Membedakan Pengangkatan, Pengakuan dan Pengesahan Anak
Dalam praktik hukum keluarga, masyarakat sering keliru memahami perbedaan antara pengangkatan anak, pengakuan anak, dan pengesahan anak. Padahal, ketiga istilah tersebut memiliki makna, prosedur, dan akibat hukum yang berbeda. Oleh karena itu, setiap orang tua perlu memahami perbedaannya karena setiap peristiwa pencatatan tersebut menentukan status hukum anak terhadap orang tuanya, baik secara keperdataan maupun administratif. […]
Prosedur Pengesahan Anak Secara Hukum
Apa itu Pengesahan Anak ? Penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (“UU AP”) menyebutkan : ” Pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara.” […]
Mengurus Pengakuan Anak Menurut Hukum
Seputar Anak Luar Kawin dan Pengakuan Anak Bila terdapat anak yang lahir dari perkawinan yang hanya sah menurut agama namun belum sah menurut negara, maka terhadap anak tersebut berhak untuk mendapatkan pengakuan anak dengan cara orang tua laki-laki (suami) memiliki kewajiban membuat surat pengakuan terhadap anaknya disertai persetujuan orang tua perempuan (isteri-nya). Sebagai contoh, A merupakan […]
Syarat Pembatalan Perkawinan di Pengadilan
Apa itu Pembatalan Perkawinan ? Pembatalan perkawinan dapat diartikan sebagai upaya untuk membatalkan suatu perkawinan yang telah dilakukan secara sah menurut hukum agama dan hukum negara. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah menyebabkan suatu perkawinan tersebut dianggap tidak ada. Contoh, Dalam KTP seseorang yang telah menikah/ kawin tertulis statusnya “Sudah Kawin”. Namun, dikarenakan […]
Status Anak Bila Perkawinan Dibatalkan Pengadilan
Pembatalan Perkawinan Dalam Pasal 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) telah ditegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran agama dan disahkan oleh negara. Namun, ada kalanya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut UU Perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan tersebut terjadi bila terdapat orang-orang atau pihak yang sengketa mengajukan […]
Bolehkah Badan Hukum Mendapatkan Hak Perwalian Anak ?
Menurut PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, negara mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak perwalian anak. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga atau institusi yang ingin menjalankan fungsi perwalian secara sah. Selain itu, aturan ini juga menegaskan bahwa penunjukan […]
Cara Mengajukan Itsbat Nikah Siri ke Pengadilan Agama
Perkawinan yang baik harus memenuhi dua unsur sekaligus. Pertama, pasangan harus melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama. Kedua, pasangan juga harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada negara. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menegaskan dua ketentuan penting. Pertama, […]
Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Bagi Non Muslim
Pertanyaan: Saya menikah secara kristen di Gereja. Kebetulan perkawinan kami telah 5 tahun dan telah dianugrahi 3 orang anak. Sampai saat ini perkawinan kami belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pertanyaan saya, apakah perkawinan kami masih bisa di catatkan atau diakui sah menurut hukum negara ? Jawaban : Aturan Pengesahan Perkawinan Non Muslim Sebenarnya pengesahan […]
