kewajiban isteri.
Pertama, para pihak harus melihat sifat hutangnya.
Apakah suami membuat hutang untuk kebutuhan pribadi? isteri mengetahui hutang tersebut? Apakah keluarga menikmati manfaat pinjaman itu? Atau justru suami memakai uang tersebut untuk kepentingannya sendiri?
Pertanyaan tersebut sangat penting.
Karena itu, pengadilan perlu melihat tujuan hutang dan hubungan isteri dengan perjanjian kredit sebelum menentukan siapa yang harus menanggung kewajiban tersebut.
Hutang Pribadi Suami Menjadi Tanggung Jawab Siapa?
Untuk pasangan Muslim, Pasal 93 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur:
“Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.”
Artinya, pada prinsipnya suami menanggung hutang pribadinya sendiri.
Begitu juga sebaliknya, isteri menanggung hutang pribadinya sendiri.
Misalnya, suami meminjam uang untuk usaha pribadinya, berjudi, membantu pihak lain, atau membeli barang yang tidak berkaitan dengan kebutuhan keluarga.
Dalam kondisi seperti itu, isteri mempunyai alasan kuat untuk menolak kewajiban membayar hutang tersebut.
Apalagi jika isteri tidak mengetahui adanya pinjaman itu.
Bagaimana Jika Isteri Tidak Tahu Hutang Suami?
Ketidaktahuan isteri menjadi salah satu faktor penting.
Jika isteri tidak pernah mengetahui, tidak pernah menyetujui, dan tidak pernah menikmati manfaat pinjaman, posisi isteri menjadi lebih kuat.
Namun, ketidaktahuan bukan satu-satunya ukuran.
Pengadilan tetap perlu melihat tujuan penggunaan uang.
Misalnya, suami mengambil pinjaman tanpa memberi tahu isteri, tetapi ia memakai seluruh uang itu untuk biaya rumah sakit anak atau kebutuhan rumah tangga.
Dalam keadaan seperti itu, hakim dapat melihat bahwa keluarga menerima manfaat dari hutang tersebut.
Karena itu, persoalannya tidak berhenti pada pertanyaan “isteri tahu atau tidak”.
Tujuan hutang tetap menjadi faktor utama.
Kapan Hutang Suami Bisa Menjadi Hutang Keluarga?
Pasal 93 ayat (2) KHI mengatur bahwa hutang untuk kepentingan keluarga menjadi tanggungan harta bersama.
Artinya, pengadilan akan melihat manfaat dari pinjaman.
Contohnya, suami mengambil hutang untuk:
- membeli rumah keluarga;
- membayar biaya sekolah anak;
- memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- membeli kendaraan keluarga;
- membiayai pengobatan keluarga; atau
- memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga.
Jika keluarga menikmati manfaat tersebut, hutang dapat memiliki sifat sebagai hutang keluarga.
Dalam kondisi seperti itu, harta bersama dapat menanggung kewajiban tersebut.
Apakah Semua Hutang Selama Perkawinan Menjadi Hutang Bersama?
Tidak. Ini kesalahan yang cukup sering terjadi.
Waktu terjadinya hutang memang penting, tetapi waktu saja tidak cukup.
Hakim tetap akan melihat tujuan pinjaman.
Jika suami membuat hutang selama perkawinan untuk kepentingan pribadinya, hutang itu tidak otomatis berubah menjadi hutang bersama.
Sebaliknya, jika pinjaman memang memenuhi kebutuhan keluarga, pengadilan dapat menilai hutang tersebut sebagai kewajiban keluarga.
Jadi, fokus utamanya bukan hanya kapan suami membuat hutang.
Fokus yang lebih penting adalah untuk apa suami menggunakan uang tersebut.
Bagaimana Jika Isteri Mengetahui Hutang Suami?
Mengetahui tidak selalu berarti ikut bertanggung jawab.
Pengadilan perlu melihat bentuk keterlibatan isteri.
Misalnya, apakah isteri hanya mengetahui adanya pinjaman?
Apakah ia memberikan persetujuan?
Apakah ia ikut menandatangani perjanjian?
Atau apakah bank mencantumkan isteri sebagai debitur atau penjamin?
Setiap posisi mempunyai akibat hukum yang berbeda.
Karena itu, dokumen kredit sangat penting.
Bagaimana Jika Isteri Ikut Tanda Tangan?
Dalam praktik perbankan, bank sering meminta pasangan ikut menandatangani dokumen.
Namun, tanda tangan tersebut tidak selalu membuat isteri menjadi debitur.
Kadang bank hanya meminta persetujuan pasangan karena kredit berkaitan dengan harta bersama atau objek jaminan.
Karena itu, para pihak perlu membaca isi perjanjian kredit.
Periksa apakah bank mencantumkan isteri sebagai:
- debitur;
- co-debtor;
- penjamin;
- pemberi persetujuan; atau
- pasangan debitur.
Perbedaan status tersebut sangat penting.
Jangan hanya melihat ada atau tidaknya tanda tangan.
Siapa yang Bank Tagih?
Bank pada umumnya menagih pihak yang terikat dalam perjanjian kredit.
Jika suami menjadi debitur, bank akan melihat kewajiban suami berdasarkan kontrak kredit.
Namun, situasinya berubah jika isteri juga menjadi co-debtor atau penjamin.
Dalam kondisi itu, bank dapat memiliki dasar kontraktual terhadap isteri.
Karena itu, para pihak harus membaca kontrak kredit sebelum menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab.
Persetujuan pasangan tidak selalu sama dengan kedudukan sebagai debitur.
Bagaimana dengan Hutang KPR?
KPR mempunyai karakter yang lebih kompleks.
Rumah dapat menjadi harta bersama jika suami dan isteri memperolehnya selama perkawinan.
Namun, bank tetap mempunyai hak atas kredit dan jaminan selama pinjaman belum lunas.
Karena itu, ada dua hubungan hukum yang harus dibedakan.
Pertama, hubungan suami dan isteri mengenai status rumah.
Kedua, hubungan debitur dengan bank mengenai kewajiban KPR.
Perceraian tidak menghapus perjanjian kredit.
Bank tetap dapat menuntut pembayaran sesuai perjanjian.
Apakah Rumah KPR Bisa Menjadi Objek Harta Gono Gini?
Masalah ini cukup penting.
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 memberikan pedoman mengenai harta bersama yang masih menjadi jaminan hutang.
Rumusan kamar pada prinsipnya meminta pengadilan berhati-hati ketika objek harta bersama masih menjadi agunan kepada pihak ketiga.
Tujuannya untuk menjaga hak bank atau kreditur.
Karena itu, rumah yang masih terikat KPR tidak bisa diperlakukan seperti aset yang sudah bebas dari beban.
Hak bank tetap melekat.
Dalam praktik, pengadilan dapat mempertimbangkan status rumah sebagai harta bersama, tetapi pelaksanaan pembagiannya harus tetap memperhatikan pelunasan hutang dan hak kreditur.
Apakah Hutang KPR Otomatis Dibagi Dua Setelah Cerai?
Tidak otomatis.
Pertama, lihat siapa yang menjadi debitur.
Selanjutnya, periksa tujuan kredit.
Kemudian, lihat siapa yang membayar cicilan dan bagaimana keluarga menggunakan rumah tersebut.
Jika suami mengambil KPR untuk rumah keluarga dan para pihak menikmati rumah itu selama perkawinan, hutangnya dapat mempunyai karakter sebagai hutang keluarga.
Namun, pengadilan tetap harus melihat dokumen kredit dan fakta perkara.
Karena itu, tidak tepat jika seseorang langsung mengatakan bahwa mantan isteri pasti harus membayar setengah cicilan.
Bagaimana Urutan Tanggung Jawab Hutang Menurut KHI?
Pasal 93 KHI memberikan urutan yang cukup jelas.
Pertama, masing-masing pihak menanggung hutang pribadinya sendiri.
Selanjutnya, harta bersama menanggung hutang yang muncul untuk kepentingan keluarga.
Jika harta bersama tidak cukup, KHI menempatkan harta suami sebagai sumber pembayaran berikutnya.
Apabila harta suami juga tidak cukup, barulah harta isteri dapat ikut menanggung.
Aturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak langsung membebankan hutang suami kepada isteri.
Bagaimana Jika Suami Menyembunyikan Hutang?
Isteri dapat membantah sifat hutang tersebut.
Dalam perkara pengadilan, isteri dapat meminta suami menjelaskan:
- kapan ia membuat hutang;
- kepada siapa ia meminjam;
- berapa jumlahnya;
- untuk apa ia menggunakan uang;
- siapa yang menerima manfaat; dan
- dokumen apa yang mendukung pinjaman tersebut.
Jika suami tidak dapat menunjukkan hubungan antara hutang dan kepentingan keluarga, argumen bahwa hutang itu merupakan hutang pribadi akan menjadi lebih kuat.
Karena itu, bukti penggunaan dana sangat penting.
Apakah Perceraian Menghapus Hutang?
Tidak.
Perceraian hanya mengakhiri hubungan perkawinan.
Perceraian tidak menghapus perjanjian kredit.
Jika suami masih mempunyai kewajiban kepada bank, leasing, atau kreditur lain, kewajiban tersebut tetap berjalan sesuai kontrak.
Hal yang sama berlaku terhadap jaminan.
Bank tetap mempunyai hak terhadap objek jaminan selama kredit masih berlangsung.
Karena itu, mantan pasangan tetap perlu memperhatikan hutang yang belum selesai setelah perceraian.
Apa yang Harus Diperiksa Saat Ada Sengketa Hutang?
Ada beberapa hal penting yang perlu diperiksa.
Pertama, lihat siapa yang menandatangani perjanjian kredit.
Kedua, periksa tujuan pinjaman.
Setelah itu, lihat siapa yang menikmati manfaat hutang.
Selanjutnya, periksa sumber pembayaran cicilan.
Terakhir, lihat apakah ada jaminan atau harta bersama yang terkait.
Dari seluruh fakta tersebut, barulah dapat ditentukan apakah hutang tersebut bersifat pribadi atau berkaitan dengan kebutuhan keluarga.
Kesimpulan
Jadi, apakah hutang suami menjadi tanggung jawab isteri ketika cerai?
Jawabannya, tidak otomatis.
Jika suami membuat hutang untuk kepentingan pribadi, pada prinsipnya ia harus menanggung kewajiban tersebut sendiri.
Posisi isteri semakin kuat jika ia tidak mengetahui hutang, tidak memberikan persetujuan, dan tidak menerima manfaat dari pinjaman tersebut.
Namun, jika keluarga menggunakan uang pinjaman untuk kebutuhan rumah tangga, pengadilan dapat menilai hutang tersebut sebagai hutang keluarga.
Pasal 93 KHI membedakan hutang pribadi dengan hutang untuk kepentingan keluarga.
Dalam kasus KPR, para pihak juga harus memperhatikan hak bank sebagai kreditur.
Karena itu, jangan langsung menyimpulkan bahwa semua hutang suami menjadi tanggung jawab isteri setelah perceraian.
Periksa lebih dahulu tujuan hutang, isi perjanjian, posisi isteri, manfaat pinjaman, dan objek jaminan.
Legal Keluarga dapat membantu menganalisis apakah hutang tersebut merupakan hutang pribadi atau hutang keluarga dalam perkara perceraian dan harta gono gini.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
