Hukum perwalian anak di Indonesia mengatur siapa yang dapat menjadi wali ketika anak tidak berada di bawah kekuasaan orang tua atau ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Perwalian tidak hanya berkaitan dengan siapa yang mengasuh anak. Selain itu, wali dapat mewakili anak dalam urusan hukum, mengelola harta anak, serta melakukan tindakan tertentu demi kepentingan anak.
Karena itu, keluarga perlu memahami bahwa penetapan wali mempunyai akibat hukum yang cukup luas. Pengadilan juga akan melihat kepentingan terbaik bagi anak sebelum menetapkan seseorang sebagai wali.
Apa yang Dimaksud dengan Perwalian Anak?
Pasal 1 angka 1 PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali menjelaskan bahwa wali merupakan orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak. PP tersebut masih berlaku.
Selain itu, Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perwalian bagi anak yang belum berumur 18 tahun atau belum pernah menikah dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. UU ini tetap berlaku dengan perubahan melalui UU No. 16 Tahun 2019.
Pasal 50 ayat (2) juga menegaskan bahwa perwalian mencakup pribadi anak dan harta bendanya.
Dengan demikian, hukum perwalian anak di Indonesia tidak hanya mengatur pengasuhan. Hukum juga mengatur kewenangan wali dalam mewakili kepentingan pribadi dan harta anak.
Kapan Perwalian Anak Diperlukan?
Perwalian dapat diperlukan ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawab terhadap anak.
Pasal 3 PP Nomor 29 Tahun 2019 antara lain mengatur kondisi ketika orang tua:
- tidak ada;
- keberadaannya tidak diketahui; atau
- karena suatu sebab tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Selain itu, keluarga dapat membutuhkan penetapan wali ketika anak mempunyai kepentingan hukum tertentu.
Misalnya, seorang anak menerima warisan berupa tanah atau rumah dari orang tuanya. Karena anak belum cakap melakukan tindakan hukum sendiri, orang lain perlu mewakili kepentingannya sesuai ketentuan hukum.
Baca Juga: Syarat Perwalian Anak di Bawah Umur.
Dasar Hukum Perwalian Anak di Indonesia
Beberapa aturan penting menjadi dasar hukum perwalian anak di Indonesia.
Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perwalian dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 54. Aturan tersebut antara lain membahas kedudukan wali, pengelolaan harta anak, serta tanggung jawab wali.
Kedua, PP Nomor 29 Tahun 2019 mengatur lebih khusus mengenai syarat dan tata cara penunjukan wali.
Selain itu, pemerintah menerbitkan Permensos Nomor 7 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur lebih lanjut antara lain Tim Pertimbangan Penunjukan Wali serta syarat dan tata cara pengajuan permohonan penunjukan wali.
Dengan demikian, keluarga sebaiknya tidak hanya melihat UU Perkawinan. PP dan Permensos tersebut juga penting ketika mengurus penunjukan wali.
Siapa yang Dapat Menjadi Wali Anak?
Pasal 51 ayat (2) UU Perkawinan memberikan pedoman mengenai calon wali.
Pada prinsipnya, keluarga anak mendapat prioritas sepanjang memenuhi persyaratan. Namun, hukum juga membuka kemungkinan bagi orang lain yang telah dewasa, berpikiran sehat, jujur, adil, dan berkelakuan baik.
Selain itu, PP Nomor 29 Tahun 2019 mengatur kemungkinan penunjukan wali yang berasal dari:
- keluarga anak;
- saudara;
- orang lain; atau
- badan hukum.
Namun, hubungan keluarga saja tidak otomatis memberikan kedudukan sebagai wali.
Calon wali tetap harus memenuhi persyaratan yang berlaku. Selanjutnya, pengadilan menilai apakah calon wali mampu melindungi kepentingan anak.
Apakah Wali Harus Mendapat Penetapan Pengadilan?
Ya. PP Nomor 29 Tahun 2019 menempatkan penetapan pengadilan sebagai bagian penting dalam penunjukan wali.
Karena itu, seseorang tidak cukup hanya menyatakan dirinya sebagai wali karena merupakan kakek, nenek, paman, tante, atau saudara anak.
Untuk memperoleh kewenangan hukum sebagai wali, calon wali perlu mengikuti mekanisme yang berlaku dan memperoleh penetapan dari pengadilan.
Untuk pihak beragama Islam, kewenangan berada pada Pengadilan Agama. Sementara itu, untuk pihak lainnya, kewenangan berada pada Pengadilan Negeri.
Baca Juga: Cara Mengurus Perwalian Anak di Pengadilan.
Apa Kewajiban Seorang Wali?
Wali tidak hanya memperoleh kewenangan. Sebaliknya, wali mempunyai tanggung jawab besar terhadap anak.
Pasal 14 PP Nomor 29 Tahun 2019 mengatur sejumlah kewajiban wali. Antara lain, wali wajib mengasuh, memelihara, mendidik, melindungi, serta menjamin kepentingan terbaik bagi anak.
Selain itu, wali mempunyai kewajiban untuk mengelola harta anak demi kepentingan anak dan mewakili anak dalam tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
Pasal 51 ayat (4) UU Perkawinan juga mewajibkan wali mencatat harta benda anak ketika mulai menjalankan tugasnya.
Karena itu, wali tidak boleh memperlakukan harta anak sebagai miliknya sendiri.
Apakah Wali Boleh Mengelola Harta Anak?
Boleh, sepanjang wali melakukannya untuk kepentingan anak.
Pengelolaan harta merupakan salah satu bagian penting dalam hukum perwalian anak di Indonesia.
Misalnya, wali dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga aset anak, menerima hak anak, atau mengurus kepentingan administrasi yang berkaitan dengan harta tersebut.
Namun, wali tetap harus berhati-hati. Seluruh tindakan harus mempunyai tujuan melindungi kepentingan anak.
Selain itu, wali bertanggung jawab apabila kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian terhadap harta anak.
Apakah Wali Boleh Menjual Harta Anak?
Menjadi wali tidak berarti seseorang bebas menjual tanah, rumah, atau aset anak.
Pasal 52 UU Perkawinan pada prinsipnya membatasi wali untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang tetap milik anak, kecuali kepentingan anak menghendakinya.
Karena itu, dalam praktik, penjualan aset anak dapat memerlukan izin atau penetapan pengadilan.
Pengadilan perlu memastikan bahwa transaksi tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada anak.
Misalnya, keluarga ingin menjual rumah warisan untuk membiayai pendidikan atau kebutuhan penting anak. Dalam kondisi tersebut, wali perlu menunjukkan alasan penjualan dan penggunaan hasil transaksi.
Baca juga: Apa Itu Penetapan Izin Jual Aset Anak di Bawah Umur?
Hubungan Perwalian dengan Warisan Anak
Perwalian dan warisan sering berkaitan. Namun, keduanya mempunyai fungsi yang berbeda.
Penetapan ahli waris menentukan pihak yang berhak menerima harta peninggalan seseorang.
Sementara itu, perwalian menentukan siapa yang mempunyai kewenangan untuk mewakili anak yang belum cakap melakukan tindakan hukum.
Sebagai contoh, seorang ayah meninggal dunia dan meninggalkan anak yang masih berumur 10 tahun. Anak tetap mempunyai hak atas warisan.
Namun, karena anak belum dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri, orang tua atau wali perlu mewakili kepentingannya.
Dalam kondisi tertentu, keluarga dapat membutuhkan penetapan ahli waris sekaligus perwalian atau izin untuk melakukan tindakan terhadap aset anak.
Baca juga: Cara Mengurus Penetapan Ahli Waris
Kapan Perwalian Berakhir?
Perwalian tidak berlangsung tanpa batas.
PP Nomor 29 Tahun 2019 mengatur beberapa keadaan yang dapat mengakhiri perwalian.
Antara lain:
- anak telah berusia 18 tahun;
- anak meninggal dunia;
- wali meninggal dunia; atau
- badan hukum yang menjadi wali bubar atau pailit.
Dengan demikian, berakhirnya perwalian dapat terjadi karena usia anak maupun keadaan tertentu yang berkaitan dengan wali.
Kapan Hak Wali Dapat Dicabut?
Pengadilan dapat mencabut kedudukan seseorang sebagai wali dalam kondisi tertentu.
Misalnya, wali melalaikan kewajibannya, tidak cakap melakukan tindakan hukum, menyalahgunakan kewenangan, atau melakukan kekerasan terhadap anak.
Selain itu, penyalahgunaan harta anak juga dapat menjadi persoalan serius.
Karena itu, hukum perwalian anak di Indonesia tidak memberikan kekuasaan tanpa batas kepada wali.
Seluruh kewenangan wali harus tetap berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.
Apakah Perwalian Sama dengan Hak Asuh Anak?
Tidak. Hak asuh anak biasanya muncul dalam konteks hubungan orang tua dan anak, terutama setelah perceraian.
Sementara itu, perwalian muncul ketika seseorang atau badan memperoleh kewenangan hukum untuk mewakili anak dalam keadaan tertentu.
Selain itu, kewenangan wali dapat mencakup pengelolaan harta serta tindakan hukum atas nama anak.
Karena itu, sengketa hak asuh anak setelah perceraian tidak otomatis sama dengan perkara perwalian.
Baca juga: Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian
Kesimpulan
Hukum perwalian anak di Indonesia bertujuan melindungi anak ketika orang tua tidak dapat menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya.
Perwalian tidak hanya berkaitan dengan pengasuhan. Wali juga dapat mempunyai kewenangan untuk mengelola harta dan mewakili anak dalam tindakan hukum.
Namun, seluruh kewenangan tersebut harus digunakan untuk kepentingan terbaik bagi anak.
Karena itu, hukum mengatur persyaratan calon wali, penetapan pengadilan, kewajiban wali, pengelolaan harta, serta kemungkinan pencabutan kedudukan wali.
Baca juga: Cara Mengurus Perwalian Anak di Pengadilan.
Konsultasi lebih janjut di :
Baca juga: panduan perwalian anak — syarat, prosedur, dan pengadilan yang berwenang.
Telepon/WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id