Bagaimana pembagian harta bersama jika tidak ada perjanjian pra nikah? Pada prinsipnya, suami dan isteri memiliki hak atas harta yang mereka kumpulkan selama perkawinan. Karena itu, perceraian akan menimbulkan persoalan mengenai siapa yang berhak atas rumah, kendaraan, tabungan, usaha, atau aset lain.
Undang-Undang Perkawinan memberikan dasar yang jelas mengenai harta bersama. Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa harta yang suami dan isteri peroleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Aturan ini tetap berlaku meskipun pasangan tidak pernah membuat perjanjian pra nikah.
Apa Akibat Jika Tidak Ada Perjanjian Pra Nikah?
Jika pasangan tidak membuat perjanjian pra nikah, mereka mengikuti aturan umum mengenai harta bersama. Artinya, suami dan isteri tidak memisahkan kepemilikan harta berdasarkan perjanjian khusus. Karena itu, harta yang muncul selama perkawinan pada prinsipnya masuk dalam harta bersama.
Nama pada sertifikat tidak selalu menentukan kepemilikan tunggal. Misalnya, sertifikat rumah hanya mencantumkan nama suami, tetapi suami membeli rumah itu selama perkawinan. Dalam keadaan seperti itu, isteri tetap dapat menuntut hak atas rumah tersebut.
Hal yang sama berlaku terhadap kendaraan, tabungan, investasi, saham, dan usaha. Pengadilan akan melihat kapan pasangan memperoleh aset tersebut dan dari mana sumber dananya. Karena itu, dokumen kepemilikan hanya menjadi salah satu bukti.
Apakah Harta Bersama Selalu Dibagi 50:50?
Untuk pasangan Muslim, Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam memberikan aturan yang cukup tegas. Pada prinsipnya, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak atas setengah harta bersama. Ketentuan ini berlaku selama para pihak tidak membuat perjanjian perkawinan yang mengatur lain.
Karena itu, pembagian 50:50 menjadi dasar umum dalam banyak perkara harta bersama di Pengadilan Agama. Namun, hakim tetap akan memeriksa status setiap aset. Hakim perlu memastikan bahwa aset tersebut benar-benar termasuk harta bersama.
Apakah Semua Harta Menjadi Harta Bersama?
Tidak semua harta masuk dalam harta bersama. Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan tetap melindungi harta bawaan, hadiah, dan warisan sebagai harta pribadi masing-masing pihak. Karena itu, perceraian tidak membuat seluruh kekayaan suami dan isteri otomatis menjadi objek pembagian.
Misalnya, isteri menerima rumah warisan dari orang tuanya. Rumah tersebut pada prinsipnya tetap menjadi milik pribadi isteri. Begitu juga jika suami sudah memiliki tanah sebelum menikah, tanah itu pada dasarnya tetap menjadi harta pribadi.
Namun, persoalan dapat muncul jika pasangan mencampurkan harta pribadi dengan harta bersama. Misalnya, suami memakai uang bersama untuk membangun rumah di atas tanah pribadinya. Dalam kondisi seperti itu, pengadilan perlu melihat fakta dan bukti secara lebih rinci.
Bagaimana Jika Aset Hanya Atas Nama Suami?
Nama pada dokumen kepemilikan tidak otomatis menghapus hak isteri. Pengadilan akan melihat waktu perolehan aset dan sumber dana yang pasangan gunakan. Karena itu, sertifikat atas nama suami belum tentu membuat rumah menjadi milik pribadi suami.
Sebagai contoh, suami membeli rumah lima tahun setelah menikah dengan penghasilan selama perkawinan. Walaupun sertifikat hanya mencantumkan nama suami, rumah tersebut dapat tetap masuk dalam harta bersama. Isteri masih mempunyai hak untuk meminta pembagian.
Sebaliknya, jika suami membeli rumah sebelum menikah, rumah tersebut pada prinsipnya menjadi harta pribadi. Karena itu, waktu perolehan mempunyai peran yang sangat penting.
Bagaimana Jika Isteri Tidak Bekerja?
Isteri yang tidak bekerja tetap dapat mempunyai hak atas harta bersama. Hukum tidak hanya melihat siapa yang menghasilkan uang. Perkawinan juga mencakup kontribusi dalam mengurus rumah, anak, dan kehidupan keluarga.
Karena itu, suami tidak dapat langsung menyatakan bahwa seluruh aset menjadi miliknya hanya karena ia yang bekerja. Jika pasangan memperoleh aset selama perkawinan, isteri tetap dapat menuntut bagian atas aset tersebut.
Hal yang sama berlaku jika justru isteri yang bekerja dan suami mengurus rumah tangga. Prinsip harta bersama tetap melihat hubungan aset dengan masa perkawinan.
Bagaimana Jika Suami dan Isteri Sepakat Membagi Sendiri?
Suami dan isteri dapat membagi harta bersama berdasarkan kesepakatan. Mereka dapat menentukan siapa yang mengambil rumah, kendaraan, tabungan, atau aset lainnya. Cara ini sering lebih cepat karena para pihak tidak perlu berperkara panjang di pengadilan.
Pasangan juga dapat menjual aset kemudian membagi hasil penjualan. Selain itu, salah satu pihak dapat mengambil suatu aset dan memberikan kompensasi kepada pihak lain. Pilihan tersebut bergantung pada kesepakatan masing-masing.
Namun, para pihak sebaiknya membuat kesepakatan secara jelas dan tertulis. Dokumen tertulis akan membantu mencegah sengketa baru setelah perceraian.
Bagaimana Jika Tidak Ada Kesepakatan?
Jika suami dan isteri tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan harta bersama. Untuk pasangan Muslim, Pengadilan Agama memeriksa sengketa tersebut. Sementara itu, pasangan non-Muslim menyelesaikan sengketa melalui Pengadilan Negeri.
Dalam gugatan, penggugat perlu menjelaskan aset yang menjadi harta bersama. Penggugat juga perlu melampirkan bukti kepemilikan, waktu perolehan, dan informasi lain yang relevan. Bukti yang jelas akan membantu hakim memahami status aset.
Setelah itu, hakim akan menentukan aset mana yang termasuk harta bersama. Hakim juga akan menentukan bagian masing-masing pihak berdasarkan aturan yang berlaku.
Apakah Hutang Juga Berpengaruh terhadap Pembagian?
Bisa. Pasangan tidak hanya perlu menghitung aset. Mereka juga perlu melihat hutang yang berkaitan dengan kepentingan keluarga. Karena itu, pembagian harta bersama kadang tidak sesederhana membagi nilai aset menjadi dua.
Misalnya, rumah masih terikat KPR. Dalam kondisi seperti itu, pasangan harus memperhitungkan sisa kewajiban kepada bank. Hak kreditur tetap harus mendapat perlindungan.
Karena itu, sebelum membagi harta, para pihak sebaiknya memeriksa seluruh aset dan kewajiban yang masih berjalan.
Apakah Perjanjian Pra Nikah Sebenarnya Wajib?
Tidak. Pasangan tidak wajib membuat perjanjian pra nikah. Namun, perjanjian tersebut dapat membantu mengatur pemisahan harta, tanggung jawab hutang, dan kepemilikan aset sejak awal.
Jika pasangan tidak membuat perjanjian, mereka akan mengikuti aturan umum dalam UU Perkawinan dan ketentuan lain yang berlaku. Karena itu, status harta bersama tetap muncul secara hukum selama perkawinan.
Kesimpulan
Jadi, pembagian harta bersama jika tidak ada perjanjian pra nikah tetap mengikuti aturan umum hukum perkawinan. Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan menempatkan harta yang pasangan kumpulkan selama perkawinan sebagai harta bersama.
Untuk pasangan Muslim, Pasal 97 KHI pada prinsipnya memberikan hak setengah bagian kepada masing-masing pihak. Namun, hakim tetap perlu memastikan bahwa aset tersebut benar-benar termasuk harta bersama.
Sementara itu, harta bawaan, warisan, dan hadiah pada prinsipnya tetap menjadi harta pribadi. Karena itu, pasangan perlu memisahkan dengan jelas mana harta bersama dan mana harta pribadi sebelum melakukan pembagian.
Jika suami dan isteri tidak mencapai kesepakatan, salah satu pihak dapat mengajukan gugatan harta bersama ke pengadilan.
Legal Keluarga dapat membantu menilai status aset, menghitung bagian para pihak, dan mengajukan gugatan harta bersama.
Baca juga: harta gono gini — dasar hukum, objek sengketa, dan cara pembagian harta bersama.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
