Ketika suami mengajukan perceraian, isteri tidak harus hanya menunggu dan menerima seluruh isi gugatan atau permohonan cerai. Isteri tetap mempunyai hak untuk membantah alasan perceraian, mengajukan bukti, mempertahankan hak asuh anak, meminta nafkah anak, hingga mengajukan tuntutan balik apabila hukum memungkinkan.
Karena itu, langkah hukum isteri jika digugat cerai suami sebaiknya tidak hanya berfokus pada pertanyaan apakah perceraian akan terjadi atau tidak. Isteri juga perlu melihat apa saja hak yang harus diperjuangkan apabila rumah tangga akhirnya benar-benar berakhir.
Selain itu, prosedur antara pasangan Muslim dan non-Muslim berbeda. Pasangan Muslim menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama. Sementara itu, pasangan non-Muslim menyelesaikan perceraian di Pengadilan Negeri.
Baca juga: Hak Asuh Anak Jika Suami Menggugat Cerai.
1. Baca dan Periksa Isi Gugatan Cerai Suami
Langkah pertama adalah membaca seluruh isi gugatan atau permohonan yang suami ajukan.
Jangan hanya membaca bagian permintaan cerainya.
Perhatikan juga alasan yang suami gunakan, kronologi rumah tangga, tuntutan hak asuh anak, nafkah, serta hal lain yang ia minta kepada pengadilan.
Jika terdapat fakta yang tidak benar, isteri dapat membantahnya dalam jawaban.
Sebagai contoh, suami menyatakan bahwa isteri meninggalkan rumah tanpa alasan. Padahal, isteri keluar dari rumah karena terjadi pertengkaran atau alasan keselamatan.
Dalam kondisi tersebut, isteri perlu menjelaskan keadaan yang sebenarnya dan menyiapkan bukti.
Karena itu, setelah menerima panggilan pengadilan, sebaiknya segera pelajari surat gugatan atau permohonan beserta seluruh tuntutannya.
2. Hadir dalam Persidangan dan Jangan Mengabaikan Panggilan
Isteri sebaiknya menghadiri persidangan.
Jika isteri tidak hadir setelah pengadilan melakukan pemanggilan secara patut, perkara dapat tetap berjalan tanpa kehadirannya sesuai hukum acara yang berlaku.
Akibatnya, isteri kehilangan kesempatan untuk menjelaskan fakta, membantah dalil suami, dan menyampaikan tuntutan yang berkaitan dengan haknya.
Karena itu, hadir dalam persidangan memberi kesempatan kepada isteri untuk mempertahankan posisi hukumnya.
Bagi pasangan non-Muslim, Anda dapat membaca: Cara Mengurus Perceraian Non-Muslim di Pengadilan Negeri.
3. Gunakan Proses Mediasi dengan Baik
Pada perkara perdata, termasuk perceraian, pengadilan pada prinsipnya mengupayakan mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Mediasi tidak hanya bertujuan mendamaikan suami dan isteri.
Jika kedua pihak sudah sepakat untuk berpisah, mediasi juga dapat menjadi ruang untuk membicarakan persoalan lain, misalnya:
- hak asuh anak;
- akses ayah kepada anak;
- nafkah anak;
- biaya pendidikan;
- pembagian tanggung jawab terhadap anak; atau
- persoalan harta tertentu jika memungkinkan untuk disepakati.
Karena itu, jangan melihat mediasi sebagai formalitas semata.
Kesepakatan yang baik dapat mengurangi sengketa setelah perceraian.
4. Ajukan Jawaban Terhadap Gugatan Suami
Jika isteri tidak setuju dengan alasan atau tuntutan suami, isteri dapat mengajukan jawaban.
Dalam jawaban tersebut, isteri dapat menerangkan fakta rumah tangga menurut versinya.
Isteri juga dapat membantah dalil yang menurutnya tidak benar.
Misalnya, suami menuduh isteri melakukan perselingkuhan, meninggalkan rumah, tidak menjalankan kewajiban, atau menghalangi hubungan suami dengan anak.
Jika tuduhan tersebut tidak benar, isteri perlu membantahnya secara jelas.
Namun, bantahan saja tidak cukup.
Isteri sebaiknya menyiapkan bukti yang mendukung keterangannya.
5. Pertimbangkan Gugatan Rekonvensi
Dalam perkara perdata, pihak Tergugat dapat mengajukan gugatan balik atau rekonvensi terhadap Penggugat.
Mahkamah Agung menjelaskan bahwa rekonvensi merupakan gugatan Tergugat terhadap Penggugat dalam perkara yang sama.
Bagi isteri, mekanisme ini penting karena ia tidak harus selalu pasif menghadapi tuntutan suami.
Khusus dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama, isteri dapat mempertimbangkan tuntutan rekonvensi mengenai hak-haknya sesuai kondisi perkara.
Tuntutan tersebut dapat berkaitan dengan:
- nafkah iddah;
- mut’ah;
- nafkah lampau apabila memenuhi dasar hukumnya;
- hak asuh anak;
- nafkah anak; dan
- tuntutan lain yang masih memiliki hubungan hukum dengan perkara.
Kompilasi Hukum Islam dapat dilihat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Karena itu, isteri sebaiknya memeriksa sejak awal apakah cukup memberikan jawaban atau perlu sekaligus mengajukan rekonvensi.
6. Perjuangkan Hak Asuh Anak Jika Memiliki Anak
Suami yang mengajukan perceraian tidak otomatis memperoleh hak asuh anak.
Siapa yang menjadi Penggugat atau Tergugat bukan faktor utama dalam menentukan hak asuh.
Pengadilan akan melihat kepentingan anak serta kondisi pengasuhan.
Pasal 41 huruf a UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa ayah dan ibu tetap wajib memelihara dan mendidik anak setelah perceraian.
Jika timbul perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberikan keputusan.
Karena itu, isteri yang ingin memperoleh hak asuh sebaiknya menyiapkan bukti mengenai pola pengasuhan selama ini.
Misalnya:
- siapa yang mengurus kebutuhan anak sehari-hari;
- siapa yang mengantar sekolah;
- siapa yang mengurus kesehatan anak;
- kondisi tempat tinggal;
- kedekatan anak dengan ibu; dan
- saksi yang mengetahui pola pengasuhan.
Baca juga: Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian.
7. Minta Nafkah Anak Jika Anak Tinggal Bersama Isteri
Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak.
Pasal 41 huruf b UU Perkawinan pada prinsipnya menempatkan tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pada ayah, dengan memperhatikan keadaan yang diatur dalam ketentuan tersebut.
Karena itu, jika anak nantinya tinggal bersama ibu, isteri sebaiknya tidak hanya meminta hak asuh.
Isteri juga perlu mempertimbangkan tuntutan nafkah anak.
Dalam menentukan jumlah yang diminta, perhatikan:
- biaya sekolah;
- makanan;
- kesehatan;
- transportasi;
- kebutuhan tempat tinggal;
- kegiatan anak; dan
- kemampuan ekonomi ayah.
Jika memungkinkan, siapkan bukti pendapatan suami atau informasi yang dapat menunjukkan kemampuan ekonominya.
Baca juga: Cara Mengajukan Perceraian dan Hak Asuh Anak Bersamaan.
8. Periksa Hak Isteri Setelah Perceraian
Bagi pasangan Muslim, seorang isteri yang menghadapi cerai talak dapat memiliki beberapa hak setelah perceraian sepanjang memenuhi ketentuan hukum.
Hak tersebut dapat berupa mut’ah, nafkah iddah, atau hak lainnya sesuai fakta dan status perkara.
Karena itu, isteri sebaiknya jangan hanya fokus pada permohonan talak suami.
Periksa juga hak ekonomi yang dapat diminta.
Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, Pasal 41 huruf c UU Perkawinan memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk mewajibkan bekas suami memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban tertentu bagi bekas isteri.
Namun, penerapannya tetap bergantung pada tuntutan, fakta perkara, serta pertimbangan hakim.
9. Inventarisasi Harta Gono-Gini
Jika selama perkawinan suami dan isteri memiliki rumah, tanah, kendaraan, tabungan, investasi, atau usaha, sebaiknya segera inventarisasi aset tersebut.
Catat:
- nama aset;
- siapa yang menguasai;
- atas nama siapa aset tersebut;
- kapan aset diperoleh;
- nilai perkiraan;
- apakah masih KPR atau menjadi jaminan; dan
- bukti kepemilikannya.
Jangan menunggu sampai dokumen aset hilang atau berpindah tangan.
Bagi pasangan Muslim, hukum memberikan ruang untuk mengajukan tuntutan harta bersama bersama perkara perceraian dalam kondisi yang sesuai.
Sementara itu, bagi pasangan non-Muslim, praktik Pengadilan Negeri pada umumnya memisahkan gugatan perceraian dari gugatan harta bersama.
Baca juga: Kapan Gugatan Harta Bersama Dapat Diajukan?.
10. Jangan Mengandalkan Cerita, Siapkan Bukti
Salah satu kesalahan yang sering terjadi dalam perkara perceraian adalah merasa bahwa hakim pasti memahami kondisi rumah tangga hanya dari cerita salah satu pihak.
Padahal, persidangan membutuhkan pembuktian.
Karena itu, isteri perlu mengumpulkan bukti sesuai persoalan yang muncul.
Contohnya:
- percakapan;
- bukti transfer;
- dokumen penghasilan;
- dokumen sekolah anak;
- bukti pembayaran kebutuhan anak;
- foto atau dokumen tertentu;
- bukti kepemilikan aset; dan
- saksi yang mengetahui kondisi rumah tangga.
Bukti tersebut perlu disesuaikan dengan apa yang ingin isteri buktikan di persidangan.
11. Apakah Isteri Harus Menolak Perceraian?
Tidak selalu.
Sikap isteri sangat bergantung pada keadaan rumah tangga.
Jika isteri masih ingin mempertahankan perkawinan, ia dapat menyampaikan hal tersebut dalam mediasi dan persidangan.
Namun, jika rumah tangga memang sudah tidak dapat dipertahankan, strategi hukumnya dapat beralih pada perlindungan hak setelah perceraian.
Dalam perkara tertentu, fokus yang terlalu besar untuk sekadar “menolak cerai” justru dapat membuat isteri terlambat menyiapkan masalah yang lebih penting, seperti hak asuh anak, nafkah anak, hak ekonomi isteri, dan harta bersama.
Karena itu, tentukan tujuan sejak awal.
Kesimpulan
Isteri yang digugat cerai suami tetap memiliki hak untuk membela kepentingannya di pengadilan.
Langkah hukum yang dapat dilakukan antara lain menghadiri persidangan, mengikuti mediasi, mengajukan jawaban, menyiapkan bukti, mempertimbangkan gugatan rekonvensi, meminta hak asuh anak dan nafkah anak, serta memeriksa hak ekonomi setelah perceraian.
Selain itu, isteri juga sebaiknya mulai menginventarisasi harta bersama apabila terdapat aset selama perkawinan.
Dengan demikian, fokus isteri bukan hanya pada apakah suami berhasil memperoleh perceraian, tetapi juga memastikan seluruh akibat hukum perceraian mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Konsultasi Jika Isteri Digugat Cerai Suami
Jika Anda menerima gugatan atau permohonan cerai dari suami, sebaiknya pelajari isi perkara sebelum mengambil langkah.
Legal Keluarga dapat membantu menganalisis gugatan, menyiapkan jawaban dan rekonvensi, memperjuangkan hak asuh anak, nafkah anak, hak isteri, serta memberikan strategi hukum sesuai kondisi perkara.
Baca juga: Strategi Hukum Isteri Gugat Cerai dan Menangkan Hak Asuh Anak.
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id
