Mengurus Pengakuan Anak Menurut Hukum
Anak Lahir di Luar Pencatatan Negara dan Pengakuan Anak Apabila seorang anak lahir dari perkawinan yang hanya sah menurut agama, namun orang tuanya belum mencatatkan perkawinan ke negara, maka anak tersebut berhak memperoleh pengakuan anak secara hukum. Dalam kondisi ini, ayah biologis wajib membuat surat pengakuan anak, sedangkan ibu kandung harus memberikan persetujuan tertulis. Melalui […]
Syarat Pembatalan Perkawinan di Pengadilan
Apa Itu Pembatalan Perkawinan? Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum untuk menghapus suatu perkawinan. Hukum menghapus perkawinan yang sebelumnya sah menurut agama dan negara. Akibat pembatalan perkawinan menghilangkan status perkawinan tersebut sejak awal. Dengan demikian, hukum memperlakukan perkawinan seolah tidak pernah terjadi. Sebagai contoh, seseorang yang semula berstatus “Sudah Kawin” akan kembali berstatus “Belum Kawin” dalam […]
Status Anak Bila Perkawinan Dibatalkan Pengadilan
Pembatalan Perkawinan Dalam Pasal 2 UU 1/1974 tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”) telah ditegaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut ajaran agama dan disahkan oleh negara. Namun, ada kalanya suatu perkawinan yang telah dilaksanakan menurut UU Perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan. Pembatalan perkawinan tersebut terjadi bila terdapat orang-orang atau pihak yang sengketa mengajukan […]
Bolehkah Badan Hukum Mendapatkan Hak Perwalian Anak ?
Menurut PP No. 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, negara mengakui badan hukum sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh hak perwalian anak. Oleh karena itu, regulasi ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi lembaga atau institusi yang ingin menjalankan fungsi perwalian secara sah. Selain itu, aturan ini juga menegaskan bahwa penunjukan […]
Cara Mengajukan Itsbat Nikah Siri ke Pengadilan Agama
Perkawinan yang baik harus memenuhi dua unsur sekaligus. Pertama, pasangan harus melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama. Kedua, pasangan juga harus mencatatkan perkawinan tersebut kepada negara. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya sah secara agama, tetapi juga memiliki kekuatan hukum administratif. Oleh karena itu, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan secara tegas menegaskan dua ketentuan penting. Pertama, […]
Pengesahan Perkawinan di Pengadilan Bagi Non Muslim
Pertanyaan: Saya menikah secara kristen di Gereja. Kebetulan perkawinan kami telah 5 tahun dan telah dianugrahi 3 orang anak. Sampai saat ini perkawinan kami belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil. Pertanyaan saya, apakah perkawinan kami masih bisa di catatkan atau diakui sah menurut hukum negara ? Jawaban : Aturan Pengesahan Perkawinan Non Muslim Sebenarnya pengesahan […]
Saudara Telah Meninggal, Bolehkah Mengadopsi Anaknya ?
Pertanyaan: Saudara perempuan saya baru meninggal dunia. Suaminya juga telah meninggal dunia. Saudara perempuan saya meninggalkan dua anak yang masih berumur 4 dan 5 tahun. Karena anak-anak masih kecil, mereka membutuhkan pengasuhan dan biaya hidup. Saudara perempuan saya juga meninggalkan harta berupa satu rumah, dua mobil, dan tabungan sekitar Rp300 juta. Apakah saya bisa mengadopsi […]
Adopsi Anak Angkat, Ini Syarat dan Prosedur Hukumnya
Bagaimana cara adopsi anak ? adopsi anak hanya dapat dilakukan bila sesuai syarat dan prosedur hukum yang berlaku, yaitu mendapatkan izin dari dinas sosial dan telah mengurus penetapan dari pengadilan. Apa itu Adopsi Anak ? Terdapat aturan penting yang perlu anda ketahui apabila ingin mengangkat / adopsi anak angkat, yaitu Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun […]