Pertanyaan
Saya menikah di luar negeri secara Kristen di Australia. Setelah itu, kami melaporkan dan mencatatkan perkawinan di Indonesia melalui Disdukcapil. Pertanyaan saya, apakah saya dapat mengurus perceraian di Indonesia?
Jawaban
“Jika perkawinan yang terjadi di luar negeri tersebut sudah dicatatkan di Indonesia, maka perceraian dapat juga dilakukan di Pengadilan Indonesia.”
Pada dasarnya, Anda dapat mengurus perceraian di Indonesia apabila perkawinan luar negeri tersebut memenuhi ketentuan hukum Indonesia.
Selain itu, pencatatan perkawinan di Indonesia akan mempermudah pembuktian status perkawinan di pengadilan.
Baca juga: Perceraian Jika Pasangan di Luar Negeri: Bagaimana Prosedurnya?.
Perkawinan Harus Sah dan Tercatat di Indonesia
Pasangan yang menikah di luar negeri perlu memperhatikan ketentuan hukum negara tempat mereka menikah.
Selain itu, WNI juga perlu memenuhi kewajiban administrasi menurut hukum Indonesia.
Setidaknya terdapat 3 (tiga) hal yang perlu pasangan perhatikan, yaitu:
- Pasangan melangsungkan perkawinan sesuai hukum negara tempat perkawinan berlangsung;
- Pasangan mencatatkan perkawinan pada instansi berwenang di negara tersebut; dan
- Pasangan melaporkan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia serta instansi pencatatan di Indonesia sesuai ketentuan.
Dengan demikian, pasangan memiliki bukti perkawinan dari luar negeri dan bukti pelaporan di Indonesia.
UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur kewajiban pencatatan perkawinan WNI di luar negeri.
Selain itu, aturan tersebut mengatur kewajiban pelaporan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
Baca juga: Apakah Putusan Cerai Luar Negeri Berlaku di Indonesia?.
Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan Luar Negeri
Berikut dasar hukum pencatatan perkawinan luar negeri.
Pasal 37 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi:
“Perkawinan Warga Negara Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada Perwakilan Republik Indonesia.”
Anda dapat membaca ketentuan tersebut dalam UU Administrasi Kependudukan.
Selanjutnya, Pasal 56 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
- Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini
- Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.
Ketentuan lengkapnya dapat Anda baca dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
Dengan demikian, hukum Indonesia mengakui perkawinan luar negeri sepanjang pasangan memenuhi ketentuan yang berlaku.
Cara Mengurus Perceraian di Indonesia yang Menikah di Luar Negeri
Pasal 39 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 mengatur bahwa perceraian harus berlangsung di depan sidang pengadilan.
Karena itu, pasangan tidak cukup hanya membuat kesepakatan untuk berpisah.
Penggugat tetap perlu mengajukan gugatan perceraian ke pengadilan yang berwenang.
Baca juga: Mekanisme Perceraian untuk Non-Muslim di Pengadilan Negeri.
Untuk mengurus perceraian setelah menikah di luar negeri, Anda perlu menyiapkan beberapa dokumen berikut:
- KTP atau Paspor Penggugat;
- Nama dan alamat lengkap Tergugat;
- Bukti pencatatan perkawinan dari instansi berwenang di luar negeri;
- Terjemahan tersumpah apabila dokumen menggunakan bahasa asing;
- Bukti pelaporan perkawinan kepada Perwakilan Republik Indonesia;
- Bukti pencatatan atau pelaporan perkawinan di Indonesia;
- Kartu Keluarga; dan
- Bukti serta saksi yang mendukung alasan perceraian.
Selanjutnya, Penggugat dapat menggunakan dokumen tersebut sebagai bukti perkawinan dan dasar gugatan.
Selain itu, Penggugat perlu menjelaskan alasan perceraian secara jelas dalam surat gugatan.
Jika seluruh syarat terpenuhi, Penggugat dapat mengajukan perceraian ke pengadilan di Indonesia.
Pengadilan Mana yang Berwenang?
Untuk pasangan non-Muslim, Pengadilan Negeri menangani perkara perceraian.
Pada prinsipnya, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Tergugat.
Karena itu, Penggugat perlu mengetahui alamat Tergugat sebelum mengajukan perkara.
Baca juga: Prosedur & Syarat Perceraian Non-Muslim di Pengadilan Negeri.
Namun, kondisi dapat berbeda apabila Tergugat berada di luar negeri.
Selain itu, pengadilan dapat menggunakan mekanisme pemanggilan khusus apabila salah satu pihak berada di luar Indonesia.
Karena itu, Penggugat perlu menentukan pengadilan yang berwenang sejak awal.
Bagaimana Jika Menikah di Australia?
Terkait pertanyaan di atas, perkawinan di Australia yang telah Anda laporkan ke Disdukcapil dapat menjadi dasar untuk mengajukan perceraian di Indonesia.
Selanjutnya, jika Tergugat tinggal di Indonesia, Penggugat pada prinsipnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri sesuai tempat tinggal Tergugat.
Namun, jika Tergugat berada di luar negeri, Penggugat perlu memperhatikan mekanisme pemanggilan lintas negara.
Selain itu, pengadilan dapat meminta dokumen tambahan sesuai kondisi perkara.
Baca juga: Perceraian Jika Pasangan di Luar Negeri: Bagaimana Prosedurnya?.
Dengan demikian, pencatatan perkawinan luar negeri di Indonesia memberikan dasar administrasi yang penting dalam proses perceraian.
Konsultasi Perceraian Perkawinan Luar Negeri
Jika Anda ingin berkonsultasi mengenai perceraian atas perkawinan yang berlangsung di luar negeri, Anda dapat menghubungi Legal Keluarga.
Legal Keluarga membantu klien memahami pengadilan yang berwenang, dokumen yang perlu mereka siapkan, serta prosedur perceraian.
Selain itu, kami dapat membantu menyusun gugatan dan mendampingi proses persidangan.
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id