Pertanyaan
Apakah ada cara yang dapat dilakukan agar harta gono gini tidak dibagi dua?
Jawaban
Agar Harta Gono Gini Tidak Dibagi Dua
Pada prinsipnya, apabila suatu harta terbukti sebagai harta bersama, para pihak tidak dapat begitu saja menghindari pembagiannya.
Pasal 35 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada prinsipnya menempatkan harta yang suami dan isteri peroleh selama perkawinan sebagai harta bersama. Namun, harta bawaan serta harta yang masing-masing pihak peroleh sebagai hadiah atau warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing.
Karena itu, jika suami atau isteri membeli aset selama perkawinan dan aset tersebut terbukti sebagai harta bersama, pada prinsipnya kedua pihak memiliki hak atas harta tersebut.
Walau dalam praktik terdapat beberapa putusan pengadilan yang memungkinkan harta gono gini tidak dibagi dua atau sama rata, kasus seperti itu bersifat kasuistik. Semuanya bergantung pada fakta, bukti, dan pertimbangan hakim.
Berikut dasar hukum pembagian harta gono gini yang pada prinsipnya mengatur pembagian antara mantan suami dan isteri.
Pasal 128 KUHPerdata:
“ setelah bubarnya perkawinan (bercerai), kekayaan bersama mereka (harta bersama/ gono gini) dibagi dua untuk suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka, tanpa mempersolahkan dari mana asal barang-barang (harta bersama) tersebut.”
Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI):
“ Janda (mantan isteri) atau duda (mantan suami) yang telah bercerai, masing-masing memiliki hak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”
Kompilasi Hukum Islam disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1448 K/Sip/1974:
“ Sejak diberlakukannya Undang-Undang RI No. 1/ 1974 tentang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama (gono gini), sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami istri ”
Baca juga: Harta Gono Gini dalam Perkawinan.
Sebelum Dibagi Dua, Objek Harus Terbukti Sebagai Harta Bersama
Dalam praktik pengadilan, persoalan penting sering muncul sebelum hakim menentukan pembagian.
Penggugat harus lebih dahulu membuktikan bahwa objek yang ia tuntut memang merupakan harta bersama.
Sebagai contoh, seorang isteri menggugat lima objek sebagai harta gono gini. Namun, setelah proses pembuktian, hakim hanya menetapkan tiga objek sebagai harta bersama.
Dalam kondisi tersebut, pengadilan hanya membagi tiga objek yang berhasil terbukti sebagai harta bersama. Dua objek lainnya tidak ikut dalam pembagian.
Karena itu, jumlah objek yang Penggugat cantumkan dalam gugatan belum tentu sama dengan jumlah objek yang akhirnya hakim tetapkan sebagai harta bersama.
Baca juga: Gugatan Pembagian Harta Gono Gini apabila Anda ingin memahami pentingnya pembuktian objek dalam perkara harta.
Mengapa Objek Harta Bisa Tidak Masuk Pembagian?
Terdapat beberapa kondisi yang dalam praktik dapat menyebabkan hakim tidak menetapkan suatu objek sebagai harta bersama.
1. Objek Ternyata Diperoleh Sebelum Perkawinan
Apabila salah satu pihak membeli atau memiliki suatu aset sebelum perkawinan, aset tersebut pada prinsipnya merupakan harta bawaan.
Karena itu, pihak yang mendalilkan aset tersebut sebagai harta bersama harus membuktikan kapan dan bagaimana para pihak memperoleh aset tersebut.
Pasal 35 UU Perkawinan memang membedakan antara harta bersama dan harta bawaan.
2. Objek Masih Terikat KPR atau Hak Tanggungan
Persoalan juga dapat muncul apabila rumah atau tanah masih menjadi objek kredit.
Misalnya, pasangan membeli rumah melalui KPR dan masih memiliki kewajiban kepada bank.
Dalam kondisi tersebut, terdapat kepentingan pihak ketiga, yaitu bank sebagai kreditur. Selain itu, sertifikat dapat masih terikat Hak Tanggungan.
Karena itu, hakim perlu memperhatikan status kepemilikan dan kepentingan pihak ketiga sebelum menentukan akibat hukum terhadap objek tersebut.
Baca juga: Pembagian Harta Gono Gini Setelah Perceraian.
3. Penggugat Tidak Memiliki Bukti yang Cukup
Penggugat harus membuktikan objek yang ia masukkan dalam gugatan.
Misalnya, Penggugat menyatakan bahwa selama perkawinan para pihak membeli sebidang tanah. Namun, Tergugat menyangkal dalil tersebut.
Dalam kondisi seperti itu, Penggugat perlu menunjukkan bukti yang mendukung dalilnya.
Bukti dapat berupa sertifikat, AJB, dokumen transaksi, bukti pembayaran, saksi, atau alat bukti lain yang relevan.
Praktik pengadilan menunjukkan bahwa bukti kepemilikan tetap mempunyai peran penting. Dalam salah satu perkara harta bersama, hakim mempertimbangkan dokumen pertanahan, keterangan saksi, pengakuan para pihak, dan hasil Pemeriksaan Setempat untuk menentukan apakah suatu objek benar-benar merupakan harta bersama.
4. Tanah atau Bangunan Dapat Memerlukan Pemeriksaan Setempat
Untuk objek tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, Penggugat dapat meminta Pemeriksaan Setempat atau PS apabila perlu memperjelas objek.
Pemeriksaan Setempat membantu hakim melihat secara langsung letak, luas, batas, serta kondisi objek sengketa.
Mahkamah Agung menjelaskan bahwa Pemeriksaan Setempat dalam perkara perdata berfungsi membantu hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai objek tanah. Namun, Pemeriksaan Setempat bukan alat bukti yang berdiri sendiri.
Karena itu, dalam praktik, bukti seperti sertifikat, AJB, atau dokumen kepemilikan tetap sangat penting.
5. Harta Bergerak Sering Lebih Sulit Dibuktikan
Persoalan pembuktian dapat menjadi lebih sulit untuk harta bergerak atau aset keuangan.
Contohnya:
- emas;
- tabungan;
- deposito;
- uang tunai; atau
- barang bergerak lainnya.
Penggugat mungkin mendalilkan bahwa aset tersebut ada selama perkawinan.
Namun, Tergugat dapat menyatakan bahwa aset tersebut tidak pernah ada atau sudah habis.
Jika Tergugat tidak mengakui keberadaan aset dan Penggugat tidak memiliki bukti, hakim akan mengalami kesulitan untuk menetapkan objek tersebut sebagai harta bersama.
Karena itu, Penggugat perlu menyiapkan bukti mengenai keberadaan, kepemilikan, dan nilai aset tersebut.
Jadi, Apakah Semua Harta Setelah Menikah Pasti Dibagi Dua?
Pada prinsipnya, harta yang terbukti sebagai harta bersama akan mengikuti ketentuan pembagian harta bersama.
Namun, sebelum membahas pembagian, Penggugat harus lebih dahulu membuktikan bahwa setiap objek yang ia tuntut benar-benar merupakan harta bersama.
Inilah persoalan yang sering muncul dalam praktik.
Penggugat dapat memasukkan lima, sepuluh, atau bahkan lebih banyak objek dalam gugatan. Namun, hakim hanya akan menetapkan objek yang berhasil Penggugat buktikan sebagai harta bersama.
Sebagai contoh, Penggugat menuntut lima objek. Setelah pembuktian, hakim hanya menyatakan tiga objek sebagai harta bersama.
Akibatnya, pengadilan hanya membagi tiga objek tersebut.
Jadi, persoalannya bukan sekadar “bagaimana agar harta gono gini tidak dibagi dua”. Persoalan yang lebih dahulu harus dijawab adalah: aset mana yang secara hukum terbukti sebagai harta bersama?
Putusan harta bersama juga menunjukkan praktik seperti ini. Dalam Putusan PTA Surabaya No. 359/Pdt.G/2026/PTA.Sby, pengadilan memeriksa beberapa objek dan hanya menetapkan objek tertentu sebagai harta bersama sesuai hasil pembuktian.
Syarat Mengajukan Pembagian Harta Gono Gini di Pengadilan
Syarat mengajukan pembagian harta gono gini di Pengadilan, yaitu:
- KTP Penggugat;
- Nama dan Alamat Lengkap Tergugat;
- Akta Cerai + Putusan Pengadilan jika telah bercerai;
- Buku Nikah, jika masih terikat perkawinan untuk pasangan Islam;
- Bukti kepemilikan Asset/Harta Gono Gini; dan
- Siapkan 2 (dua) orang saksi.
Karena pembuktian objek sangat penting, sebaiknya Penggugat menginventarisasi seluruh aset sebelum mengajukan gugatan.
Penggugat juga perlu mengumpulkan bukti kepemilikan, bukti pembelian, informasi lokasi aset, serta dokumen pendukung lainnya.
Baca juga: Pembagian Harta Gono Gini Tidak Selamanya Dibagi Sama Rata.
Jasa Pengacara Urus Pembagian Harta Gono Gini
Jasa Pengacara Legal Keluarga memberikan jasa untuk membantu mengajukan gugatan pembagian harta gono gini atau harta bersama ke Pengadilan.
Pendampingan dapat mencakup inventarisasi objek, pemeriksaan bukti kepemilikan, penyusunan gugatan, pembuktian, Pemeriksaan Setempat apabila diperlukan, hingga proses persidangan.
Baca juga: Jasa Pengacara Pembagian Harta Gono Gini di Jakarta.
Konsultasi Legal Keluarga
Jika ingin bertanya seputar pembagian harta gono gini, silakan hubungi Legal Keluarga:
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Email: klien@legalkeluarga.id