Hak asuh anak yang berada pada ibu dapat beralih kepada ayah melalui putusan pengadilan. Hal tersebut dapat terjadi apabila ibu tidak mengurus anak dengan baik atau melakukan tindakan yang membahayakan anak.
Baca juga: Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian.
Dasar Hukum
Jika pasangan suami isteri bercerai dan memiliki anak, pengadilan perlu menentukan pengasuhan anak apabila terjadi sengketa.
Jika anak masih belum dewasa, pengadilan sering memberikan hak asuh kepada ibu. Namun, hakim tetap mempertimbangkan kondisi konkret anak dan orang tua.
Untuk pasangan Muslim yang berperkara di Pengadilan Agama, Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menjadi salah satu dasar hukum.
Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.”
Selain itu, Anda dapat membaca Putusan Pengadilan Tentang Hak Asuh Anak.
Sementara itu, untuk pasangan non-Muslim yang berperkara di Pengadilan Negeri, hakim dapat mempertimbangkan yurisprudensi.
Salah satunya Putusan MA RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003:
“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”
Namun, hakim tidak selalu menyerahkan hak asuh kepada ibu.
Pengadilan dapat memberikan hak asuh kepada ayah apabila fakta dan bukti menunjukkan bahwa langkah tersebut lebih melindungi kepentingan anak.
Baca juga: Permohonan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama.
Upaya Pencabutan Hak Asuh Anak
Pemberian hak asuh kepada ibu tidak selalu bersifat tetap.
Apabila kemudian muncul alasan hukum yang kuat, ayah dapat meminta pengadilan memindahkan hak asuh anak.
Dalam praktik, ayah biasanya mengajukan gugatan pencabutan atau perubahan hak asuh apabila ia menilai anak tidak memperoleh pengasuhan yang baik.
Misalnya, ibu melakukan kekerasan, menelantarkan anak, atau tidak menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak.
UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 menjadi salah satu dasar hukum perlindungan anak.
Pasal 30 UU Perlindungan Anak menyebutkan:
- Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut.
- Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan.
Selain itu, Pasal 156 huruf c KHI menyebutkan:
“Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaann kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.”
Dengan demikian, ayah perlu membuktikan alasan pencabutan tersebut di pengadilan.
Baca juga: Digugat Pencabutan Hak Asuh Anak oleh Ayah? Ini Langkah Ibu.
Contoh Kasus Pencabutan Hak Asuh Anak
Salah satu contoh perkara adalah Putusan No. 3567/Pdt.G/2016/PA.JT di Pengadilan Agama Jakarta Timur.
Direktori Putusan Mahkamah Agung mencatat perkara tersebut sebagai Putusan PA Jakarta Timur Nomor 3567/Pdt.G/2016/PA.JT.
Perkara tersebut dapat menjadi salah satu rujukan mengenai gugatan ayah untuk mencabut hak asuh anak dari ibu.
Pertimbangan hukum majelis hakim ketika itu adalah sebagai berikut:
“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan. Dengan demikianMajelis Hakim dengan merujuk kepada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat untuk memohon pencabutan hak asuh anak (hadhanah) terhadap Tergugat dapat dikabulkan.”
Saya mempertahankan bunyi kutipan putusan tersebut sebagaimana tercantum dalam artikel awal. Legal Keluarga juga mencantumkan pertimbangan yang sama pada versi artikel sebelumnya.
Namun, ayah tetap harus membuktikan alasan pencabutan dalam setiap perkara.
Hakim akan menilai kondisi anak, pola pengasuhan, bukti kekerasan atau penelantaran, serta kepentingan terbaik bagi anak.
Karena itu, hasil perkara tidak otomatis sama hanya karena terdapat putusan sebelumnya.
Baca juga: Jasa Pengacara Kasasi Hak Asuh Anak apabila sengketa telah mencapai tahap upaya hukum.
Konsultasi Pencabutan Hak Asuh Anak
Apabila Anda ingin berkonsultasi mengenai mekanisme gugatan hak asuh atau pencabutan hak asuh anak di pengadilan, silakan hubungi Legal Keluarga.
Legal Keluarga membantu perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Anda juga dapat membaca Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak apabila sengketa hak asuh muncul bersama perkara perceraian.
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Baca juga: hak asuh anak — dasar hukum, pertimbangan hakim, dan tata cara pengajuan di pengadilan.
Email: klien@legalkeluarga.id