Banyak orang bertanya tentang cara mengurus hak asuh anak setelah perceraian. Pada dasarnya, orang tua perlu meminta pengadilan menentukan siapa yang memegang hak asuh apabila terdapat perselisihan mengenai pengasuhan anak.
Namun, Anda tidak perlu bingung. Secara umum, Anda dapat menempuh dua cara.
Pertama, Anda dapat meminta hak asuh anak bersamaan dengan gugatan perceraian. Kedua, Anda dapat mengajukan gugatan atau permohonan hak asuh anak secara tersendiri setelah perceraian selesai.
Dengan demikian, Anda dapat menyesuaikan langkah hukum dengan kondisi perkara.
Baca juga: Hak Asuh Anak dalam Kasus Perceraian.
Metode Mengajukan Hak Asuh Anak
Secara umum, Anda dapat mengurus hak asuh anak melalui dua metode berikut:
- meminta hak asuh anak bersamaan dengan gugatan perceraian; atau
- mengurus hak asuh anak setelah perceraian selesai.
Pilihan pertama biasanya lebih efisien apabila sejak awal suami dan isteri sudah berselisih mengenai siapa yang akan mengasuh anak.
Dengan cara tersebut, pengadilan dapat memeriksa persoalan perceraian dan hak asuh anak dalam satu perkara.
Baca juga: Gugatan Cerai dan Hak Asuh Anak.
Sementara itu, sebagian orang tidak meminta hak asuh ketika proses perceraian berlangsung.
Dalam kondisi tersebut, salah satu orang tua tetap dapat mengajukan perkara hak asuh secara terpisah setelah perceraian selesai.
Karena itu, sejak awal Anda perlu menentukan apakah hak asuh akan masuk dalam gugatan perceraian atau akan Anda urus melalui perkara tersendiri.
Dasar Hukum Hak Asuh Anak
Dasar hukum hak asuh anak terdapat dalam beberapa ketentuan.
Pasal 41 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:
Akibat putusnya perkawinan karean berceraian ialah : (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak, Pengadilan memberi keputusannya;
Artinya, perceraian tidak menghapus kewajiban ayah maupun ibu terhadap anak.
Jika ayah dan ibu berselisih mengenai penguasaan anak, pengadilan akan menentukan siapa yang menjalankan pengasuhan sehari-hari.
Selain itu, bagi pasangan Muslim, Pasal 105 KHI huruf (a) menyebutkan:
Dalam hal terjadinya perceraian: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
Ketentuan KHI dapat Anda lihat melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.
Selanjutnya, yurisprudensi juga memperkuat ketentuan tersebut.
Yurisprudensi Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan:
“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogiyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu.”
Mahkamah Agung mencatat Putusan No. 126 K/Pdt/2001 sebagai yurisprudensi mengenai pengasuhan anak di bawah umur.
Dengan demikian, pengadilan pada prinsipnya akan melihat kepentingan terbaik bagi anak.
Apakah Ibu Selalu Mendapat Hak Asuh Anak?
Tidak selalu.
Meskipun Pasal 105 KHI memberikan prioritas kepada ibu untuk anak yang belum berumur 12 tahun, hak tersebut tidak bersifat mutlak.
Hakim tetap dapat melihat keadaan nyata dalam keluarga.
Misalnya, pengadilan dapat mempertimbangkan apakah orang tua:
- mampu merawat anak dengan baik;
- memberikan lingkungan yang aman;
- tidak melakukan kekerasan;
- tidak menelantarkan anak; dan
- mampu menjaga perkembangan fisik maupun psikologis anak.
Karena itu, ayah juga dapat memperoleh hak asuh apabila terdapat alasan hukum yang kuat.
Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa hak asuh kepada ibu bukan hak yang mutlak. Kepentingan terbaik bagi anak tetap menjadi pertimbangan utama.
Baca juga: Cara Memenangkan Hak Asuh Anak Jika Bercerai.
Hak Orang Tua yang Tidak Memegang Hak Asuh
Hak asuh anak tidak berarti bahwa orang tua yang tidak memegang hak asuh kehilangan hubungan dengan anak.
SEMA No. 1 Tahun 2017 menegaskan bahwa amar hak asuh anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak asuh untuk memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak asuh agar tetap dapat bertemu dengan anak.
Bahkan, penghalangan akses dapat menjadi alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh. Anda dapat membaca SEMA No. 1 Tahun 2017.
Karena itu, ayah atau ibu yang tidak memegang hak asuh tetap memiliki hubungan hukum dengan anak.
Baca juga: Pencabutan Hak Asuh Anak Oleh Ayah di Pengadilan.
Syarat Mengurus Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama
Jika Anda beragama Islam, Anda mengajukan perkara hak asuh anak ke Pengadilan Agama.
Untuk itu, Anda perlu menyiapkan dokumen berikut:
- KTP Penggugat atau Pemohon;
- alamat lengkap pihak lawan;
- Buku Nikah jika belum bercerai;
- Akta Kelahiran anak;
- Kartu Keluarga;
- Akta Cerai dan putusan pengadilan jika sudah bercerai;
- bukti pendukung mengenai pengasuhan anak; dan
- saksi yang mengetahui kondisi anak dan rumah tangga.
Selain dokumen tersebut, Anda juga perlu menjelaskan alasan mengapa pengadilan sebaiknya memberikan hak asuh kepada Anda.
Baca juga: Permohonan Hak Asuh Anak di Pengadilan Agama.
Syarat Mengurus Hak Asuh Anak di Pengadilan Negeri
Sementara itu, pasangan non-Islam mengajukan perkara hak asuh anak ke Pengadilan Negeri.
Dokumen yang perlu Anda siapkan antara lain:
- KTP Penggugat;
- alamat lengkap Tergugat;
- Akta Perkawinan dari Disdukcapil jika belum bercerai;
- Akta Kelahiran anak;
- Kartu Keluarga;
- putusan cerai dan Kutipan Akta Perceraian jika perceraian telah selesai;
- bukti mengenai kondisi pengasuhan anak; dan
- saksi.
Untuk pasangan non-Muslim, Putusan MA No. 126 K/Pdt/2001 sering menjadi salah satu rujukan ketika pengadilan mempertimbangkan hak asuh anak yang masih kecil.
Namun, hakim tetap akan melihat fakta setiap perkara.
Proses Mengurus Hak Asuh Anak di Pengadilan
Pada umumnya, proses perkara hak asuh anak melalui beberapa tahapan.
Pertama, Anda menyiapkan dan mendaftarkan gugatan atau permohonan sesuai kondisi perkara.
Selanjutnya, pengadilan memanggil para pihak.
Apabila perkara bersifat sengketa, pengadilan biasanya lebih dahulu mengupayakan mediasi.
Jika mediasi gagal, proses berlanjut ke pemeriksaan perkara.
Tahapannya dapat meliputi:
- pembacaan gugatan;
- jawaban pihak lawan;
- replik;
- duplik;
- pembuktian surat;
- pemeriksaan saksi;
- kesimpulan; dan
- putusan.
Dalam proses tersebut, hakim akan memeriksa siapa yang selama ini merawat anak, hubungan anak dengan masing-masing orang tua, serta kondisi yang paling mendukung perkembangan anak.
Bukti Apa yang Penting dalam Perkara Hak Asuh Anak?
Selain dokumen administrasi, bukti mengenai pengasuhan sehari-hari juga sangat penting.
Contohnya:
- bukti biaya pendidikan anak;
- bukti biaya kesehatan;
- dokumen sekolah;
- bukti tempat tinggal anak;
- foto kegiatan bersama anak;
- komunikasi mengenai pengasuhan;
- keterangan guru atau keluarga; dan
- saksi yang mengetahui siapa yang selama ini merawat anak.
Dengan bukti tersebut, Anda dapat menunjukkan kondisi pengasuhan secara lebih objektif.
Apakah Anak Bisa Memilih Tinggal dengan Ayah atau Ibu?
Bagi pasangan Muslim, KHI membedakan antara anak yang belum mumayyiz dan anak yang sudah mumayyiz.
Anak yang belum berumur 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu.
Sementara itu, setelah anak mencapai usia 12 tahun, anak dapat memilih ingin tinggal bersama ayah atau ibu.
Namun, hakim tetap dapat mempertimbangkan kepentingan anak sebelum menentukan putusan.
Pentingnya Mengurus Hak Asuh Anak Secara Tepat
Anda sebaiknya mengurus hak asuh anak melalui proses pengadilan apabila memang terdapat sengketa.
Putusan pengadilan memberikan kepastian mengenai siapa yang menjalankan pengasuhan sehari-hari.
Selain itu, putusan tersebut juga dapat membantu ketika terdapat persoalan mengenai sekolah, kesehatan, administrasi anak, paspor, atau akses orang tua.
Namun, putusan hak asuh tidak menghapus kewajiban orang tua lainnya.
Kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memelihara, mendidik, dan memenuhi kepentingan anak.
Baca juga: Konsultasi Hukum Hak Asuh Anak terkait Perceraian.
Konsultasi Hak Asuh Anak
Jika Anda masih ragu mengenai cara mengurus hak asuh anak, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu.
Melalui konsultasi, Anda dapat menentukan apakah hak asuh sebaiknya masuk dalam gugatan perceraian atau melalui perkara tersendiri.
Selain itu, Anda juga dapat mengetahui dokumen dan bukti yang perlu Anda siapkan.
Legal Keluarga membantu klien menangani perkara hak asuh anak di Pengadilan Agama maupun Pengadilan Negeri.
Kami dapat membantu mulai dari analisis perkara, penyusunan gugatan, persiapan bukti dan saksi, hingga pendampingan selama proses persidangan.
Telepon / WhatsApp: 0813-8968-6009
Baca juga: panduan hak asuh anak — dasar hukum, pertimbangan hakim, dan tata cara pengajuan di pengadilan.
Baca juga: hak asuh anak kepada siapa bila bercerai — pertimbangan hakim dan bukti yang menentukan pemegang hak asuh.
Email: klien@legalkeluarga.id